Pemerintah kenakan pajak barang tak berwujud tahun depan

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Pemerintah kenakan pajak barang tak berwujud tahun depan

Pemerintah memastikan pada 2018 barang-barang tak berwujud (intangible goods) yang diperdagangkan secara elektronik dari luar negeri akan dikenakan bea masuk kendati saat ini Indonesia masih terikat moratorium World Trade Organisation (WTO).

Dalam moratorium WTO tersebut, negara-negara berkembang disebutkan tidak boleh mengenakan bea masuk atas barang tak berwujud yang diperdagangkan secara elektronik. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, pemerintah tidak perlu meminta izin ataupun melobi WTO untuk mengenakan bea masuk tersebut karena moratorium itu sendiri akan berakhir pada 31 Desember 2017.

"Begitu Januari, itu boleh. Gak perlu lobi dulu, itu akan berlaku sebagaimana itu berlaku," ujar Darmin seusai menjadi pembicara kunci dalam Seminar Outlook Industri 2018 di Jakarta, Senin.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bea masuk untuk barang tak berwujud diharapkan bisa dilakukan pada tahun depan. Adapun contoh barang tak berwujud tersebut yaitu buku elektronik (e-book), software, dan barang lainnya yang tak memiliki wujud.

Kemenkeu masih terus mengkaji rencana pengenaan bea masuk terhadap barang tak berwujud tersebut, salah satunya terkait tata kelola pengenaan pungutan terhadap intangible goods yang hingga kini belum ditetapkan oleh World Customs Organisation (WCO) dan juga mendeteksi transaksinya.

Di tengah makin berkembangnya perdagangan elektronik (e-commerce), pengenaan bea masuk terhadap intangible goods  berpotensi menjadi penerimaan negara.

Pada tahun ini, negara-negara maju termasuk Indonesia mengajukan permintaan kepada WTO agar pada 2018, bea masuk terhadap barang tak berwujud bisa dikenakan.

Adapun Moratorium WTO pertama kali dicanangkan pada 20 Mei 1998 dalam Second Ministerial Conference di Jenewa, Swiss.

Saat ini perwakilan Ditjen Bea dan Cukai tengah menghadiri pertemuan World Trade Organization (WTO) yang berlangsung di Argentina. Salah satu yang dibahas adalah mengenai intangible goods.

Adapun, implementasi moratorium mengenai hal tersebut berakhir pada akhir 2017, dan Indonesia tengah berusaha mengusulkan wacana tersebut untuk diberlakukan pada awal tahun depan.

Kalau sidang itu menyetujui, Menteri Keuangan akan membuat penegasan mengenai pengenaan pajak-pajaknya. 

Aturan tersebut nantinya tertuang dalam Peraturan Memteri Keungan. Meskipun diharapkan berlaku pada awal tahun depan, pada awal tahun akan dilakukan sosialisasi terlebih dahulu terkait dengan bea masuk impor barang tak berwujud tersebut.
Pengawasan untuk mengenakan bea masuk akan dilakukan oleh Bea dan Cukai dan juga Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). 

Catatan tentang kekerasan terhadap perempuan sepanjang 2017
Aturan berbelit bukan prestasi
Pemetaan daerah rawan konflik Pilkada
Kekuatan Islam harus bersatu tekan Israel
Impor beras, kanker stadium 4
Fetching news ...