Cawapres ideal di mata wapres

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Cawapres ideal di mata wapres

Wakil Presiden Jusuf Kalla berbicara tentang kriteria cawapres ideal, yang menurutnya harus bisa mengimbangi calon presiden. Di samping itu, cawapres musti mampu menambah elektibilitas pasangan dalam pemilihan presiden 2019.

"Siapa pun kriterianya, itu ada dua hal pokok, yaitu bagaimana menambah elektabilitas pasangan dan apabila terpilih itu dapat membantu presiden, kalau perlu malah harus setara dengan presiden," kata Jusuf Kalla di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (19/03/2018).

Kalla mengatakan kesetaraan tersebut dalam arti calon wapres itu harus memahami tugas presiden dan mampu menjalankan tugas-tugas kenegaraan, karena posisi wakil presiden suatu saat bisa juga menjadi presiden dalam kondisi tertentu.

JK mencontohkan, wakil presiden yang ideal dan bisa menggantikan peran presiden sewaktu-waktu adalah Bacharuddin Jusuf Habibie dan Megawati Soekarnoputri.

B.J. Habibie, saat menjabat sebagai wakil dari Presiden Soeharto, naik menjadi Presiden RI ketiga karena Soeharto mengundurkan diri karena desakan rakyat. Sementara itu, Megawati menduduki kursi presiden setelah Abdurrahman Wahid, yang menjabat sebagai presiden saat itu, mandatnya dicabut oleh MPR.

"Jadi harus punya kualitas yang seperti itu, harus kualitasnya sama dengan presiden. Tidak boleh ya asal milih (cawapres), karena dia bisa jadi presiden juga seperti Bu Mega dan Pak Habibie," tutur Jusuf Kalla.

Ditanya terkait peluang dirinya kembali mendampingi Jokowi dalam gelaran Pilpres 2019, Kalla hanya tertawa.

"Belum (kalau) saya, tentu sudah banyak calon-calon yang dibicarakan dan didiskusikan. Ya kita tunggu saja pada waktunya. Tidaklah (kalau saya, red), masih banyak yang lain," ujarnya.

Tim pencari wapres

Beberapa waktu sebelumnya, Presiden Joko Widodo menunjuk Pratikno untuk menjaring Calon Wakil Presiden yang bakal mendampingi dirinya di 2019 mendatang.

Pratikno mengatakan tim internal penjaringan calon wakil presiden Joko Widodo atau cawapres Jokowi bukan merupakan tim yang formal, melainkan hanya bersifat diskusi-diskusi biasa.

Ia menuturkan siapa cawapres Jokowi, nantinya dipilih sesuai kesepakatan antara Jokowi dengan partai politik pendukung. "Presiden selalu terbuka terhadap masukan, tapi sekarang belum final," ucapnya beberapa waktu lalu.

Namun Pratikno menghindar saat ditanya bagaimana komunikasi antara tim internal dengan partai politik pendukung Jokowi. "Ini kan belum final, ya nanti sajalah kalau sudah," ujarnya.

Penunjukan Pratikno yang masih aktif menjabat menuai kritik. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menilai Presiden Jokowi sudah di luar lajur dengan mengangkat Menteri Sekertaris Negara Partikno menjadi Koordinator Pembahasan dalam mencari calon wakil Presiden tahun 2019.

"Saya pikir, Presiden Jokowi kelewatan dengan mengangkat Mensesneg menjadi koordinator pencarian Bakal Calon Wakil Presiden mendampingi dirinya tahun 2019 mendatang," kata Mardani, di Jakarta, Kamis (15/03/2018).

Legislator FPKS itu menuturkan, seorang menteri aktif seharusnya fokus dalam menjalankan tugas dan poksinya sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia No 21 Tahun 2015. "Bukan malah berpolitik praktis! Ini contoh buruk pengelolaan manajemen Pemerintah," ujarnya.

Mardani pun mengungkit bahwa sudah beberapan kali Presiden Jokowi memanfaatkan fasilitas negara untuk melakukan kampanye politik pribadi.

"Sebelum kasus ini, masih ingatkan postingan akun Twitter Resmi Kantor Staff Presiden yang memposting ucapan selamat Presiden Jokowi karena telah dicalonkan kembali jadi Presiden di Pilpres 2019 oleh PDIP," ujarnya.

Mardani akan mendalami kasus ini dan berencana melakukan protes hal ini kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. "PKS akan mendalami kasus ini dan akan melakukan protes keras," katanya

Ia menyarankan, sebaiknya Presiden Jokowi ke depan tidak semena-mena memanfaatkan fasilitas negara untuk melakukan kampanye pribadi. "Akan lebih baik Presiden Jokowi membuat tim lain eksternal di uar kementerian kabinet saat ini masih menjabat," pungkasnya

Langkah Kemendag amankan harga sembako saat puasa dan lebaran
TKA diistimewakan, TKI kurang terlindungi
Buktikan tak antikritik, DPR gelar lomba
TNI evakuasi guru korban perkosaan gerombolan separatis Papua
Usia minimal perkawinan dalam UU sudah tak relevan dengan zaman
Fetching news ...