Petinggai gereja di Jayapura tunjukkan sikap intoleran

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Petinggai gereja di Jayapura tunjukkan sikap intoleran

Ketua Fraksi PPP DPR RI, Reni Marlinawati mengecam sikap intoleran yang ditunjukkan oleh Persekutuan Gereja Gereja di Jayapura (PGJJ) terhadap kebebasan beragama yang ada di wilayah tersebut. Reni menyatakan bahwa delapan poin tuntutan yang diteken 15 pendeta sama sekali tidak mencerminkan sikap Pancasila dan spirit konstitusi.

“Kami sangat menyesalkan sikap yang muncul dari para petinggi gereja yang memiliki pemikiran dan sikap intoleran,” katanya di Jakarta, Senin (19/03/2018).

Akan tetapi, Reni meyakini bahwa sikap dan tindakan para petinggi gereja tersebut belum tentu mencerminkan suara mayoritas masyarakat di Jayapura. 

‘Karena saya meyakini, sikap toleransi dan saling menghargai agama pihak lainnya merupakan sikap batin yang terinternalisasi di masyarakat Indonesia.  Lihat saja kerukunan umat beragama di berbagai daerah berjalan sangat baik,” katanya.

Reni berharap aparat kepolisian dapat bergerak cepat untuk menyelidiki apakah delapan poin tersebut masuk kategori ujaran kebencian (hate speech) atau tidak.  Menurutnya, setiap poin tuntutan sama sekali tidak menunjukkan sikap dari seorang agamawan. 

“Alih-alih mendorong kedamaian, delapan poin tersebut menyulut kebencian antarkelompok.  Poin-poin tersebut sangat membahayakan keberlangsungan suasana toleransi umat beragama,” jelasnya.

Menyikapi tuntutan gereja tersebut, Reni mengimbau umat Islam di Jayapura supaya tetap tenang dan tidak terprovokasi.

“Para kiai dan ulama di Jayapura agar tetap mendampingi masyarakat, agar tidak terprovokasi oleh pernyataan dari kalangan gereja tersebut.  Saya juga meminta Pemda dan Kantor Kementerian Agama di Jayapura agar menggelar dialog secara intensif agar pernyataan dari kalangan gereja tersebut tidak memberi dampak di tengah masyarakat,” katanya.

Delapan tuntutan gereja

Sebelumnya, viral di media sosial tuntutan Persekutuan Gereja-gereja Kabupaten Jayapura (PGGJ), yang kemudian dibenarkan oleh Ketua PGGJ, Robby Depondoye, Sabtu (17/03/2018). Robby menuturkan, kekhususan yang ada di Papua harus dijaga. Papua pun kata dia, memiliki paroki khusus termasuk Jayapura memiliki kekhususan.

Dalam delapan poin tuntutan itu, di antaranya adalah menolak pembangunan masjid dan siswa di sekolah negeri diimbau tidak menggunakan seragam bernuansa agama tertentu.

Berikut tuntutan dari PGGJ yang ditandatangani oleh 15 pendeta di Jayapura:

1. Bunyi Adzan yang selama ini diperdengarkan dari toa (penbgeras suara) kepada khalayak umum harus diarahkan ke dalam masjid.

2. Tidak diperkenankan berdakwa di seluruh tanah Papua secara khusus di Kabupaten Jayapura.

3. Siswa-siswi pada sekolah-sekolah negeri tidak menggunakan pakaian seragam/busana yang bernuansa agama tertentu.

4. Tidak boleh ada ruang khusus seperti mushala-mushala pada fasilitas umum, sekolah, rumah sakit, pasar, terminal, dan kantor-kantor pemerintah.

5. PGGJ akan memproteksi di area-area perumahan KPR BTN tidak boleh ada pembangunan mesjid-mesjid dan mushala-mushala.

6. Pembangunan rumah-rumah ibadah di Kabupaten Jayapura WAJIB mendapat rekomendasi bersama PGGJ, pemerintah daerah dan pemilik Hak Ulayat sesuai dengan peraturan pemerintah.

7. Tinggi bangunan rumah ibadah dan menara agama lain tidak boleh melebihi tinggi bangunan gedung gereja yang ada di sekitarnya.

8. Pemerintah Kabupaten Jayapura dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura WAJIB menyusun Raperda tentang kerukunan umat beragama di Kabupaten Jayapura.

Berdasarkan 8 poin penting di atas, maka sikap PGGI terkait pembangunan Masjid Al-Aqsha:

1. Pembangunan menara mesjid Al-Aqsha harus dihentikan dan dibongkar.

2. Menurunkan tinggi gedung masjid Al-Aqsha sejajar dengan tinggi bangunan gedung gereja yang di sekitarnya.

Israel akan terus serang Suriah meski dibantu Rusia
Rizieq Shihab didiskriminasi di Arab Saudi
 Disoraki mahasiswa saat sebut Prabowo, Zulhas anggap bagian dari ekspresi
Rusia tuding Israel penyebab jatuh pesawat Ilyushin II-20
Rahasia menghasilkan anak seperti Sandiaga Uno
Meskipun menang pilpres, Prabowo tak bisa intervensi kasus Buni Yani
Golkar panggil caleg yang dukung Prabowo
 Fadli Zon laporkan balik Rian Ernest soal potong bebek angsa PKI
Berebut magnet Yenny Wahid
Bamsoet harap Yenny Wahid dukung Jokowi
Golkar anggap dukungan kadernya ke Prabowo bukan suara resmi partai
Forum caleg Golkar dukung Prabowo-Sandiaga Uno
Golkar nilai perempuan penentu utama, bukan objek pelengkap
Menyusui tandem butuh dukungan ayah ASI
Mardani dapat tugas kawal suara emak-emak
Fetching news ...