DPR sangsikan klaim pemerintah terkait produksi beras

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

DPR sangsikan klaim pemerintah terkait produksi beras

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan menyangsikan klaim pemerintah bahwa produksi beras Indonesia mencapai 70 juta ton per tahun pada 2017.

“Katanya kita sudah bisa memproduksi 70 juta ton per tahun. Artinya, kalau produksinya meningkat, kita sudah surplus beras dan bukan hanya bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri sendiri, tapi juga bisa memenuhi kebutuhan dunia. Tapi, ini kenyataannya stok beras di pasaran berkurang, sehingga harga melambung tinggi hingga mencapai 24 persen, yang pada akhirnya membuat masyarakat menjerit. Sehingga timbul pertanyaan kami, benarkah produksi meningkat seperti yang dikatakan pemerintah?” tanya Daniel di Jakarta, Rabu (10/01/2018).

Dilanjutkan politisi dari Fraksi PKB ini, pemerintah seharusnya bisa mengatur pengelolaan penanaman. Siklusnya harus diatur, kebutuhannya berapa setiap bulan dan penanamannya harus di bulan apa. Sehingga, jangan sampai panen secara serempak sehingga membuat harga anjlok yang kemudian membuat petani menangis. Begitu pula ketika panen terganggu, beras di pasaran ikut menghilang, dan harga menjadi sangat tinggi yang pada akhirnya malah membuat rakyat menangis.

Semua itu, menurut Daniel akibat belum terbentuknya Badan Pangan Nasional yang menjadi amanah undang-undang, sehingga membuat penanganan masalah pangan menjadi parsial. Tidak hanya itu, Bulog pun dibuat Mandul. Di satu sisi Bulog harus mampu memenuhi kewajiban sosial politik sehingga tercipta kestabilan nasional, disisi lain ia pun dituntut untuk mampu memberikan keuntungan pada negara.

“Sehingga bagaimana Bulog mau menjalani semua tugasnya itu. Yang paling mudah menurut saya, jadikan Bulog sebagai badan pangan nasional. Sehingga semua masalah komiditas pangan menjadi tanggung jawab Bulog, tentunya disertai dengan berbagai kewenangan di dalamnya. Tapi ini kita (Komisi IV) rapat terus tapi pemerintah tetap ngotot, jadi mentok di sana, sementara mafia selalu dijadikan kambing hitam. Ya jika memang ditemukan adanya mafia, segera ambil tindakan tegas. Cari mekanisme yang tepat untuk memberantas mafia. Kedua cari mekanisme agar ada nilai tambah ke petani juga, tidak hanya ke pedagang,”pungkas Daniel.

Klaim pemerintah

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian, Muhammad Syakir, mengklaim produksi beras pada 2017 pada tataran nasional surplus berkat Upaya Khusus atau Upsus.

"Produksi gabah kering giling nasional sekitar enam juta ton, setara dengan beras tiga juta ton, padahal kebutuhannya 2,6 juta ton, sehingga kita surplus," kata Syakir saat hadiri panen raya padi di Bulak Samben Desa Argomulyo, Sedayu, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (08/01/2018).

Menurut dia, surplus beras nasional 2017 berkat Upsus peningkatan produksi padi di antaranya dengan inovasi-inovasi teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas padi dengan penerapan teknologi tanam jajar legowo.

Dengan Upsus tersebut, lanjut Kepala Badan Litbang Pertanian, di tataran nasional luas tanam padi bertambah menjadi 1,1 juta Hektare pada Desember 2017.

"Selain di tingkat nasional, surplus beras juga terjadi di DIY, berkat sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah, didukung TNI maka di DIY tiada hari tanpa panen padi dan tiada hari tanpa tanam," katanya.

Oleh sebab itu, kata Muhammad Syakir, pemerintah pusat melalui Kementan terus mendukung kegiatan-kegiatan swasembada khususnya padi yang berkelanjutan agar produksi beras surplus.

"Kegiatan-kegiatan swasembada didukung dengan adanya asuransi pertanian, alat mesin pertanian misalnya traktor, mesin alat tanam padi dan panen padi, kemudian embung serta pendampingan-pendampingan," katanya.

Ia juga mengatakan, Kementan melalui Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) di tiap daerah melakukan pendampingan dengan penanaman varietas unggul baru seperti Inpari 30 kepada petani penangkar benih padi.

Tak perlu impor

Menurut Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian Momon Rusmono, karena surplus tersebut, wacana impor beras dinilai belum mendesak dibutuhkan. 

"Sebagai contoh, hasil panen tanaman padi di Kudus saja cukup melimpah karena luas lahan di Kecamatan Undaan pada bulan Januari 2018 yang siap panen mencapai 5.000 hektare lebih dengan tingkat produktivitas hingga 7,3 ton per hektare," ujarnya, saat ditemui usai panen tanaman padi di Desa Kutuk, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Minggu (07/01/2018).

Setelah bulan Februari 2018, menurut dia, luas areal lahan yang hendak dipanen justru lebih luas, termasuk di kabupaten lain.

Untuk Provinsi Jateng, menurut dia, pada bulan ini alokasi panen sekitar 110.652 hektare, sedangkan untuk bulan Februari 2018 tercatat ada sekitar 340.000 hektare.

"Artinya, stok beras yang ada tidak hanya untuk kebutuhan provinsi, melainkan untuk kebutuhan nasional," ungkapnya.

Dengan kondisi tersebut, ia mengemukakan, lazimnya tidak perlu impor beras, karena petani akan menangis karena masuknya beras impor tentu akan mengakibatkan harga jual beras petani anjlok. Secara nasional, ia menyatakan, stok beras bisa mencapai sejuta ton, sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama dua hingga tiga bulan mendatang.

Racun kemesraan dalam pernikahan
Demokrat upayakan Jokowi tak lawan kotak kosong
PKS minta kader belajar dari kemenangan Erdogan
Usir jerawat dengan kulit semangka
Gerindra daftarkan mantan koruptor di Pileg 2019
Ngabalin jadi komisaris Angkasa Pura, Fadli: BUMN amburadul
Bumi Manusia bukan sekadar cinta Minke dan Annelies
Politisi berbondong-bondong ke NasDem, ada apa?
Politisi terima uang transfer untuk pindah partai harus lapor KPK
Riza Chalid penampakan di acara NasDem, sudah aman?
Golkar ngotot daftarkan caleg mantan napi korupsi
Nikmati empat hari Festival Bunaken
Film ’22 Menit’ hadir di Anugrah Jurnalistik Polri 2018
Etika politik dan pindah partai
Dukung pilkada damai, Polri gelar Anugrah Jurnalistik 2018
Fetching news ...