37,2 persen anak kerdil ancaman besar kualitas SDM

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

37,2 persen anak kerdil ancaman besar kualitas SDM "Saya minta dibuat rencana aksi yang lebih terpadu dan terintegrasi yang punya dampak konkret di lapangan mulai intervensi pada pola makan, pola asuh dan juga sanitasi." - Jokowi

Presiden Joko Widodo menyatakan anak gagal tumbuh atau stunting yang mencapai 37,2 persen merupakan ancaman utama terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia dan ancaman terhadap daya saing bangsa.

"Anak gagal tumbuh tidak hanya secara fisik tumbuh terlalu pendek atau kerdil untuk usianya tetapi juga mengganggu pertumbuhan otaknya," kata Kepala Negara saat membuka rapat kabinet terbatas membahas stunting di Kantor Presiden Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta,  Kamis (05/04/2018).

Jokowi melanjutkan kondisi itu akan mempengaruhi daya serap dan prestasi di sekolah dan mempengaruhi aktivitas,  kreativitas di usia-usia produktif.

Presiden menegaskan bahwa tahapan besar setelah pembangunan infrastruktur selesai, Indonesia akan masuk ke tahapan besar berikutnya yaitu investasi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

"Saya juga ingin menekankan bahwa penurunan angka gagal tumbuh adalah kerja bersama yang harus melibatkan semua elemen masyarakat terutama ibu ibu PKK, " katanya.

Ia juga mengingatkan perlunya pengaktifan kembali secara maksimal fungsi-fungsi posyandu di kampung-kampung dan desa-desa.

"Saya minta dibuat rencana aksi yang lebih terpadu dan terintegrasi yang punya dampak konkret di lapangan mulai intervensi pada pola makan, pola asuh dan juga sanitasi," katanya.

Selama tiga tahun terakhir ini, lanjutnya,  pemerintah sudah membagikan biskuit untuk ibu hamil dan balita.

"Tapi saya lihat itu belum cukup, perlu ditambah lagi dengan ikan,  telur,  kacang hijau dan sanitasi, pelayanan dasar air bersih dan MCK harus betul-betul kita perhatikan," katanya.

Kepala Negara juga mengingatkan perlunya edukasi pola hidup sehat,  agar lingkungan tumbuh kembang anak menjadi lingkungan yang sehat.

Kemiskinan dan pola asuh jadi biang keladi

Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Moeloek mengatakan stunting tidak hanya karena kemiskinan tetapi pola asuh juga sangat berpengaruh signifikan.

"Pola asuh memegang peranan penting, bagaimana asupan gizi yang diberikan pada anak. Itu yang harus diperhatikan oleh ibu," ujar Menkes dalam sesi diskusi rembuk stunting di Jakarta, 28 Maret 2018.

Begitu juga lingkungan, lanjut dia, perlu diperhatikan bagaimana ketahanan pangan, sanitasi dan sebagainya. Menurut Nila, hal itu yang harus diperhatikan dan tentu tidak bisa bisa ditangani oleh Kementerian Kesehatan sendirian.

"Hari ini, saya ingin garis bawahi kerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), karena ada 1.000 desa yang ada masalah stunting," katanya.

Menurut dia, hal itu yang harus diintervensi oleh dana desa dan pihak Kemenkes membantu intervensi bagaimana ibu hamil kalau cacingan, tidak ada akses air bersih sehingga menyebabkan cacingan.

Stunting, lanjut Nila, berdampak pada kondisi ekonomi dan perkembangan otak anak. Data Kemenkes menyebutkan Bali dan Gorontalo termasuk ke dalam peta hijau balita stunting. Sementara angka stunting tinggi lebih dari 40 persen yakni di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Barat.

"Akibat stunting, anak-anak jadi tidak pandai. Tugas Kemenkes intervensi secara fisik," jelas dia lagi.

Nila juga menyebutkan ulama juga berperan besar dalam mengatasi stunting karena banyak perkawinan dini yang mengakibatkan anak lahir dengan berat badan lahir rendah.

Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, mengatakan penanganan stunting harus dilakukan secara terintegrasi. Bagaimana sarana prasarana mandi cuci kakus (MCK), polindes, posyandu, kemudian akses air bersih dan sebagainya.

"Dana desa bisa digunakan pemberian makanan sehat untuk peningkatan gizi balita, disampingnya infrastruktur seperti sudah terpenuhi," kata Eko.

Eko menjelaskan Indonesia memiliki potensi untuk menjadi negara maju, tapi salah satu kendala untuk menjadi negara maju adalah tingkat pendidikan dan kualitas sumber daya manusia.

Dengan penanganan stunting yang terintegrasi, lanjut Mendes, pihaknya menargetkan bisa menurunkan angka stunting yang saat ini berjumlah 37,2 persen turun menjadi satu digit atau dibawah 10 persen. Permasalahan stunting, kata Eko, sebagian besar adalah masalah ketidaktahuan, infrastruktur dan kemiskinan.

"Kemiskinan bisa diatasi dengan peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Misalnya desa di Kujon Kidul, Malang, yang sukses dalam mengelola agrowisata dan dampaknya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa itu," cetus Eko.

Saat ini, penurunan ngka kemiskinan di pedesaan lebih tinggi dibanding di perkotaan yakni 4,5 persen sementara di kota hanya empat persen.

Mendes yakin bisa menargetkan bisa menurunkan angka stunting yang saat ini berjumlah 37,2 persen turun menjadi satu digit atau dibawah 10 persen dengan penanganan terintegrasi.

Langkah Kemendag amankan harga sembako saat puasa dan lebaran
TKA diistimewakan, TKI kurang terlindungi
Buktikan tak antikritik, DPR gelar lomba
TNI evakuasi guru korban perkosaan gerombolan separatis Papua
Usia minimal perkawinan dalam UU sudah tak relevan dengan zaman
Fetching news ...