Pemerintah kenakan pajak barang tak berwujud tahun depan

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Pemerintah kenakan pajak barang tak berwujud tahun depan

Pemerintah memastikan pada 2018 barang-barang tak berwujud (intangible goods) yang diperdagangkan secara elektronik dari luar negeri akan dikenakan bea masuk kendati saat ini Indonesia masih terikat moratorium World Trade Organisation (WTO).

Dalam moratorium WTO tersebut, negara-negara berkembang disebutkan tidak boleh mengenakan bea masuk atas barang tak berwujud yang diperdagangkan secara elektronik. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, pemerintah tidak perlu meminta izin ataupun melobi WTO untuk mengenakan bea masuk tersebut karena moratorium itu sendiri akan berakhir pada 31 Desember 2017.

"Begitu Januari, itu boleh. Gak perlu lobi dulu, itu akan berlaku sebagaimana itu berlaku," ujar Darmin seusai menjadi pembicara kunci dalam Seminar Outlook Industri 2018 di Jakarta, Senin.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bea masuk untuk barang tak berwujud diharapkan bisa dilakukan pada tahun depan. Adapun contoh barang tak berwujud tersebut yaitu buku elektronik (e-book), software, dan barang lainnya yang tak memiliki wujud.

Kemenkeu masih terus mengkaji rencana pengenaan bea masuk terhadap barang tak berwujud tersebut, salah satunya terkait tata kelola pengenaan pungutan terhadap intangible goods yang hingga kini belum ditetapkan oleh World Customs Organisation (WCO) dan juga mendeteksi transaksinya.

Di tengah makin berkembangnya perdagangan elektronik (e-commerce), pengenaan bea masuk terhadap intangible goods  berpotensi menjadi penerimaan negara.

Pada tahun ini, negara-negara maju termasuk Indonesia mengajukan permintaan kepada WTO agar pada 2018, bea masuk terhadap barang tak berwujud bisa dikenakan.

Adapun Moratorium WTO pertama kali dicanangkan pada 20 Mei 1998 dalam Second Ministerial Conference di Jenewa, Swiss.

Saat ini perwakilan Ditjen Bea dan Cukai tengah menghadiri pertemuan World Trade Organization (WTO) yang berlangsung di Argentina. Salah satu yang dibahas adalah mengenai intangible goods.

Adapun, implementasi moratorium mengenai hal tersebut berakhir pada akhir 2017, dan Indonesia tengah berusaha mengusulkan wacana tersebut untuk diberlakukan pada awal tahun depan.

Kalau sidang itu menyetujui, Menteri Keuangan akan membuat penegasan mengenai pengenaan pajak-pajaknya. 

Aturan tersebut nantinya tertuang dalam Peraturan Memteri Keungan. Meskipun diharapkan berlaku pada awal tahun depan, pada awal tahun akan dilakukan sosialisasi terlebih dahulu terkait dengan bea masuk impor barang tak berwujud tersebut.
Pengawasan untuk mengenakan bea masuk akan dilakukan oleh Bea dan Cukai dan juga Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). 

Racun kemesraan dalam pernikahan
Demokrat upayakan Jokowi tak lawan kotak kosong
PKS minta kader belajar dari kemenangan Erdogan
Usir jerawat dengan kulit semangka
Gerindra daftarkan mantan koruptor di Pileg 2019
Ngabalin jadi komisaris Angkasa Pura, Fadli: BUMN amburadul
Bumi Manusia bukan sekadar cinta Minke dan Annelies
Politisi berbondong-bondong ke NasDem, ada apa?
Politisi terima uang transfer untuk pindah partai harus lapor KPK
Riza Chalid penampakan di acara NasDem, sudah aman?
Golkar ngotot daftarkan caleg mantan napi korupsi
Nikmati empat hari Festival Bunaken
Film ’22 Menit’ hadir di Anugrah Jurnalistik Polri 2018
Etika politik dan pindah partai
Dukung pilkada damai, Polri gelar Anugrah Jurnalistik 2018
Fetching news ...