Kenaikan BBM nonsubsidi bakal picu inflasi

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Kenaikan BBM nonsubsidi bakal picu inflasi

Terhitung sejak 24 Februari 2018, Pertamina menaikkan harga minyak nonsubsidi seperti Pertamax, Dexlite maupun Pertalite. Kenaikan harga sekitar Rp300 untuk wilayah Jawa dan Bali; sedangkan di luar wilayah tersebut, kenaikan beragam. Harga Pertamax di Jakarta misalnya, naik menjadi Rp8.900. Harga Dexlite naik dari Rp7.500, per liter menjadi Rp8.100, per liter.

Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharram menilai langkah penyesuaian harga BBM tersebut akan semakin memberatkan rakyat. Tentu, daya beli akan kembali terganggu karena langkah ini menyulut inflasi.

“Pada Januari lalu, inflasi mencapai 3,25 persen setiap tahunnya, dimana inflasi energi mencapai 8,6 persen; inflasi harga diatur pemerintah 5,82 persen. Artinya, gejolak inflasi masih disebabkan oleh intervensi pemerintah di bidang harga, bukan karena peningkatan konsumsi (belanja),” jelas Ecky di Jakarta, Senin (26/2/2018).

Lanjut Ecky, pengaruh inflasi tidak bisa dibatasi pada kelompok tertentu saja, misalnya pada golongan orang kaya. Sebaliknya, inflasi lebih menekan bagi rakyat kecil, meskipun kebijakan yang diambil tidak terkait dengan kepentingan mereka. “Dengan demikian, agak sulit juga memperbaiki ketimpangan, jika harga barang-barang pokok terus diintervensi. Kebijakan ini jelas-jelas tidak prorakyat,” lanjut Ecky.

Dijelaskan lebih lanjut, bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki tendensi melambat, karena perlambatan konsumsi rumah tangga akibat penurunan daya beli. “Jadi, rakyat akan menahan untuk konsumsi sebagai upaya antisipasi kalau-kalau minyak naik lagi. Jelas akan sulit mencapai target pertumbuhan tinggi, jika pemerintah seringkali menaikkan BBM,” jelasnya.

Menurut laporan BPS, pertumbuhan konsumsi rumah tangga rata-rata di bawah 5 persen atau di bawah pertumbuhan ekonomi. Padahal, peranannya mencapai 55 persen terhadap PDB. Pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi hanya 5,07 persen, sedangkan konsumsi rumah tangga hanya naik 4,95 persen.

“Padahal kita ingin ekonomi bisa meroket, atau setidaknya memenuhi target APBN-P 2017 sebesar 5,2 persen. Jika pertumbuhan ekonomi tetap rendah, bagaimana pemerintah akan mampu menurunkan angka kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan yang lebih cepat,” tutup Ecky.

PT Pertamina (Persero) menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dengan alasan menyesuaikan dengan harga dunia.

"Perubahan harga kami terapkan pada pukul 00.00 Sabtu kemarin. Ini sepenuhnya dipengaruhi harga minyak mentah dunia," kata Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Adiatma Sardjito, Minggu (25/2/2018).

Penetapan harga baru ini berlaku untuk jenis BBM non-subsidi dengan jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamax Racing, Dexlite, dan Pertamina Dex.

Saat ditanya apakah ada kemungkinan harga kembali turun, Adiatma mengatakan, hal tersebut akan selalu dievaluasi secara berkala. Namun, yang pasti patokanya pada harga minyak mentah. "Kami akan selalu pantau. Kalau minyak stabil, tidak ada kenaikan lagi," kata Adiatma.

Pemerintah pertahankan harga bahan subsidi

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemkeu) belum mau menaikkan tarif dasar listrik dan bahan bakar minyak (BBM). Hal ini lantaran banyak faktor yang harus di perhatikan sepanjang tahun ini.

Direktur Penyusunan APBN Ditjen Anggaran Kemkeu, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, mengatakan faktor yang diperhatikan pemerintah saat ini adalah Indonesia crude price (ICP), nilai tukar rupiah, volume kebutuhan dan lainnya.

Menurutnya sepanjang kenaikan tarif listrik dan BBM masih dalam ring pagu anggaran, itu tidak masalah. Namun, jika harga produksi sudah terlampau tinggi, mau tidak mau harus menaikkan tarifnya. Hal ini perlu dilakukan lataran pemerintah mengikuti nilai keekonomian.

“Tapi kalau harga produksinya masih bisa ditekan, tidak tinggi itu ya normal saja,” imbuhnya.

Kunta dengan rinci menjelakan, untuk tahun ini pemerintah mematok nilai tukar rupiah per dollar AS sebesar Rp 13.400, dengan ICP US$ 48 per barel.

Adapun pagu anggaran subsidi listrik sebesar Rp 47,7 triliun yang di bagi untuk 23,2 juta pelanggan dengan kapasitas 450 watt dan 6,5 juta pelanggan berkapasitas 900 watt. Adapun parameter ICP US$ 48 per barel, dengan nilai tukar Rp 13.400 per dollar AS.

Lalu, untuk anggaran subsidi LPG memiliki pagu Rp 37,6 triliun untuk 6.450 juta kilogram atau setara dengan volume 6,5 juta. Subsidi lainnya seperti solar dan minyak tanah, memiliki pagu Rp 9,3 triliun. Dengan volume minyak tanah 610 kilo liter atau 0,6 juta kiloliter. Untuk solar subsidinya Rp 500 per liter atau dengan volume sekitar 15,6 juta.

Kunta menegaskan untuk saat ini, pemerintah masih berkomitmen untuk tidak menaikkan tarif listrik dan BBM bersubsidi. Hal ini diperkuat dengan konsumsi masyarakat terhadap bahan bakar premiun yang semakin berkurang. Namun, jika harga premium masih di bawah harga keekonomian ada kemungkinan dilakukan subsidi.

“Kita liat nanti pemerintah mensubsidi premium lagi tidak. Bisa aja ada subsidi premium tapi kan itu masih jauh dan belum mikir ke situ,” tambahnya.

Israel akan terus serang Suriah meski dibantu Rusia
Rizieq Shihab didiskriminasi di Arab Saudi
 Disoraki mahasiswa saat sebut Prabowo, Zulhas anggap bagian dari ekspresi
Rusia tuding Israel penyebab jatuh pesawat Ilyushin II-20
Rahasia menghasilkan anak seperti Sandiaga Uno
Meskipun menang pilpres, Prabowo tak bisa intervensi kasus Buni Yani
Golkar panggil caleg yang dukung Prabowo
 Fadli Zon laporkan balik Rian Ernest soal potong bebek angsa PKI
Berebut magnet Yenny Wahid
Bamsoet harap Yenny Wahid dukung Jokowi
Golkar anggap dukungan kadernya ke Prabowo bukan suara resmi partai
Forum caleg Golkar dukung Prabowo-Sandiaga Uno
Golkar nilai perempuan penentu utama, bukan objek pelengkap
Menyusui tandem butuh dukungan ayah ASI
Mardani dapat tugas kawal suara emak-emak
Fetching news ...