Jerussalem hanya untuk Palestina

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Jerussalem hanya untuk Palestina

Rencana pemerintah Amerika Serikat yang ingin menjadikan Yerusalem (Al-Quds)  sebagai Ibukota Israel menurut Anggota Komisi I Arwani Thomafi  jelas memukul mundur ikhtiar damai yang dirintis oleh berbagai pihak dalam mewujudkan kemerdekaan di Palestina.  Menurutnya rencana tersebut harus ditolak keras karena nyata-nyata bertentangan dengan resolusi legalitas Yerusalem yang merupakan bagian dari Palestina. 

“Penetapan Yerusalem sebagai ibukota Israel sama saja melegalkan penjajahan Israel terhadap Palestina. Ini harus ditolak karena sikap politik RI yang tertuang dalam konstitusi yakni secara tegas menentang setiap bentuk penjajahan di muka bumi ini,” jelas Arwani Thomafi dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Kamis (07/12/2017).

Sikap Indonesia dalam persoalan Palestina menurut Politisi PPP ini cukup jelas, lugas dan tegas yakni mendukung kemerdekaan Palestina.  Sikap ini tertuang dalam politik luar negeri Indonesia maupun dalam kapasitas sebagai anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang telah menghasilkan Resolusi Jakarta  dalam KTT Luar Biasa di Jakarta pada tahun 2016 sebagai bentuk dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. 

Menurut Arwani, pidato Presiden AS Donald Trump hanyalah menunjukkan sikap politik populis untuk kepentingan domestik Amerika Serikat. Pidato tersebut sama sekali mengabaikan prinsip-prinsip kesetaraan,  kemanusiaan dan perdamaian. “Pidato Trump juga membuat stigmatisasi negatif atas perjuangan kemerdekaan Palestina sebagai sikap ekstremis. Perjuangan Palestina adalah perjuangan kemanusiaan dan penegakan HAM,” tegasnya.

Arwani mendukung sepenuhnya dan  mendorong lebih kuat lagi upaya pemerintah Indonesia melalui Menlu atas ikhtiar penyampaian sikap politik Indonesia khusus merespons rencana penetapan Yerusalem sebagai Ibukota Israel.  Begitu juga mengapresiasi peran Indonesia dalam OKI melalui Wakil Tetap RI untuk OKI yang telah menggelar pertemuan luar biasa di Jedah,  Selasa (4/12/2017) khusus merespons rencana AS tersebut. “Sikap pemerintah ini harus didukung seluruh stakeholder untuk menunjukkan sikap kolektif bangsa Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina,” tutup Arwani.

Jerussalem untuk Palestina

Sementara itu, Ketua Komisi I DPR RI  Abdul Kharis Almasyhari mengaku terus berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, terkait rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibukota Israel. Menurutnya, apabila ini benar terjadi maka akan menjadi kemunduran luar biasa bagi upaya kemerdekaan Palestina.

“Saran saya opsi ini sebaiknya ditutup rapat-rapat oleh AS. Sebab hanya akan melahirkan konflik sangat besar skala dunia yang akan merugikan semua pihak,” tegas Kharis dalam keterangan tertulisnya yang diterima Parlementaria, Kamis (07/12/2017).

Menurut Kharis sebagaimana Bung Karno pernah sampaikan, Indonesia akan terus berdiri menentang penjajahan Israel sampai berdiri negara Palestina yang merdeka, berdaulat penuh dan mampu dimiliki rakyatnya. Selain itu, menurut Kharis, sikap AS jelas juga bertentangan dengan kesepakatan internasional, resolusi PBB dan fakta sejarah.

“Langkah seperti itu akan merusak semua upaya perdamaian dan memicu ketegangan dan konflik baru. Indonesia harus berkomunikasi dengan pemerintah AS untuk menghindari kesalahan ini dan menghormati semua resolusi yang dicapai,” tegas politisi F-PKS itu.

Kharis pun meminta Presiden Joko Widodo memberikan masukan kepada AS supaya  tetap mempertahankan status quo Yerusalem dan Haram al-Sharif sebagai milik bersama. Dimana secara internasional sangat penting bagi semua pihak, dan keberlangsungan perdamaian bagi anak segala bangsa. Presiden Joko Widodo dinilai dapat memanfaatkan kedekatannya dengan banyak pemimpin dunia.

“Segera lakukan komunikasi via telepon dengan Presiden Mahmud Abbas dan pemimpin negara lainnya, dengan menegaskan pentingnya pembentukan sebuah negara Palestina yang berdaulat dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya. Dan pelestarian status Yerusalem & Haram al-Sharif untuk perdamaian dan keamanan,” tandas politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

Di lain kesempatan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibukota Israel akan sangat berbahaya.

“Kita sangat mengkhawatirkan pengumuman tersebut karena pengakuan Yerusalem sebagai Ibukota Israel akan sangat membahayakan proses perdamaian dan akan membahayakan perdamaian itu sendiri.

Menurutnya, apabila Yerusalem diakui sebagai Ibukota Israel, maka hal itu akan memancing instabilitas, tidak hanya di Timur Tengah tapi di wilayah lain. Langkah itu juga melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB. Oleh karena itu, Indonesia dan negara-negara OKI lain terus berkomunikasi dan berencana menggelar pertemuan.

Retno memastikan akan terus melakukan komunikasi dengan para menteri luar negeri negara-negara muslim, terutama negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam. Indonesia juga terus berusaha untuk mengirimkan pesan dan mencoba berkomunikasi dengan Amerika Serikat.

Pemerintah kenakan pajak barang tak berwujud tahun depan
Harapan Sri Sultan HB X ke advokat
Pinisi yang jadi warisan Unesco
Dana parpol di DKI rawan timbulkan kecemburuan
Kerjasama industri tingkatkan daya saing SMK
Fetching news ...