Plus-minus Pilkada langsung

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Plus-minus Pilkada langsung

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung memiliki sejumlah kekurangan dan kelebihan. Salah satu kelebihan dari mekanisme Pilkada langsung yaitu membuat pemilih mengenal secara langsung calon kepala daerah yang bakal berlaga. Masyarakat pun bisa menikmati proses pemilihan dan mengetahui secara pasti visi misi dan program yang diusung calon kepala daerah.

“Kepala daerah yang terpilih tentu akan merepresentasikan aspirasi dari masyarakat di daerah tersebut,” kata Direktur Politik Dalam Negeri Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dr. Bahtiar, M.Si di Jakarta, Senin (19/3/2018), di Jakarta.

Bahtiar melanjutkan, Pilkada langsung juga menjadikan suara pemilih sangat berharga. Pasalnya, kepentingan rakyat atau pemilih bakal menjadi fokus perhatian terbesar bagi calon kepala daerah. Kelebihan lainnya, kata Bahtiar, terdapat legitimasi yang kuat terhadap kepala daerah terpilih.

“Kepala daerah terpilih juga akan memperoleh dukungan luas dari masyarakat sehingga memiliki legitimasi yang kuat. Pemerintah daerah akan kuat dengan legitimasinya karena tidak mudah diguncang oleh DPRD,” kata Bahtiar.

Menurut Bahtiar, pelaksanaan Pilkada langsung bisa menjadi alat ukur partisipasi, pemahaman, serta pentingnya politik bagi masyarakat. Selain itu, pemberdayagunaan sumber daya (resources) yang dimiliki calon kepala daerah bakal menjadi efektif. Pasalnya, keberadaan pihak ketiga akan tereliminir karena calon kepala daerah langsung melakukan komunikasi dengan masyarakat pemilih. 

Tak hanya itu, dalam Pilkada langsung, ketokohan seorang calon juga akan jadi daya tarik tersendiri bagi calon pemilih ketimbang sepak terjang partai pengusungnya. 

“Artinya besar kecil parpol yang mengusungnya pada pelaksanaan pemilihan tidak berkorelasi kuat terhadap keberhasilan atau keterpilihan calon kepala daerah,” kata Bahtiar.

Namun, pemilihan langsung rupanya menyisakan beberapa persoalan. Salah satunya, pemilih akan menjadi individualis dan materialistis seakan menafikan nilai-nilai Pancasila. Para calon kepala daerah juga harus memiliki modal dana yang cukup besar karena diharuskan berkampanye secara fisik (pintu ke pintu) dan rawan disusupi kepentingan pemodal.

Kelemahan lainnya, calon kepala daerah hanya mengandalkan ketokohan dan menafikan kemampuan memimpin organisasi yang kelak dibutuhkan saat terpilih menjadi kepala daerah.  Potensi terjadinya konflik horizontal maupun vertikal antarbasis pendukung calon juga cukup tinggi. Terlebih, apabila pemahaman politik rakyat di suatu daerah belum cukup matang.

Selain itu, penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik itu anggaran bantuan sosial (bansos) ataupun pos anggaran lain oleh petahana untuk kepentingan pribadi karena maju kembali bertarung dalam Pilkada juga kerap terjadi.

“Dan, tak jarang daerah abai dalam mempersiapkan kebutuhan anggaran Pilkada sehingga membuat daerah kebingungan saat menjelang dimulainya tahapan pelaksanaan Pilkada,” tutup Bahtiar.

Langkah Kemendag amankan harga sembako saat puasa dan lebaran
TKA diistimewakan, TKI kurang terlindungi
Buktikan tak antikritik, DPR gelar lomba
TNI evakuasi guru korban perkosaan gerombolan separatis Papua
Usia minimal perkawinan dalam UU sudah tak relevan dengan zaman
Fetching news ...