Kesedihan Fahri Hamzah, Jokowi tak punya penasihat hukum tata negara

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Kesedihan Fahri Hamzah, Jokowi tak punya penasihat hukum tata negara

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengaku sedih Presiden Joko Widodo tidak memiliki penasihat hukum tata negara. Desakan ini menguat setelah Presiden Jokowi belum juga menandatangani revisi terbaru atas UU No.17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Menurutnya, ada masalah serius apabila Presiden tidak juga menandatangani UU MD3.

“Kasihan Presiden. Saya sedih melihat Presiden enggak punya penasihat tata negara. Jadi, enggak konstitusional, ngawur, dan ngidul aja,” ucap Fahri kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senin (5/3/2018).

Orang-orang di sekitar Jokowi, sebut Fahri, tidak memiliki kemampuan dalam penguasaan masalah. Mereka terlihat serampangan dalam bekerja. Oleh sebab itu, ia meminta Jokowi berhati-hati dalam bekerja.

“Presidennya harus hati-hati. Enggak punya penasihat tata negara sih, jadi ngawur gitu kiri-kanannya. Ada orang-orang jago di sekitar Presiden, tapi tidak jelas. Bahkan, sikapnya terhadap UU MD3 ini bahaya betul,” nilai Fahri.

Politisi dari Bima NTB ini juga mengakui Presiden tidak memiliki ahli ekonomi, sehingga keputusan-keputusan ekonomi yang diambil oleh orang nomor satu di negara ini tidak subtansial.

“Ada tantangan membuat keputusan-keputusan ekonomi dan lainnya yang sangat subtantif. Ini bisa babak belur saat debat Presiden nanti. Ya kecuali kalau lawan kotak kosong. Makanya ada yang pengen Presiden lawan kotak kosong. Bahaya dong, yang bisa lawan kotak kosong hanya kotak kosong, enggak bisa manusia,” jelasnya.

Jika Jokowi benar-benar tolak tanda tangan

Sebelumnya, Yasonna menuturkan Jokowi menaruh perhatian besar terhadap UU MD3, terutama pada pasal imunitas DPR. Yasonna mengatakan ada kemungkinan Jokowi tak akan menandatangani UU tersebut.

"Presiden cukup kaget juga (mengenai pasal imunitas dan pemanggilan paksa), makanya saya jelaskan, masih menganalisis ini. Dari apa yang disampaikan, belum menandatangani dan kemungkinan tidak menandatangani," kata Yasonna beberapa waktu lalu.

Apabila betul-betul menolak tandatangan, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, DPR akan menggelar rapat.. 

"Nanti Pimpinan DPR akan melakukan rapat pimpinan bagaimana sikap dari pemerintah. Yang terpenting bagi DPR adalah revisi UU MD3 telah terlaksana sesuai dengan prosedur. DPR pun akan memberi kesempatan kepada Jokowi jika ingin melakukan pendalaman kembali,” tutur Taufik.

Pimpinan Dewan dari Fraksi PAN ini menjelaskan, dalam proses pembahasan revisi UU MD3, semuanya sudah melalui prosedur pembicaraan tingkat 1 tingkat 2 di sidang paripurna. Akan tetapi, seandainya Presiden dalam posisi terakhir belum langsung bisa setuju atau masih perlu pendalaman, DPR akan memberi kesempatan. “Kita serahkan kepada Presiden," tuturnya.

Lebih lanjut Taufik mengatakan, pernyataan Yasonna sebaiknya tidak perlu didramatisasi. "Hal ini biasa, tidak perlu didramatisasi. Barangkali ada hal-hal yang perlu dikonsolidasikan pemerintah lebih lanjut. Itu kita hormati," kata legislator dari Dapil Jateng ini.

Hal serupa, lanjut Taufik, pernah dialami oleh DPR periode sebelumnya. Saat itu Presiden enggan menandatangani Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) meskipun telah disahkan. “Ya itu kan hal biasa, misalnya UP2DP tim asimilasi dapil sudah diketok di (sidang) paripurna tapi juga Presiden nggak setuju. Ya itu menjadi salah satu bagian dari dinamika," ungkap Taufik.

Lantik Wakapolri Syafruddin, Jokowi amankan suara Polri?
Soal tuntutan rotasi jabatan yang tak transparan, ini jawaban KPK
Orang Indonesia paling nggak bisa <i> nyusu </i>
Ma'ruf Amin perintahkan NU ancam Jokowi hanya tafsiran Mahfud MD
3 kali mogok dalam 12 hari, LRT Palembang 95 persen produk lokal
Legislator minta dalang pembakaran satu keluarga dihukum mati
Kubu Jokowi ingin Ma'ruf temui Rizieq di Mekkah
Ahok bakal terjun kampanye untuk Jokowi?
Ma'ruf Amin bapak ekonomi kaum tertindas
Realisasi investasi triwulan kedua turun 4,9 persen
Sandiaga Uno akui kekayaannya fluktuatif
Jangan khianati nenek moyang yang hadirkan kedamaian di bumi pertiwi
Rupiah masih terseok di atas Rp14.600
Cari istri perawan? di sini tempatnya
Sunan Kalijaga janji tak akan sebar hoaks demi menangkan Jokowi
Fetching news ...