Pemenuhan hak-hak perempuan

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Pemenuhan hak-hak perempuan

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan lembaga legislatif yang dipimpinnnya selalu mengupayakan pemenuhan hak-hak perempuan di bidang politik.

Namun dalam perjalanannya, lanjut Bamsoet, tidak semua impian atau aturan tersebut bisa dipenuhi sendiri para perempuan. Misalnya, soal perananan perempuan dalam kancah politik nasional. Sudah ada aturan bahwa setiap partai politik untuk mememuhi kuota 30 persen keanggotaan perempuan.

“Kita mengupayakan pemenuhan hak-hak perempuan. Undang-Undang telah mengatur banyak untuk melindungi kepentingan maupun hak-hak perempuan. Hanya saja, keanggotaan tersebut tidak berlanjut hingga ke parlemen. Keanggotaan dari representasi perempuan masih di bawah 30 persen. DPR yang jumlahnya 560 hanya terpenuhi 97 perempuan, artinya baru hanya 17 persen. Sebetulnya masih harus dikejar lagi sekurang-kurangnya harus ada 200-an anggota DPR RI dari wanita atau perempuan,” jelas Bamsoet sapaan akrabnya saat dimintai komentar terkait peringatan Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada hari, Kamis (08/3/2018).

Oleh karena itu, politisi partai Golkar itu mengatakan DPR terus mendorong dan memacu para kaum perempuan untuk membangun diri dan meningkatkan nilai juang mereka. “Kita dorong dan kita pacu antara perempuan sendiri untuk membangun diri dan meningkatkan nilai juangnya dalam menghadapi persaingan dengan para pria di bidang politik,” jelasnya.

Melalui revisi Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), DPR juga telah berupaya keras melindungi hak perempuan dari unsur pelecehan dan kekerasan seksual. “Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita punya pasal-pasal yang secara tegas mengatur pihak yang melanggar hak perempuan.  Memberikan sanksi  atau hukuman berat bagi pelakunya,” tutupnya. 

Hak keamanan bagi perempuan

Rasa aman bagi perempuan menjadi salah satu hal yang masih terus diupayakan. Keamanan bagi perempuan sering direnggut oleh aksi-aksi kekerasan yang senantiasa mengintai, baik di ranah keluarga maupun sosial. Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Halim menyoroti kasus kekerasan terhadap perempuan yang kian marak. Dia mengusulkan pendidikan agama dan ekonomi keluarga perlu ditingkatkan. Selain itu pendidikan di sekolah digalakan, jangan sampai ada anak yang putus sekolah.

“Jangan sampai ada putus sekolah, karena berdampak terjadinya pengangguran dan munculnya berbagai bentuk kriminalitas lainnya. Karena tidak ada kesibukan maka akhirnya mencari kesibukan yang salah jalan,” katanya.

Hal itu dikatakannya menanggapi makin meningkatnya kasus-kasus kekerasan pada perempuan dan anak-anak. Komnas Perempuan melaporkan pada tahun 2017 kasus kekerasan terhadap perempuan mencapai 348.446 kasus. Jumlah ini meningkat sebanyak 25% dibanding tahun 2016 lalu sebanyak 259.150 kasus.

Selanjutnya yang tak kalah penting, anggota FPP dapil Banten I ini mengharapkan kelembagaan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPPA) di daerah bisa lebih diperkuat. “Usulan itu bagus sebab memang kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak banyak terjadi di daerah-daerah. Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga banyak terjadi di daerah-daerah,” ungkapnya. 

Dalam pengamatannya, ia melihat peran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) telah melakukan langkah pembinaan terhadap keluarga, pelatihan kepada ibu-ibu, anak-anak putus sekolah, dan memberikan  pembelajaran bagaimana berumahtangga yang baik.

“Dengan penguatan Kementerian PPPA di daerah dibantu aparat di level kecamatan dan kabupaten, maka akan mudah menangani bila ada kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak termasuk KDRT. Apalagi berbagai kasus yang muncul akhir-akhir ini terjadi di daerah-daerah bahkan di pelosok desa yang susah dijangkau aparat untuk menanganinya,” demikian Abdul Halim menandaskan.

Lantik Wakapolri Syafruddin, Jokowi amankan suara Polri?
Soal tuntutan rotasi jabatan yang tak transparan, ini jawaban KPK
Orang Indonesia paling nggak bisa <i> nyusu </i>
Ma'ruf Amin perintahkan NU ancam Jokowi hanya tafsiran Mahfud MD
3 kali mogok dalam 12 hari, LRT Palembang 95 persen produk lokal
Legislator minta dalang pembakaran satu keluarga dihukum mati
Kubu Jokowi ingin Ma'ruf temui Rizieq di Mekkah
Ahok bakal terjun kampanye untuk Jokowi?
Ma'ruf Amin bapak ekonomi kaum tertindas
Realisasi investasi triwulan kedua turun 4,9 persen
Sandiaga Uno akui kekayaannya fluktuatif
Jangan khianati nenek moyang yang hadirkan kedamaian di bumi pertiwi
Rupiah masih terseok di atas Rp14.600
Cari istri perawan? di sini tempatnya
Sunan Kalijaga janji tak akan sebar hoaks demi menangkan Jokowi
Fetching news ...