Mengapa target sertifikasi tanah meleset?

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Mengapa target sertifikasi tanah meleset?

Pemerintah menyampaikan ada sekitar 1 juta sertifikat tanah dari target 5 juta sertifikat yang belum terealisasi untuk didistribusikan kepada masyarakat pemilik tanah pada 2017.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi II DPR RI Ace Hasan Syadzily mengatakan target pemerintah menetapkan 5 juta sertifikat tanah terlampau ambisius. Pasalnya hal tersebut tidak dibarengi dengan dukungan sumber daya aparatur di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kemen ATR/BPN).  

“Target yang tinggi sejatinya dibarengi dengan dukungan sumber daya aparatur di Kementerian Agraria/BPN yang kuat. Pasalnya, sejauh ini dukungan SDM-nya masih belum seimbang dengan target yang ditetapkan. Misalnya, apakah juru ukur tanah di setiap daerah sudah berimbang dengan target yang ditetapkan,” ungkap Ace di Jakarta, Jumat (05/1/2018).

Oleh karena itu, Sekjen Partai Golkar ini berharap di tahun selanjutnya BPN harus lebih meningkatkan jumlah sumber daya aparatur untuk mendukung program yang sangat strategis ini. Pasalnya, sertifikatifikasi tanah yang dilakukan di berbagi daerah tentu akan membuka ekonomi baru di beberapa daerah.

“Orang jadi memiliki kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah. Tanah itu bisa digunakakan untuk usaha dan lain-lain,” jelasnya.

Target sertifikasi tanah

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memang berhasil menerbitkan 5,42 juta sertifikat lahan pada 2017, tapi baru 4,2 juta sertifikat yang terdistribusi. Salah satu alasan kurang terealisasinya target terkait dengan adanya sengketa tanah. 

Sebagai informasi, sertifikasi tanah dilakukan melalui beberapa tahapan, di antaranya pengukuran, pengumpulan data yuridis, pendaftaran, serta yang terakhir pemetaan tanah, kemudian barulah penerbitan sertifikat.

Sementara itu, pada 2018, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan membagikan 7 juta sertifikat tanah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), dan di 2019 mendatang ada 9 juta sertifikat tanah yang akan diterbitkan.

"Tahun ini 5 juta sertifikat ke seluruh Indonesia, tahun depan 7 juta sertifikat harus keluar. Tahun depannya lagi (2019) 9 juta sertifikat," kata Jokowi saat memberikan 7.500 sertifikat tanah kepada warga Jabodetabek di Lapangan Park and Ride Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (20/8/2017).

Sampai akhir 2016, kata Jokowi, dari 126 juta bidang lahan di Indonesia baru 46 juta bidang lahan yang sudah bersertifikat, sedangkan sisanya 80 juta bidang lahan belum memiliki sertifkat.

"Sampai akhir 2016 baru 46 juta bisa diberikan (sertifikat), dari 126 juta baru bisa diberikan 46 juta. Artinya masih ada 80 juta sertifikat harus diberikan pemerintah kepada masyarakat," ujar Jokowi.

Sertifikat tanah, Jokowi mengatakan, akan mengurangi konflik lahan, sehingga terbukti secara jelas siapa pemilik tanah sebenarnya sesuai dengan sertifikat yang diterbitkan Kementerian ATR.

Jokowi juga meminta kepada Kementerian ATR untuk mempercepat proses sertifikasi tanah masyarakat. Tidak boleh lagi urusan tersebut memakan waktu yang lama dan bertahun- tahun.

"Saya minta seluruh Kanwil Kantor BPN seluruh dipercepat, dipermudah. Enggak boleh sekarang ngurus sertifikat tanah sampai bertahun-tahun. Itu masa lalu, ke depan enggak boleh urusan dipersulit," ujar Jokowi.

Catatan tentang kekerasan terhadap perempuan sepanjang 2017
Aturan berbelit bukan prestasi
Pemetaan daerah rawan konflik Pilkada
Kekuatan Islam harus bersatu tekan Israel
Impor beras, kanker stadium 4
Fetching news ...