Kejengkelan Jokowi kepada para birokrat

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Kejengkelan Jokowi kepada para birokrat "Indonesia jadi negara maju, jika punya birokrat-birokrat yang tanggung jawab dan bekerja keras." - Joko Widodo

Dalam Kuliah Umum Presiden bagi CPNS Seleksi Tahun 2017 dengan tema "Bersatu Dalam Harmoni menuju Birokrasi Berkelas Dunia 2024", Presiden Joko Widodo menceritakan kejengkelannya saat berurusan dengan birokrasi di Indonesia.

Presiden pun memberikan contoh saat ia masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2012-2014. Ia pernah menguji coba berapa lama yang dibutuhkan untuk mendapatkan surat izin usaha perdagangan (SIUP) yang kala itu mencapai dua pekan, padahal hanya berisi lima data yaitu nama perusahaan, nama pemilik, alamat, modal usaha, dan jenis usaha.

"Saya datang ke kantor perizinan saya minta, coba saya sudah punya syarat untuk meminta SIUP ternyata dua menit selesai. Saya tanya ke petugas di front desk kenapa harus tunggu dua minggu? Ternyata perlu tanda tangan di lantai 3, ini kepala kantornya yang tanda tangan. Saya jengkel sekali," ungkap Presiden pada acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (27/3/2018).

Ia pun mencari kepala kantornya karena kerap mendapat keluhan dari masyarakat dan dunia usaha.

"Saya cari kepala kantornya, untungnya tidak ada. Saya sudah jengkel, kalau ada sudahlah, untungnya tidak ada. Hal-hal seperti ini yang harus diketahui bahwa masyarakat ingin dilayani cepat, ingin birokrat kerja cepat. Inilah tugas saudara-saudara dan tantangan saudara ke depan," tegas Presiden.

Presiden Jokowi menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia dapat menjadi negara maju apabila para birokratnya bertanggung jawab dan bekerja keras.

"Kita harus meyakini semua, insya Allah Indonesia jadi negara maju jika punya birokrat-birokrat yang tanggung jawab dan bekerja keras," kata Presiden.

"Jika birokrat-birokrat selalu melakukan inovasi, jika birokrat-birokrat mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa dan negara di atas kepentingan yang lain, syaratnya itu. Saya harap saudara-saudara dapat beradaptasi terhadap dunia yang dinamis, dengan perubahan yang sangat cepat," sambungnya.

Menurut Presiden, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan sangat cepat serta perubahan banyak yang membawa tantangan baru dan menyebabkan rencana strategis (renstra) interaksi digital semakin berubah, renstra ekonomi berubah dengan adanya financial technology (fintech) dan ekonomi digital, renstra politik dengan adanya media sosial serta tingginya aktivitas warganet (netizen).

"Pemerintah pun dituntut bekerja lebih cepat, responsif, tanggap, efisien. Birokrat juga ditutut bekerja lebih cepat dan efisien serta harus mengikuti perkembangan teknologi. Gagasan inovatif yang ada, dinamika sosial ekonomi politik dan jangan lupa mendengar keinginan-keinginan masyarakat. Kalau masyarakat ingin dilayani cepat, jangan Anda lambat, dimaki-maki nanti kita," tegas Presiden.

Langkah Kemendag amankan harga sembako saat puasa dan lebaran
TKA diistimewakan, TKI kurang terlindungi
Buktikan tak antikritik, DPR gelar lomba
TNI evakuasi guru korban perkosaan gerombolan separatis Papua
Usia minimal perkawinan dalam UU sudah tak relevan dengan zaman
Fetching news ...