Beda pendapat terkait penenggelaman kapal

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Beda pendapat terkait penenggelaman kapal

Anggota Komisi IV DPR RI Rahmad Handoyo meminta Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti tetap melanjutkan kebijakannya menenggelamkan kapal yang berani mencuri ikan di laut Indonesia. 

“Meskipun tindakan tegas peneggelaman kapal sudah dilakukan selama tiga tahun terakhir ini, pencurian ikan di laut Indonesia masih kerap terjadi. Lalu, apa jadinya kalau penenggelaman kapal yang sudah terbukti menimbulkan efek jera itu sampai dihentikan?” kata Rahmad sesaat sebelum Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta (9/01/2018).

Politisi F-PDI Perjuangan itu menilai, penenggelaman kapal tetap perlu dilakukan terhadap kapal-kapal asing yang kerap mencuri ikan di laut Indonesia. Pasalnya, aksi pencurian ikan itu sangat merugikan nelayan Indonesia. Menurutnya, aksi penenggelaman kapal yang melakukan pencurian ikan pun sudah sesuai dengan regulasi yang ada.

“Sekali lagi, aksi penenggelaman kapal yang selama ini dilakukan Menteri Susi bisa menimbulkan efek jera. Karena itu, kebijakan itu harus tetap dilanjutkan, bukan malah dihentikan. Lagi pula, aksi penenggelaman kapal kan  sudah diatur Undang-undang. Jadi kenapa mesti dihentikan,” tandas politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

Pernyataan Rahmad tersebut menanggapi Menko Kemaritiman Luhut kemarin yang meminta tidak ada penenggelaman kapal lagi..

Luhut dan Jusuf Kalla kompak melarang

Luhut Pandjaitan beralasan, ketimbang sibuk menenggelamkan kapal, sekarang Indonesia harus fokus bagaimana meningkatkan produksi supaya ekspor meningkat.

"Perikanan sudah diberitahu tidak ada penenggelaman kapal lagi. Ini perintah, cukuplah itu. Sekarang kita fokus bagaimana meningkatkan produksi supaya ekspor kita meningkat," kata Pandjaitan, seusai rapat koordinasi dengan empat menteri di lingkungan kerja dia, di Jakarta, Senin (8/1).

Perintah itu, kata pensiunan jenderal TNI AD itu, telah disampaikan kepada Pudjiastuti yang hadir dalam rapat koordinasi pada hari tersebut.

"Tidak ada respons. Ini perintah. Dari kita, tidak ada penenggelaman-penenggelaman. Cukuplah itu," kata Pandjaitan.

Ada pun terhadap kapal-kapal yang melanggar, lanjut dia, akan disita. Penenggelaman kapal, kata dia, juga bukan tidak mungkin dilakukan karena akan diberikan sebagai  sanksi atas pelanggaran khusus.

Pernyataan Luhut kembali ditegaskan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mengatakan kapal-kapal yang ditangkap dapat dilelang atau dipergunakan kembali mengingat saat ini diperlukan banyak penangkap ikan.

"Cukup. Tinggal supaya begini kita butuh kapal. Jangan di lain pihak membeli kapal, di lain pihak banyak kapal yang nongkrong. Kita kondisi begitu disampaikan kepada menteri kelautan (dan perikanan), kita butuh kapal, ekspor kita turun, ekspor ikan tangkap, di lain pihak banyak kapal nganggur," kata Kalla, Selasa (09/01/2018). 

"Jadi diselesaikan, ya janganlah beli kapal pakai ongkos APBN. Padahal banyak kapal nganggur. Nganggur di Bitung, nganggur di Bali, nganggur di Tual, macam-macam," kata politisi senior ini.

Dia mengatakan, tidak ada pasal di dalam UU kapal yang ditangkap harus dibakar. Kapal yang ditahan menurut Kalla bisa juga dilelang sehingga negara mendapatkan pemasukan. 

Cuitan Susi Pudjiastuti

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, dalam akun Twitter-nya pada Selasa (09/01/2018) menyatakan bahwa penangkapan kapal ikan ilegal sudah diatur UU yang berlaku. 

UU yang dia maksud itu adalah UU Nomor 45/2009 tentang Perikanan, dan dia ingin ada sosialisasi tentang penenggelaman kapal pencuri ikan sebagaimana telah diatur dalam UU itu. 

Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 15/2009 menyatakan, Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Indonesia. 

Sementara itu, pasal 69 ayat (4) UU Nomor 15/2009 berbunyi, Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana ayat (1) penyidik dan atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Pudjiastuti yang juga pengusaha maskapai penerbangan sewa, juga menyampaikan, penenggelaman kapal ilegal bukan kemauan dia secara pribadi sebagai seorang menteri, tapi hal itu dieksekusi setelah ada putusan hukum dari pengadilan negeri.

"Tenggelamkan!" adalah jargon dari Susi yang sangat populer di masyarakat.  Akan tetapi, cara Susi menenggelamkan kapal sempat mendapat peringatan, misalnya dari anggota Komisi VI DPR, Bambang Soekartono, yang meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, untuk memberi masukan kepada koleganya di Kementerian Kelautan dan Perikanan itu, supaya dalam menenggelamkan kapal jangan dilakukan dekat garis pantai.

"Penenggelaman seharusnya boleh dilakukan seperti Australia, yang melakukannya di laut dalam. Itu pun juga tidak ditenggelamkan," kata Soekartono, di Jakarta, pada September 2017.

Menurut dia, penenggelaman kapal yang dilakukan dengan peledakan itu berpotensi mengotori laut dan menimbulkan polusi.

Racun kemesraan dalam pernikahan
Demokrat upayakan Jokowi tak lawan kotak kosong
PKS minta kader belajar dari kemenangan Erdogan
Usir jerawat dengan kulit semangka
Gerindra daftarkan mantan koruptor di Pileg 2019
Ngabalin jadi komisaris Angkasa Pura, Fadli: BUMN amburadul
Bumi Manusia bukan sekadar cinta Minke dan Annelies
Politisi berbondong-bondong ke NasDem, ada apa?
Politisi terima uang transfer untuk pindah partai harus lapor KPK
Riza Chalid penampakan di acara NasDem, sudah aman?
Golkar ngotot daftarkan caleg mantan napi korupsi
Nikmati empat hari Festival Bunaken
Film ’22 Menit’ hadir di Anugrah Jurnalistik Polri 2018
Etika politik dan pindah partai
Dukung pilkada damai, Polri gelar Anugrah Jurnalistik 2018
Fetching news ...