Jaminan DPR tak akan kriminalisasi pengkritik

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Jaminan DPR tak akan kriminalisasi pengkritik "Saya pastikan siapa pun yang mengkritik DPR, tidak akan ada yang dikriminalisasi atau dibawa ke ranah hukum.” - Bambang Soesatyo

Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) berlaku efektif sejak kemarin, Kamis (15/03/2018). Ketua DPR RI Bambang Soesatyo memberikan jaminan penuh tidak akan ada masyarakat, apalagi wartawan yang akan diproses hukum karena mengkritik DPR. Pasalnya, DPR yang kuat adalah DPR yang diawasi dengan baik oleh rakyat. Oleh karena itu, menurutnya, DPR tetap membutuhkan kritik.

“Saya jamin, berlakunya UU MD3 tidak memberikan efek negatif terhadap masyarakat. Jangan sampai ada kesalahpahaman bahwa UU MD3 akan mematikan kritik masyarakat terhadap DPR. Saya pastikan siapa pun yang mengkritik DPR, tidak akan ada yang dikriminalisasi atau dibawa ke ranah hukum,” kata Bamsoet di Jakarta, Kamis (15/3/2018).

Politisi Fraksi Partai Golkar ini yakin, masyarakat sudah sangat cerdas dalam menyampaikan pendapat, sehingga mampu membedakan antara kritik dan ujaran kebencian. Bamsoet juga meminta masyarakat tetap waspada agar tidak menjadi korban penyebaran berita hoaks.

Tidak hanya itu, ia juga meminta jangan ada lagi pihak-pihak yang memprovokasi dan mengadu domba sesama anak bangsa. Mengadu domba antara DPR dan rakyatnya dengan mengatakan seolah-olah DPR mematikan demokrasi dan antikritik.

“DPR menjadi hebat karena diawasi oleh rakyat. Kritik justru sangat diharapkan karena itulah vitamin bagi DPR. Yang tidak boleh adalah menyebarkan ujaran kebencian dan fitnah. Kita tentu tidak ingin bangsa ini asyik bergumul saling membenci dan memfitnah satu sama lain,” pesannya.

Tanpa tanda tangan Jokowi

Sekalipun Presiden Jokowi akhirnya tidak menandatangani, UU MD3 tetap sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 20 ayat 5 UUD 1945. Bamsoet mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo yang tidak mengeluarkan Perppu terkait Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

“Pasal 20 ayat 5 UUD 1945 menyebutkan, jika RUU yang telah disetujui DPR dan pemerintah tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak RUU tersebut disetujui, maka RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan,” jelas Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini.

Bagi masyarakat yang tidak setuju dengan berlakunya UU MD3, ia mempersilahkannya untuk melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sistem ketatanegaraan Indonesia telah memberikan ruang bagi siapa pun yang ingin melakukan gugatan karena tidak setuju atas aturan hukum yang sudah ditetapkan.

“Judicial review adalah langkah yang sangat konstitusional. Daripada melakukan demonstrasi maupun menyebarkan fitnah, lebih baik yang tidak setuju bisa melakukan judicial review ke MK. Apa pun nantinya putusan MK, DPR siap melaksanakannya. DPR adalah petugas rakyat. Kita taat hukum dan taat azas,” tegas Bamsoet.

Lebih lanjut Bamsoet mengajak masyarakat tetap aktif mengawasi DPR. Berbagai kritik, saran, dan masukan dari masyarakat sangat diperlukan supaya DPR senantiasa dapat meningkatkan kinerjanya.

“Anggota DPR RI lahir dari rahim perjuangan Reformasi. Begitupun dengan pemegang kekuasaan di tingkat eksekutif. Karena itu, sangat tidak mungkin UU MD3 yang dihasilkan oleh DPR dan pemerintah malah mengkhianati cita-cita luhur menegakan demokrasi yang beradab dan berkeadilan,” tutupnya.

Langkah Kemendag amankan harga sembako saat puasa dan lebaran
TKA diistimewakan, TKI kurang terlindungi
Buktikan tak antikritik, DPR gelar lomba
TNI evakuasi guru korban perkosaan gerombolan separatis Papua
Usia minimal perkawinan dalam UU sudah tak relevan dengan zaman
Fetching news ...