Kebolehan bermain isu SARA menurut Fadli Zon

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Kebolehan bermain isu SARA menurut Fadli Zon "Kalau SARA itu mengedepankan kesukuan, agama, dan lain-lain, di seluruh dunia menggunakan itu." Fadli Zon

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan sepanjang tidak untuk menghina dan menjatuhkan suatu komunitas, isu SARA boleh dimainkan dalam kontestasi Pilkada. Di negara-negara lain, SARA untuk kepentingan kampanye sudah menjadi biasa. Misalnya, dalam Pilkada di Jawa Barat, isu SARA yang dilontarkan adalah para calon harus orang Sunda.

“Kita harus mendefinisikan isu SARA. Kalau SARA itu mengedepankan kesukuan, agama, dan lain-lain, di seluruh dunia menggunakan itu. Yang tidak boleh mengeksploitir dengan cara menghina dan menjatuhkan. Dalam Pilkada membuat formasi berdasarkan kepentingan, seperti jumlah suku, agama, saya kira itu wajar,” paparnya di Gedung DPR Jakarta, Senin (08/1/2018).

Lebih lanjut, Fadli menuturkan, isu SARA yang digunakan untuk fitnah, hoaks, dan penistaan sangat dilarang. Sebaliknya, bila untuk strategi politik, tidak masalah. “Di Pilkada NTT, isu SARA yang mengemuka adalah calonnya harus beragama Nasrani. Itu hal biasa asal tidak menimbulkan sumber konflik,” tambah politisi Gerindra itu.

Sementara itu, menanggapi anggota TNI/Polri yang ingin mengikuti kontestasi Pilkada, ia berharap semua anggota TNI/Polri harus mundur dari institusinya. “Bagi TNI/Polri ada aturan mengikat. Mereka harus pensiun atau pensiun dini. Menurut saya tidak ada masalah. Dia sudah masuk menjadi orang sipil. Begitu juga PNS. Anggota DPR saja harus berhenti dari keanggotaanya. Mustinya kalau DPR tidak perlu, karena DPR sumber rekrutmen politik dan tidak ada kaitan dengan UU tertentu,” paparnya.

Menjawab pertanyaan publik tentang peran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Fadli menyerukan supaya BSSN tidak menjadi polisi demokrasi. BSSN hanya menjaga ekosistem siber nasional dan objek vital negara, terutama dari aksi peretas luar negeri. “Kalau pun ada sensor itu terbatas pada hal-hal yang menyangkut pornografi, narkoba, dan terorisme. Tapi, untuk kontestasi jangan disensor. Itu melanggar hukum, bahkan melanggar UUD,” tutup Fadli. 

Beda Fadli dengan Tjahjo

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan pesta demokrasi jangan sampai dikotori oleh praktik curang dan culas. Kalau melakukan politik uang, menyebar ujaran kebencian, fitnah dan kampanye berbau SARA, mereka harus diberi sanksi keras.

Bahkan, Tjahjo meminta pihak yang terbukti melakukannya seharusnya langsung didiskualifikasi, untuk menimbulkan efek jera.

"Yang penting ada sanksi tegas baik pasangan calon kalau dia kampanye yang berujar kebencian, SARA, fitnah, ya kalau perlu didiskualifikasi. Itu kewenangannya Bawaslu sampai ke Panwas. Kalau enggak ada ketegasan, ya repot," kata Tjahjo saat diwawancarai wartawan usai menghadiri acara  seminar nasional refleksi hukum akhir tahun 2017, di Jakarta, Kamis (21/12/2017).

Oleh karena itu, lanjut Tjahjo, yang harus dikedepankan para calon kepala daerah  adalah  adu program,  konsep dan  gagasan, bagaimana mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kontestan terlarang mengembangkan kampanye berisi fitnah, ujaran kebencian apalagi yang berbau SARA.

"Tapi kan ini aduan kalau masyarakatnya enggak proaktif atau tim sukses calon lain tidak proaktif lapor ke kepolisian juga enggak bisa diproses," katanya.

Tjahjo juga mengingatkan bahwa sekarang patroli siber terus dilakukan, bahkan sudah canggih. Siapa pun yang gemar menyebar ujaran kebencian, entah  modus gonta-ganti nomor handphone, pasti akan terlacak. Oleh karena itu, dia meminta masyarakat berhati-hati dalam berujar serta menerima informasi di jagat maya.

"Makanya  (tim) cyber juga cukup canggih. Mau dia mau ganti nomor sekian ribu bisa ketangkep, di mana daerahnya, tahu semua, satu jam selesai kok. Bisa, makanya sosialisasi penting," kata Tjahjo.

Pemerintah sendiri lanjut Tjahjo hanya dapat sebatas membantu sosialisasi dan mendukung fasilitasi anggaran. Sementara  itu, kepolisian yang didukung oleh BIN dan TNI bertugas menjaga ketertiban masyarakat supaya merasa aman dalam menggunakan hak pilih. Jadi, ketegasan dari Bawaslu diharapkan dapat meminimalisir segala bentuk pelanggaran pemilihan.

Racun kemesraan dalam pernikahan
Demokrat upayakan Jokowi tak lawan kotak kosong
PKS minta kader belajar dari kemenangan Erdogan
Usir jerawat dengan kulit semangka
Gerindra daftarkan mantan koruptor di Pileg 2019
Ngabalin jadi komisaris Angkasa Pura, Fadli: BUMN amburadul
Bumi Manusia bukan sekadar cinta Minke dan Annelies
Politisi berbondong-bondong ke NasDem, ada apa?
Politisi terima uang transfer untuk pindah partai harus lapor KPK
Riza Chalid penampakan di acara NasDem, sudah aman?
Golkar ngotot daftarkan caleg mantan napi korupsi
Nikmati empat hari Festival Bunaken
Film ’22 Menit’ hadir di Anugrah Jurnalistik Polri 2018
Etika politik dan pindah partai
Dukung pilkada damai, Polri gelar Anugrah Jurnalistik 2018
Fetching news ...