Pemerintah harus dapat manfaatkan peluang ekonomi global

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Pemerintah harus dapat manfaatkan peluang ekonomi global

Dalam Pidato Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2017-2018, Plt Ketua DPR RI Fadli Zon menyampaikan, bahwasannya DPR mengharapkan pemerintah mampu memanfaatkan peluang perbaikan ekonomi global saat ini. Di samping itu, DPR juga meminta pemerintah tetap fokus dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang telah berjalan selama ini. 

Terlebih lagi, pada tahun 2017 Indonesia memperoleh kenaikan peringkat investasi dari lembaga pemeringkat internasional serta kenaikan peringkat kemudahan berbisnis dari Bank Dunia.

"Selain itu, DPR juga berharap pemerintah dapat memanfaatkan peluang perbaikan ekonomi global saat ini dengan menjaga kondisi moneter maupun fiskal yang stabil, sehingga dapat menjadi stimulus dalam percepatan dan pemerataan pembangunan serta peningkatan pertumbuhan ekonomi," jelas Fadli dalam Sidang Paripurna di Gedung Nusantara II, Selasa (09/1/2018). 

Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, DPR juga mendorong pemerintah supaya konsisten untuk merealisasikan anggaran sesuai dengan peruntukannya sekaligus mengingatkan supaya anggaran yang telah dialokasikan segera dilaksanakan dan dioptimalkan penggunaannya, terutama anggaran yang mampu menstimulasi konsumsi masyarakat lebih baik dari tahun 2017. 

Adapun dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, Komisi-komisi di DPR akan melakukan rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan pemerintah serta melakukan kunjungan kerja spesifik sesuai dengan agenda komisi masing-masing. 

Fadli juga menyampaikan dalam masa persidangan ini DPR akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Calon Anggota Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) dan juga pertimbangan terhadap Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Negara-negara Sahabat untuk Republik Indonesia. 

Terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan lainnya, DPR akan terus melaksanakan tugas Pansus Angket KPK, Pansus Angket Pelindo II, dan Tim-Tim Pengawas DPR lainnya, yaitu Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Pelaksanaan Undang-Undang Pemerintahan Aceh, Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Keistimewaan Daerah lstimewa Yogyakarta, dan Pembangunan Wilayah Perbatasan.

Tambahan Rp4,2 triliun

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan realisasi penerimaan negara pada 2017 mendapatkan tambahan Rp4,2 triliun sehingga total menjadi Rp1.659,9 triliun atau 95,6 persen dari target APBNP.

"Realisasi per 8 Januari 2018 ini meningkat Rp4,2 triliun, dibandingkan posisi pada 31 Desember 2017," kata Sri Mulyani di Jakarta, Senin (08/01/2018).

Sri Mulyani mengatakan tambahan penerimaan ini berasal dari pajak nonmigas sebesar Rp3,5 triliun, penerimaan bea dan cukai Rp0,1 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp1,7 triliun. Namun pendapatan hibah berkurang Rp1,2 triliun.

Selain tambahan penerimaan, Sri Mulyani memaparkan realisasi belanja negara mengalami penurunan sekitar Rp15,6 triliun atau menjadi Rp1.986 triliun atau 93,1 persen dari pagu APBNP.

Dengan tambahan penerimaan yang didukung oleh belanja yang tertahan, defisit anggaran ikut mengecil dari realisasi pada akhir tahun 2017 sebesar 2,57 persen terhadap PDB atau Rp345,8 triliun. 

Realisasi defisit anggaran itu menjadi 2,42 persen terhadap PDB atau Rp326,09 triliun. Terdapat selisih sekitar Rp19,7 triliun dari realisasi akhir tahun.

Sri Mulyani menambahkan angka defisit anggaran ini masih menunjukkan adanya pergerakan seiring dengan realisasi belanja yang masih bergerak.

"Kalaupun bergerak, kami perkirakan tidak melebihi 2,5 persen terhadap PDB," katanya.

Secara keseluruhan, ia memastikan realisasi APBNP 2017 menunjukkan hasil yang menggembirakan dari sisi pendapatan, belanja serta terjaganya keberlanjutan fiskal. 

Catatan tentang kekerasan terhadap perempuan sepanjang 2017
Aturan berbelit bukan prestasi
Pemetaan daerah rawan konflik Pilkada
Kekuatan Islam harus bersatu tekan Israel
Impor beras, kanker stadium 4
Fetching news ...