Jokowi beber penghambat inklusi keuangan Indonesia

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Jokowi beber penghambat inklusi keuangan Indonesia

Presiden Joko Widodo menyebutkan ada dua penghambat perluasan inklusi keuangan di Indonesia yakni terkait sistem dan perizinan.

Presiden Jokowi setelah menerima kunjungan kehormatan Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Inklusi Keuangan /United Nations Secretary General`s Special Advocate (UNSGSA) for Financial Inclusion yang dipimpin Ratu Maxima dari Belanda di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (13/02/2018), mengatakan perlunya penyederhanaan sistem inklusi keuangan.

"Jadi memang yang paling penting itu ada satu, penyederhanaan sistem, penting sekali. Kunci. Ini yang harus kita perbaiki," katanya.

Perbaikan dan penyederhanaan sistem tersebut menjadi kunci sukses penerapan dan perluasan keuangan di Tanah Air.

Hal kedua menurut Presiden yakni penyederhanaan izin-izin yang selama ini terkesan masih sangat ruwet.

"Dua hal ini kalau kita selesaikan, akan mempercepat inklusi keuangan kita, cepat sekali. Kalau dua hal ini belum bisa kita selesaikan, ya majunya tidak sepesat yang kita inginkan. Tadi saya sudah diskusi panjang dengan beliau kita harapkan dua hal tadi segera cepat kita selesaikan," kata Presiden setelah bertemu dengan Ratu Maxima.

Presiden Jokowi menambahkan ia ingin seluruh masyarakat di Indonesia dapat mengakses lembaga keuangan secara sederhana dan cepat.

"Kita ingin semua orang itu bisa mengakses ke perbankan dan akses ke sektor keuangan yang ada secara sederhana dan cepat. Semuanya, seluruh masyarakat bisa masuk ke sistem keuangan," katanya.

Menko Perekonomian Darmin Nasution yang mendampingi Presiden pada pertemuan itu menambahkan sejak 18 bulan lalu, Ratu Maxima sudah datang ke Indonesia.

"Jadi memang kita sejak 18 bulan lalu Ratu Maxima datang ke sini, kita tengah menyiapkan mengembangkan dengan cepat keuangan inklusif, kita berangkat dari posisi yang masih agak tertinggal dari banyak negara lain, dan sejak 18 bulan lalu kita sudah mengembangkan beberapa program di antaranya Program Keluarga Harapan, Kredit Usaha Rakyat, dan beras sejahtera," katanya.

Pada 2019, Pemerintah RI menargetkan tingkat inklusi keuangan akan menyamai negara-negara lain yang selama ini sudah maju di antaranya India.

 

Siap bantu

Ratu Maxima menyatakan siap membantu perluasan inklusi keuangan di Indonesia.

"Kunjungan terakhir saya pada November 2016, kami telah berdiskusi untuk memperbaiki strategi nasional inklusi finansial. Saya sangat senang untuk mengatakan bahwa Indonesia sudah benar-benar membuat banyak keputusan," katanya.

Pihaknya yakin diskusi yang panjang yang telah dilakukan selama ini telah menghasilkan beberapa program inklusi keuangan di Indonesia.

"Masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mengakses bank atau layanan finansial dan ini sebagian besar di daerah pedesaan, khususnya mereka yang bergerak di sektor pertanian," katanya.

Oleh karena itu, ia menilai perlunya upaya untuk menyelesaikan persoalan itu. Terlebih di era teknologi dimana teknologi memainkan peran yang sangat penting.

Ia telah berdiskusi dengan Presiden Jokowi termasuk untuk bagaimana menyederhanakan sistem demi mendorong inklusi keuangan.

Ia juga menyatakan siap melanjutkan kerja sama dengan pemerintah, juga sektor swasta, perbankan, dan layanan non-finansial agar dapat memperluas jangkauan inklusi finansial ke seluruh Indonesia hingga menciptakan perubahan yang lebih baik.

Trump tempatkan konsulat Palestina di bawah kedutaan Israel
Bila diserang, Rusia akan respon serangan rudal dengan senjata nuklir
Puluhan kali gempa, Anak Krakatau berstatus waspada
DPR pertanyakan keengganan pemerintah naikkan harga BBM
Ini alasan Golkar setuju dana saksi pemilu jadi beban negara
Gonjang-ganjing muktamar Pemuda Muhammadiyah diintervensi
DPR akan panggil tiga lembaga terkait peluru nyasar
PAN larang kepala daerah jadi tim sukses
Polisi: Total 6 peluru nyasar ditemukan di gedung DPR
PKB bantah acungan satu jari direktur IMF sebagai kampanye Jokowi
Pelopor perdamaian bangkitkan Indonesia damai
Ada kelompok yang berupaya bunuh karakter TGB
PAN setuju dana saksi pemilu dibiayai negara
Sri Mulyani dan Luhut akan dilaporkan ke Bawaslu, Zulhas: pejabat hati-hati
DPR jelaskan alasan biaya saksi pemilu ditanggung negara
Fetching news ...