BBM satu harga jadi beban Pertamina

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

BBM satu harga jadi beban Pertamina "Nanti kalau sudah 150 titik, Rp3 triliun per tahun. Jadi, kalau kita bicara dua tahun, ya jadi Rp6 triliun; kalau tiga tahun, ya jadi Rp9 triliun," - Elia Massa Manik

Program BBM satu harga dinilai bagus, namun program tersebut  belum dapat diyakini akan bisa berjalan sukses kalau setiap tahun anggarannya dibebankan kepada Pertamina.

"Harus ada solusi terbaik atas persoalan ini. Sehingga dengan begitu banyaknya biaya yang sudah dikeluarkan oleh Pertamina, hasilnya bisa sampai pada sasaran," kata Anggota Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih saat dalam rapat dengar pendapat dengan Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDm dan Dirut PT. Pertamina di Gedung Parlemen Jakarta, Senin (4/12/2017).

Eni menyayangkan kalau anggaran yang besar untuk mendukung program tersebut, tetapi manfaatnya tidak sampai kepada masyarakat. "Apalagi anggaran itu dibebankan kepada Pertamina, padahal Pertamina sendiri harus sehat, bagus, dan bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya," ujarnya.

Menurut Eni, kebijakan tersebut dirasa tidak adil karena Pertamina mengeluarkan banyak biaya dalam penugasan program BBM satu harga itu.

"Bayangkan kalau 150 titik yang direncanakan sudah selesai, berarti diperlukan biaya sebesar 3 triliun setiap tahun untuk mengoperasikan program BBM satu harga," papar Eni.

Implementasi program ini belum tentu berjalan dengan baik seperti apa yang diinginkan Presiden Jokowi, yakni BBM satu harga sampai di tingkat masyarakat.

"Beberapa kali saya turun ke lapangan, tepatnya di mana titik-titik yang menjadi sasaran Pertamina untuk melakukan program itu, dan ternyata baru sampai pada tingkat pengecer saja, belum sampai ke masyarakat. Lantas bagaimana dengan begitu banyaknya uang yang telah dikeluarkan oleh Pertamina, tetapi programnya cuma sampai tingkat pengecer saja," pungkas Eni.

Beban Rp3 triliun per tahun

PT Pertamina (Persero) menyebutkan dengan adanya program Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu harga maka beban operasional perusahaan bisa membengkak hingga Rp3 triliun per tahunnya.

"Biayanya akan mencapai Rp3 triliun pada waktu 150 titik itu beroperasi semua. Walaupun bertahap, jadi tiap tahun nambah sekitar 50(titik), nambah 50 lagi, nambah 50 lagi. Jadi nanti dia kalau sudah 150 titik, Rp3 triliun per tahun. Jadi kalau kita bicara dua tahun ya jadi Rp6 triliun. Kalau tiga tahun ya jadi Rp9 triliun," ujarnya Direktur Utama Pertamina Elia Massa Manik, Senin (4/12/2017).

Elia menyebut, belum ada pembicaraan dengan pemerintah terkait dengan insentif yang akan diberikan kepada Pertamina dalam menjalan program BBM satu harga. "Sejauh ini belum ada pembicaraan bahwa itu dikompensasi," kata dia.

Lebih detail Elia menjelaskan, pada tahun ini, dengan dimulainya BBM satu harga biaya operasional perseroan akan mencapai Rp280 miliar. Pada 2018, BMM satu harga sudah mencapai 104 titik, periode satu tahunnya Pertamina bakal mengalami peningkatan biaya operasional yang ditaksir hingga Rp1,3 triliun. Lalu di 2019 dapat menyentuh angka Rp2 triliun.

"Jadi, kalau kita lihat tiga tahun ke depan, ini dia nilainya akan mencapai hampir Rp3,8 triliun selama tiga tahun untuk yang 150 titik itu. Sesudah itu, tiap tahunnya dia rutin Rp3 triliun, karena dia sudah beroperasi 150 titik," jelas dia.

Sementara itu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Ego Syahrial menjelaskan tingginya harga BBM di wilayah Papua dan wilayah timur Indonesia pada umumnya disebabkan belum tersedianya infrastruktur untuk mencapai wilayah tersebut. Pengiriman BBM pun dilakukan dengan menggunakan pesawat udara yang mengakibatkan tingginya biaya transportasi.

Pemerintah kenakan pajak barang tak berwujud tahun depan
Harapan Sri Sultan HB X ke advokat
Pinisi yang jadi warisan Unesco
Dana parpol di DKI rawan timbulkan kecemburuan
Kerjasama industri tingkatkan daya saing SMK
Fetching news ...