Jokowi pastikan tidak ada daerah yang dianaktirikan

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Jokowi pastikan tidak ada daerah yang dianaktirikan "Tidak ada daerah yang dianaktirikan, semuanya anak kandung Ibu Pertiwi." - Joko Widodo

Presiden Joko Widodo mengklaim bahwa pemerintahannya sangat berkomitmen mewujudkan pembangunan yang merata di seluruh pelosok Tanah Air. Bahkan, dalam tiga tahun terakhir, pembangunan gencar dilakukan mulai dari daerah-daerah perbatasan hingga daerah-daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) di Indonesia.

Hal tersebut menurutnya sesuai dengan amanah nawacita untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju melalui pembangunan Indonesia sentris.

"Bukan hanya membangun Jawa, membangun Sumatra, tapi membangun seluruh pelosok Tanah Air dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote," ujar Presiden saat memberikan sambutan di hadapan para peserta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) di Auditorium Tilangga, Kabupaten Rote, Nusa Tenggara Timur, Senin (8/01/2018).

Tak hanya dalam pembangunan, Jokowi juga memastikan tak akan tebang pilih dalam melakukan kunjungan kerja. Daerah-daerah 3T pun tak luput dari tujuan kunjungan kerjanya.

“Tidak ada daerah yang dilupakan, tidak ada daerah yang dikesampingkan. Tidak ada daerah yang dianaktirikan, semuanya anak kandung Ibu Pertiwi,” kata Presiden.

Seperti kunjungan kali ini yang menjadikannya sebagai Presiden Republik Indonesia pertama yang menginjakkan kaki di Pulau Rote.

"Dengan menginjakan kaki di Pulau Rote, saya sudah lengkap melihat Indonesia dari ujung ke ujung," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyampaikan kedaulatan yang telah dijalankan pemerintah. Mulai dari program BBM satu harga di seluruh Indonesia, pemberantasan illegal fishing, pengembalian blok Mahakam, hingga perundingan dengan PT Freeport yang masih berjalan.

"Yang di Freeport baru diurus, kalau sudah rampung akan saya beri tahu. Alot banget sudah tiga tahun. Nggak apa a lot, asal nggak kalah," ucapnya.

Presiden meyakini bahwa dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki, Indonesia akan menjadi negara maju, adil, dan sejahtera.

Oleh karena itu, Presiden menyambut baik Rakornas Bara JP Tahun 2018 yang diharapkan dapat menghasilkan perubahan bagi Indonesia ke arah yang lebih baik.

"Saya yakin Relawan Bara-JP akan menjadi pelopor dari jalan perubahan menuju Indonesia sebagai negara maju," kata Presiden.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono; Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Sofyan Djalil; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy; Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki; dan Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya.

Penyerahan 2.405 sertifikat tanah

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo menyerahkan 2.405 sertifikat tanah untuk rakyat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Penyerahan dilakukan di Milenium Ballroom Kota Kupang. Ada pun jumlah total sertifikat yang akan dibagikan untuk Provinsi NTT berjumlah 65.548 sertifikat.

Presiden mengatakan, pemerintah menargetkan untuk menyelesaikan lima juta sertifikat pada tahun 2017 lalu dan tujuh juta sertifikat pada tahun 2018 ini di seluruh Indonesia.

“Tahun ini tujuh juta harus keluar dari kantor-kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) yang ada, tahun depannya lagi 9 juta, tahun depannya lagi 12 juta sertifikat. Nanti kepala kantor BPN di kanwil maupun di kantor kabupaten semuanya enggak tidur ngurus sertifikat,” ucap Presiden.

Ia menyampaikan, rakyat harus memiliki sertifikat tanah yang merupakan tanda bukti hak hukum atas tanah yang dimiliki supaya terhindar dari sengketa.

“Targetnya ke sana supaya tidak ada sengketa, supaya seluruh bidang harus tersertifikasi, semuanya diberikan kepada rakyat,” ujar Presiden.

Dalam penyerahan sertifikat tanah tersebut, Presiden juga mengijinkan apabila ada yang ingin sertifikat tanahnya dijadikan sebagai agunan untuk pinjaman ke bank. Namun ia berpesan agar pinjaman tersebut digunakan sebagai modal usaha atau investasi.

“Enggak apa-apa, tapi tolong dihitung dulu, tolong dikalkulasi dulu bisa mengangsur nggak kalau kita pinjam ke bank. Dipakai untuk apa juga harus jelas harus dipakai untuk investasi, usaha dipakai untuk modal usaha jangan dipakai untuk yang lain-lain,” imbau Presiden.

Racun kemesraan dalam pernikahan
Demokrat upayakan Jokowi tak lawan kotak kosong
PKS minta kader belajar dari kemenangan Erdogan
Usir jerawat dengan kulit semangka
Gerindra daftarkan mantan koruptor di Pileg 2019
Ngabalin jadi komisaris Angkasa Pura, Fadli: BUMN amburadul
Bumi Manusia bukan sekadar cinta Minke dan Annelies
Politisi berbondong-bondong ke NasDem, ada apa?
Politisi terima uang transfer untuk pindah partai harus lapor KPK
Riza Chalid penampakan di acara NasDem, sudah aman?
Golkar ngotot daftarkan caleg mantan napi korupsi
Nikmati empat hari Festival Bunaken
Film ’22 Menit’ hadir di Anugrah Jurnalistik Polri 2018
Etika politik dan pindah partai
Dukung pilkada damai, Polri gelar Anugrah Jurnalistik 2018
Fetching news ...