"Air tuba" dari Setnov untuk Ibas dan SBY

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

\

Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Susilo Bambang Yudhoyono menyebut perilaku Setya Novanto mengaitkan nama putranya Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) dalam kasus korupsi KTP elektronik, ibarat pepatah "air susu dibalas air tuba".

"Waktu Pak Setya Novanto di-bully macam-macam, dari ICU kemudian sehat, kemudian kecelakaan kendaraan, luka banyak benjol, saya larang teman, saudara jangan ikut melakukan bully, tidak baik. Tapi nampaknya 'air susu dibalas air tuba'," ujar SBY saat memberikan keterangan pers di Jakarta, Selasa. 

Dalam buku catatan berwarna hitam yang kerap dibawa Setya Novanto dalam persidangan kasus KTP elektronik, Novanto menulis nama Nazaruddin dan Ibas pada salah satu halamannya. Di bagian atas ada tulisan justice collaborator, kemudian dibawahnya tertulis nama Nazaruddin.

Di bawah nama Nazaruddin, Novanto menggambar dua tanda panah. Satu tanda panah menunjuk tulisan nama Ibas, tanda panah lainnya menunjuk tulisan angka USD 500.000. Tulisan itu terlihat wartawan saat melakukan wawancara terhadap Novanto di ruang persidangan. 

Belakangan Partai Demokrat menyebut upaya mengaitkan nama Ibas dalam kasus KTP elektronik tidak berdasar.

Presiden keenam RI mengatakan putranya sebagai warga negara memiliki hak untuk mendapatkan keadilan. SBY mempersilakan Ibas untuk menempuh jalur hukum atas tulisan Novanto dibuku catatan tersebut yang menyebabkan nama Ibas ikut terseret dalam kasus KTP elektronik. 

SBY sendiri juga melapor ke Bareskrim Polri atas tuduhan yang dilayangkan saksi korupsi KTP elektronik Mirwan Amir dalam persidangan yang sama. Mirwan, yang juga mantan politikus Demokrat, mengaku telah melaporkan kepada SBY saat masih menjabat Presiden, ihwal proyek KTP elektronik yang bermasalah, namun SBY menurut dia, bersikeras tetap melanjutkannya. 

SBY menegaskan pernyataan Mirwan seolah memposisikan dirinya sebagai aktor di balik kasus KTP elektronik. SBY menyebut pernyataan Mirwan adalah fitnah yang penuh nuansa rekayasa.

Yang menohok SBY tidak hanya Mirwan, tetapi juga Penasihat hukum Setya Novanto, Maqdir Ismail menyebut proyek pengadaan e-KTP merupakan milik pemerintah pemenang Pemilu 2009, yakni Partai Demokrat. Dia beralasan, pengadaan e-KTP merupakan proyek pemerintah yang ketika itu dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Yang kita mau coba fokus itu bahwa program (e-KTP) ini adalah program pemerintah, ya kan? Nah, pemerintah yang memenangkan Pemilu (2009) itu," ujar Maqdir di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (25/1/2018).

Dia mengaku sempat mencari tahu apakah ada pesan khusus dari pemerintah SBY terkait pengadaan e-KTP. Oleh karena itu, saat sidang berjalan, tim penasihat hukum Setnov, Firman Wijaya sempat bertanya kepada saksi Mirwan Amir yang merupakan mantan Wakil Ketua Banggar DPR dari Fraksi Demokrat.

"Nah itu yang kita mau tahu, apa sih sebenarnya? Apakah memang ini ada pesan-pesan khusus atau tidak dari pemenang pemilu? Ternyata kan tidak, ini kan kalau kita lihat ke belakang memang program yang sudah direncanakan lama," kata Maqdir.

Dia mengaku, pihaknya sempat mencecar Mirwan Amir di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor untuk membuktikan dakwaan jaksa penuntut umum KPK terhadap Setya Novanto. Jaksa menyebut Setnov mengintervensi dalam proyek pengadaan e-KTP tersebut. Akan tetapi, Mirwan mengatakan bahwa proyek ini adalah kesepakatan pemerintah bersama-sama dengan Komisi II, yang tidak bisa diintervensi oleh siapa pun.

SBY dan Partai Demokrat menegaskan akan melakukan perlawanan hukum atas “air tuba” yang coba dicipratkan Novanto kepada Ibas, plus Mirwan kepada SBY. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca Panjaitan menganggap apa yang ditulis Setya dalam bukunya bukanlah fakta hukum. Pengajuan status justice collaborator adalah urusan Setya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hinca mengaku akan melawan siapa pun, tak terkecuali Setya, yang mengaitkan kasus dugaan korupsi e-KTP dengan Ibas. Sebab, menurut dia, putra Susilo Bambang Yudhoyono itu tidak menerima apa pun dari proyek megakorupsi tersebut.

Menurut Hinca, Setnov telah melakukan serangan politik yang keji. “Serangan politik kasar dan ngawur. Skenario jahat seperti ini pasti kami lawan, siapapun dia yang melakukannya” tegas Hinca.

Darurat keselamatan kerja pada proyek infrastruktur
Debu vulkanik Sinabung capai Aceh
DPR tegaskan UU MD3 tidak ada delik pidana
Menuntaskan problem warga Kedung Badak
Jangan berharap jenis kelamin anak
Fetching news ...