DPR akan evaluasi kontrak Chevron yang produktivitasnya turun

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

DPR akan evaluasi kontrak Chevron yang produktivitasnya turun

PT Chevron Pacific Indonesia yang mengelola minyak dan gas di Riau kontraknya akan habis di tahun 2021, dan Komisi VII akan mempertimbangkan perpanjangan kontrak dilihat dari tingkat produktivitas yang sedang menurun.

"Chevron akan berakhir kontraknya di tahun 2021. Kalau melihat trend terhadap pengelolaan minyak di wilayah kerjanya, Chevron itu menurun. Penurunan ini juga sudah dibahas sebelumnya karena ada teknologi baru juga yang namanya Chemical IOR yang telah dipresentasikan dapat meningkatkan produksi," ujar Wakil Ketua Komisi VII, Herman Khaeron selaku Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik ke Pekanbaru, di Riau pecan lalu.

Presiden Direktur PT Chevron Pacific Indonesia, Albert Simanjuntak menjelaskan kalau produktivitas bisa ditingkatkan dengan teknologi baru yakni Chemical IOR. Namun, alat tersebut dikatakannya masih ada di Amerika serikat saat ini, dan sudah dibeli oleh Indonesia, hanya belum didatangkan dari sana.

Mendengar hal ini, Herman Khaeron berpendapat, Chemical IOR ini memang menjadi teknologi baru. "Waktu awal ini di-submit menjadi kebutuhan yang di cost recovery itu nilainya 80 USD/barel kebutuhan biaya. Dan pertanyaan kami kalau teknologi dibeli dengan 80 USDusd/barel, lalu harga minyak 52 USD/barel sesuai dengan makro APBN, tentu ini menjadi aneh. Mustinya teknologi ini lebih menekan harga dan menjadikan produksi lebih efisien. Kalau kemudian teknologi yang dibeli melebihi dari harga jual produksi itu sendiri secara logika ini sangat tidak mungkin. Adanya peningkatan teknologi mustinya bisa menekan harga sampai 40 UDD/barel," ujar Herman.

Oleh karena itu, Komisi VII berharap ada pembuktian dari Chevron untuk teknologi tersebut. "Jangan sampai hal ini hanya menjadi bargaining dari Chevron untuk perpanjangan kontrak di tahun 2021," sambung Herman.

Selain dari itu, Komisi VII juga akan mengevaluasi dampak lingkungan dari crude oil Chevron dan juga jumlah CSR apakah sudah cukup memadai, mengingat pengelolaan minyak dan gas hampir 20% lifting nasional dihasilkan dari lapangan Chevron.

Sebelumnya, pemerintah lewat Kementerian ESDM menyatakan bahwa sampai saat ini belum diputuskan siapa pengelola Wilayah Kerja (WK) Rokan. Padahal blok yang tengah dikerjasamakan dengan Chevron Pasific Indonesia akan berakhir masa kontraknya pada 2021.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, Blok Rokan statusnya masih sama, akan berakhir pada 2021 dengan operator saat ini Chevron Pacific Indonesia. Sekarang, sambung dia, siapa yang mengelola blok di wilayah Riau ini masih menjadi pertanyaan.

"Siapa ya belum diputuskan," tegasnya beberapa waktu lalu.

Namun demikian, mantan Menteri ESDM mengungkapkan siapa pun pengelola Blok Rokan harus bisa berikan nilai tambah pada negara baik produksi maupun split.

"Itu harus baik juga buat negara, siapa pun pengelolanya," tuturnya.

Sementara itu terkait dengan kontrak Chevron Pacific Indonesia yang akan diperpanjang kerjasamanya di Blok Rokan atau tidak, Arcandra belum bisa menyampaikan sesuatu. Pasalnya belum ada pembicaraan langsung dengan Chevron.

Pemerintah kenakan pajak barang tak berwujud tahun depan
Harapan Sri Sultan HB X ke advokat
Pinisi yang jadi warisan Unesco
Dana parpol di DKI rawan timbulkan kecemburuan
Kerjasama industri tingkatkan daya saing SMK
Fetching news ...