Keinginan Golkar sediakan kursi pimpinan DPR untuk PDIP

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Keinginan Golkar sediakan kursi pimpinan DPR untuk PDIP

Untuk pengisian jabatan Ketua DPR RI, Fraksi Golkar menginginkan setelah revisi UU MD3. Golkar ingin mengambil satu langkah, tetapi dua persoalan bisa selesai. Dua masalah itu adalah adanya usulan penambahan kursi Wakil Ketua DPR dari PDI Perjuangan dan pengisian jabatan Ketua DPR yang kosong setelah ditinggalkan Setya Novanto.

Menurut Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Sarmuji di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (09/1/2018),  penambahan kursi Wakil Ketua DPR untuk Fraksi PDI Perjuangan yang merupakan bentuk penghormatan kepada pemenang pemilu 2104.

Sehubungan dengan kedua persoalan tersebut, lanjut Sarmuji,  Golkar akan mengambil satu langkah tetapi dua persoalan itu bisa selesai. “Kita sudah sampaikan kepada Pimpinan Baleg melalui Wakil Ketua dari Golkar, dengan harapan supaya dapat menyelesaikan revisi UU MD3 dalam waktu secepatnya. Karena tinggal finishing saja,” jelasnya.

Karena tinggal menungu penyelesaian tahap akhir, proses pengambilan keputusan diharapkan dapat segera diambil. “Masa sidang sekarang ini harus bisa, harus masa sidang ini. Bahkan kalau bisa Baleg menyelesaiakan revisi UU MD3 dalam waktu satu minggu,” tandas anggota Komisi XI DPR ini.

Sejauh ini ada tiga nama yang mencuat diajukan sebagai Ketua DPR yakni anggota DPR Agus Gumiwang Kartasasmita, Ketua Badan Anggaran DPR Azis Samsudin dan Ketua Komisi III Bambang Soesatyo. Sarmuji juga menambahkan bahwa,  dulu menyelesaikan RUU Pilkada satu minggu selesai. Apalagi revisi UU MD3 ini tinggal mengambil keputusan saja, sehingga pengisian jabatan Ketua DPR segera bisa dilakukan.

Sementara itu, Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR Agus Gumiwang Kartasasmita menambahkan, penambahan kursi pimpinan DPR untuk PDI-P merupakan kehendak politik dari Partai Golkar di bawah kepemimpinan Ketua Umum Airlangga Hartarto untuk menyelesaikan polemik revisi UU MD3.

Ia menilai wajar jika PDI-P sebagai partai peraih suara terbanyak pada Pemilu Legislatif 2014 turut memperoleh kursi pimpinan DPR, juga bagian dari etika politik yang harus dijunjung.

"Sehingga akan sangat elok apabila ketua DPR dan pimpinan DPR yang baru hasil revisi Undang-Undang MD3 bisa dilantik bersama," ujar Agus yang juga Ketua DPP Partai Golkar.

Jangan terlalu lama

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah berharap Fraksi Partai Golkar segera memutuskan ketua DPR definitif. Menurut Fahri, tak baik jika kursi ketua DPR terlalu lama dijabat pelaksana tugas (plt).

"Memang sebaiknya ketua DPR itu enggak boleh terlalu lama di plt," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/1/2018).

Ia mengatakan, pimpinan DPR telah mengirim surat ke Fraksi Golkar supaya segera menentukan pengganti Setya Novanto yang kini berstatus terdakwa dalam kasus korupsi e-KTP.

Fahri menambahkan, ada banyak hal yang akan diputuskan di DPR dan membutuhkan kompromi dari semua pihak, termasuk dari Fraksi Golkar di kursi pimpinan DPR.

Namun, kata Fahri, surat dari Fraksi Golkar hingga saat ini belum masuk ke pimpinan DPR, sehingga pihaknya masih terus menunggu.

"Kalau ada permintaan melantik ketua DPR hari ini, pagi ini harusnya kami rapim dulu sampai sore, kemarin enggak ada. Tadi malam juga enggak ada. Jadi, kalau ada surat pagi ini, misalnya, minta ketua DPR dilantik segera tentu kami prioritaskan," lanjut Fahri.

Catatan tentang kekerasan terhadap perempuan sepanjang 2017
Aturan berbelit bukan prestasi
Pemetaan daerah rawan konflik Pilkada
Kekuatan Islam harus bersatu tekan Israel
Impor beras, kanker stadium 4
Fetching news ...