Jika Pilkada Langsung menjadi beban pemerintah

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Jika Pilkada Langsung menjadi beban pemerintah "Pemilihan kepala daerah melalui sistem perwakilan di DPRD juga tidak mengurangi nilai kulitas demokrasi." - Bambang Soesatyo

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengimbau semua pihak tidak menciptakan kegaduhan menjelang Pilkada serentak 2018, Pileg dan Pilpres 2019. Stabilitas keamanan maupun stabilitas sosial politik harus terjaga dengan baik, agar penyelenggaraan pesta demokrasi tidak ternodai dengan kericuhan maupun konflik horizontal.

“Kondusifitas bangsa sangat penting. Jangan sampai pesta demokrasi dinodai oleh kerusuhan dan perpecahan bangsa. Walaupun kondisi penyelenggaraan Pilkada yang telah kita lakukan selama ini membuka celah bagi politik biaya tinggi, korupsi maupun kerusuhan sosial. Ini yang harus kita antisipasi bersama,” tutur Bamsoet, sapaan akrabnya, saat menerima Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di ruang kerja Pimpinan DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (6/4/2018).

Oleh karena itu, Bamsoet secara pribadi meminta pemerintah mengkaji penyelenggaraan Pilkada langsung yang sudah diterapkan selama ini: apakah membawa lebih banyak manfaat atau mudaratnya bagi bangsa. Terlebih beban politik dalam penyelenggaraan Pilkada langsung sangat tinggi, bukan hanya terhadap kandidat yang maju dalam pemilihan, juga terhadap keuangan negara sebagai penyelenggara.

“Kalau memang hasil kajian menyatakan Pilkada langsung lebih banyak membawa mudarat, kita harus terima sebagai sebuah kenyataan. Demokrasi yang berkualitas tidak hanya diukur dari sistem pemilihan langsung. Pemilihan kepala daerah melalui sistem perwakilan di DPRD juga tidak mengurangi nilai kualitas demokrasi. Yang terpenting prosesnya penuh transparansi,” ujar Bamsoet.

Namun demikian, politisi Partai Golkar itu berpandangan untuk Pileg dan Pilpres tetap harus dilakukan secara langsung. Cukup Pilkada yang proses pemilihannya dikembalikan melalui DPRD.

“Sebenarnya dalam Undang-undang Pilkada tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah, mekanisme pemilihan kepala daerah dilaksanakan  secara tidak langsung. Namun, pemerintah yang saat itu dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak setuju, alasannya masyarakat lebih menghendaki pemilihan dilakukan secara langsung. Akhirnya, Presiden SBY mengeluarkan Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengubah mekanisme pemilihan dari tidak langsung menjadi langsung,” papar Bamsoet.

Khusus menghadapi pesta demokrasi Pileg dan Pilpres yang merupakan hajatan besar Bangsa Indonesia, Bamsoet akan mengintensifkan koordinasi antara DPR RI dengan instasi penyelenggara Pemilu seperti KPU, Bawaslu, maupun Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian.

“DPR RI ingin pastikan, para penyelenggara Pemilu sudah memahami dan memetakan berbagai potensi konflik maupun kerawanan di berbagai daerah dalam menghadapi Pileg dan Pilpres. Gesekan maupun konflik horizontal bisa jadi tak terhindarkan, karena itu kita harus antisipasi sedini mungkin,” pungkas Bamsoet.

Hadir dalam pertemuan ini antara lain Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dan Utut Adianto, Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu dan Desmond J. Mahesa, serta Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun.

Langkah Kemendag amankan harga sembako saat puasa dan lebaran
TKA diistimewakan, TKI kurang terlindungi
Buktikan tak antikritik, DPR gelar lomba
TNI evakuasi guru korban perkosaan gerombolan separatis Papua
Usia minimal perkawinan dalam UU sudah tak relevan dengan zaman
Fetching news ...