Moratorium proyek infrastruktur

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Moratorium proyek infrastruktur

Presiden Joko Widodo memerintahkan pengawasan yang lebih ketat terhadap pengerjaan proyek infrastruktur yang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Pagi tadi saya sudah sampaikan ke Menteri PU, pengawasannya agar diperketat," kata Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Selasa (20/02/2018), menanggapi ambruknya cetakan konstruksi beton (bekisting) pada tiang pancang proyek Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) di Kebon Nanas, Jakarta Timur. 

Kementrian PUPR sejak hari ini melakukan moratorium atau penghentian sementara semua proyek elevated seperti jalan layang yang sedang dikerjakan menyusul kecelakaan yang memakan 7 korban tersebut.

Moratorium dilakukan sembari meminta kontraktor pelaksana dan pemilik pekerjaan mengajukan kembali metode kerja dan prosedur pengawasan proyek. 
Ambruknya proyek pembangunan jalan tol Becakayu menjadikan total terjadi 14 kecelakaan konstruksi sejak 6 bulan terakhir. 

"Pengawasan terhadap infrastruktur, terutama yang konstruksinya di atas memerlukan pengawasan yang lebih ketat karena pembangunan kita ini kan tidak hanya di satu tempat, di banyak sekali tempat. Ada yang flyover, LRT (light rapid transportation), jalan tol layang, sehingga memerlukan pengawasan-pengawasan rutin dan ketat," tambah Presiden.

Presiden berharap dengan adanya perbaikan pengawasan maka kesalahan-kesalahan pekerjaan konstruksi dapat dihindari.

"Baik kelalaian, kesalahan dalam mendirikan komponen-komponen yang mendukung konstruksi-konstruksi benar-benar terawasi satu per satu. Ini pekerjaan detail tidak mungkin diawasi sambil lalu," tegas Presiden.

Presiden pun menegaskan pentingnya penerapan management control  yang detail untuk dapat mengawasi pekerjaan-pekerjaan konstruksi itu.

"Ini keputusan di Kementerian PU untuk evaluasi total karena pekerjaannya banyak sekali, ada yang jadinya 2023, 2020, ada yang untuk mengejar Asian Games, tapi apapun pekerjaan yang dikerjakan normal atau yang cepat semuanya butuh management control yang detail," jelas Presiden.

Dalam 6 bulan terakhir, setidaknya terjadi tujuh kecelakaan di antaranya, Proyek Light Rail Transit (LRT) di Palembang, Sumatera Selatan, Agustus 2017. Saat itu, dua unit crane dengan bobot 70 ton dan 80 ton yang sedang dioperasikan tiba-tiba jatuh dan mengenai sejumlah rumah.

Selain itu, Jembatan tol penyeberangan orang pada pengerjaan proyek jalan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi atau Bocimi di Kabupaten Bogor, September 2017,  Girder box jatuh di proyek jalan tol Pasuruan-Probolinggo, Jawa Timur pada Oktober 2017. Selanjutnya, kasus jatuhnya crane di jalan tol Jakarta-Cikampek pada November 2017 dan ambruknya girder saat akan dipasang di proyek jalan tol Pemalang-Batang di Jawa Tengah, Desember 2017.

Investigasi DPR

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo mengecam keras kecelakaan kerja proyek infrastruktur tiang pancang tol Becakayu tersebut. 

"Peringatan keras harus diberikan kepada penyedia jasa konstruksi yang mengerjakan proyek ini, tidak saja kontraktor," seru Sigit dalam tinjauannya pada Selasa, (20/2/2018).

Politisi PKS ini menduga ada proses tahapan kerja yang dilewati, sehingga kecelakaan ini terjadi. Tidak adanya konsultan pengawas diduga menjadi penyebab kecelakaan tersebut. Komisi V akan memanggil pihak terkait atas dugaan ketidakpatuhan terhadap UU No.2/2017 tentang Jasa Konstruksi.

"Di lapangan tidak ada konsultan pengawas. Mustiya setiap pekerjaan yang sedang dikerjakan ada persetujuan konsultan pengawas.  Tapi tadi saya sudah muter-muter tidak ada," ungkap Sigit.

Dalam waktu dekat Komisi V akan melakukan pendalaman dan investigasi atas kejadian ini. "Ini ada preseden ketidakpatuhan terhadap UU. Kami meminta Kementerian PUPR untuk adakan RDP terkait pelaksanaan UU No.2/2017 tentang Jasa Konstruksi," sambungnya.

Atas seringnya kejadian kecelakaan kerja ini, Sigit meminta kepada Kementerian PUPR untuk tetap mengutamakan aspek keselamatan kerja. Karena pekerjaan jasa konstruksi ini memiliki risiko yang sangat tinggi. "Ini pekerjaan dengan resiko tinggi. Kepada penyedia jasa konstruksi agar menjaga kualitas dan keselamatan kerja," tutup Sigit. 

Lantik Wakapolri Syafruddin, Jokowi amankan suara Polri?
Soal tuntutan rotasi jabatan yang tak transparan, ini jawaban KPK
Orang Indonesia paling nggak bisa <i> nyusu </i>
Ma'ruf Amin perintahkan NU ancam Jokowi hanya tafsiran Mahfud MD
3 kali mogok dalam 12 hari, LRT Palembang 95 persen produk lokal
Legislator minta dalang pembakaran satu keluarga dihukum mati
Kubu Jokowi ingin Ma'ruf temui Rizieq di Mekkah
Ahok bakal terjun kampanye untuk Jokowi?
Ma'ruf Amin bapak ekonomi kaum tertindas
Realisasi investasi triwulan kedua turun 4,9 persen
Sandiaga Uno akui kekayaannya fluktuatif
Jangan khianati nenek moyang yang hadirkan kedamaian di bumi pertiwi
Rupiah masih terseok di atas Rp14.600
Cari istri perawan? di sini tempatnya
Sunan Kalijaga janji tak akan sebar hoaks demi menangkan Jokowi
Fetching news ...