DPR tegaskan UU MD3 tidak ada delik pidana

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

DPR tegaskan UU MD3 tidak ada delik pidana

Pengesahan Revisi Kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat, terutama di dunia maya. Hal itu  terbentuk karena adanya stigma bahwa ada pasal yang bisa menyeret masyarakat yang mengkritik DPR akan dipidanakan.

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agras menegaskan bahwa pengesahan Revisi Kedua UU MD3 sudah sesuai prosedur dan Pasal 122 huruf k tidak mengandung delik pidana.

“Proses revisi UU MD3 sudah dilakukan dengan sebagaimana mestinya. Mengenai dengan isinya, kalau kita mengkomparasi dengan UU 17 dan UU 27 yang sudah berlaku sebelumnya, isi dari UU MD3 yang direvisi tidak ada yang baru dan sudah diproses mulai dari April 2017,” jelas Supratman saat ditanya oleh Najwa Shihab dalam acara ‘Catatan Najwa’ di Media Center  DPR RI, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Dalam acara yang mengangkat tema ‘Mengupas UU MD3’ ini, Supratman menjelaskan proses revisi ini yang dimulai sejak April 2017. Masuk Prolegnas pada tahun 2016 kemudian di harmonisasi Badan Legislasi. Hampir semua fraksi menyetujui kecuali Nasdem, karena isu awalnya hanya penambahan jumlah pimpinan.

“Semua  proses kita lalui dan tidak ada yang kita langkahi. Memang sempat stuck karena kita menunggu jawaban dari surat yang kita kirim ke pemerintah. Perlu diketahui bahwa di sini juga ada usulan dari pemerintah, fraksi dan DPD, jadi bukan hanya DPR,” lanjut politisi Gerindra ini.

Ia juga menjelaskan, masyarakat tidak perlu khawatir, pasal 122 huruf k UU MD3 yang menugaskan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memeriksa dan mengambil langkah hukum terhadap pihak, kelompok maupun badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR maupun anggota legislatif, tidak mengandung delik pidana. “Apa yang mau ditakuti, pasal 122 tidak ada delik pidananya. Kita DPR sangat butuh masukan dan kritik dari masyarakat apalagi itu yang menyangkut aspirasi, silakan disampaikan” tegasnya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, anggota DPR RI Arsul Sani mengatakan timbulnya rasa kekhawatiran dan ketakutan di masyarakat secara psikologis karena tidak dilengkapi dengan penjelasan dan indikator apa saja yang membuat seseorang bisa merendahkan kehormatan DPR dan anggota dewan.

“Ini belum dibuat indikatornya, jadi menimbulkan respons negatif dari berbagai masyarakat” ujarnya.

Ia mengulas ulang tentang awal proses UU MD3 ini. Berangkat dari kesadaran bersama bahwa UU MD3 sekarang terkait porsi pimpinan malah tidak adil. Karena ada stigma kursi Pimpinan DPR itu mengambil haknya orang lain, yakni PDIP. Atas hal ini ada semangat mengembalikan soal pimpinan itu seperti yang dulu, berdasarkan proporsionalistas.

“Kemudian timbul pemikiran, kalau hanya pimpinan saja kesannya hanya tentang bagi-bagi kursi. Itu dibentuk Panja, saya hadir dan saya sampaikan ini jangan terburu-buru, karena ada beberapa materi yang menurut saya akan menjadi konflik di publik. Yang saya soroti itu tentang pemanggilan paksa, saya minta agar ini dikaji betul antara lain dengan mempelajari UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa," ujarnya. 

 

Lantik Wakapolri Syafruddin, Jokowi amankan suara Polri?
Soal tuntutan rotasi jabatan yang tak transparan, ini jawaban KPK
Orang Indonesia paling nggak bisa <i> nyusu </i>
Ma'ruf Amin perintahkan NU ancam Jokowi hanya tafsiran Mahfud MD
3 kali mogok dalam 12 hari, LRT Palembang 95 persen produk lokal
Legislator minta dalang pembakaran satu keluarga dihukum mati
Kubu Jokowi ingin Ma'ruf temui Rizieq di Mekkah
Ahok bakal terjun kampanye untuk Jokowi?
Ma'ruf Amin bapak ekonomi kaum tertindas
Realisasi investasi triwulan kedua turun 4,9 persen
Sandiaga Uno akui kekayaannya fluktuatif
Jangan khianati nenek moyang yang hadirkan kedamaian di bumi pertiwi
Rupiah masih terseok di atas Rp14.600
Cari istri perawan? di sini tempatnya
Sunan Kalijaga janji tak akan sebar hoaks demi menangkan Jokowi
Fetching news ...