Bamsoet dukung pansus angket KPU soal eks korupsi nyaleg

REPORTED BY: Siti Dzakiyyah

Bamsoet dukung pansus angket KPU soal eks korupsi nyaleg

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menanggapi wacana Komisi II DPR tentang pansus hak angket terhadap KPU. Dirinya menilai wacana komisi II tersebut memang pantas untuk digulirkan.

Hal ini terkait dengan pengesahan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang mantan narapidana korupsi untuk maju dalam pemilihan legislatif.

"Kalau ada wacana Komisi II DPR pengguliran hak angket atas keputusan KPU yang mengeluarkan PKPU tentu harus melalui mekanisme yang ada, dan harus ada dukungan dari 2 fraksi dengan minimal 25 anggota, bagi saya silahkan saja digulirkan," kata Bamsoet  saat ditemui wartawan Rimanews di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (03/07/2018).

Bamsoet juga mengatakan sebagai juru bicara DPR, dirinya mendukung dan mempersilahkan apa yang diwacanakan oleh Komisi II DPR yang keberatan dengan peraturan baru KPU tersebut.

"Tapi memang yang saya ketahui Komisi II DPR keberatan atau tidak setuju dengan keputusan KPU mengeluarkan PKPU di mana ada dugaan pelanggaran ketentuan undang-undang tentang mantan terpidana korupsi maju dicalegkan," tambahnya.

Bamsoet menyebutkan keputusan yang telah diresmikan KPU tersebut sudah merampas hak asasi seseorang sebagai warga negara. Hal ini tertuang dalam undang-undang 45, yakni setiap orang berhak dipilih dan memilih. Selain itu, harusnya tidak ada satu lembaga pun yg mencabut hak asasi tersebut.

Ketika ditanya soal perlukah pansus angket itu, Bamsoet menyerahkan hal tersebut pada rapat yang akan dilaksanakan oleh DPR.

"Yang bisa menjawab adalah 560 anggota DPR, 10 fraksi, saya akan menyampaikan informasinya dari suara mayoritas DPR," ujar Bamsoet.

Bamsoet mengimbau agar KPU kembali ke jalan yang benar dan bekerja sesuai dengan undang-undang yang ada.

"Tentu saya mengimbau dan mendorong KPU agar kembali pada jalan yang benar, mematuhi undang-undang yang ada. Saya setuju dengan semangat KPU tapi tidak dengan melanggar undang-undang yang ada," pungkas Bamsoet.

Sebelumnya, menurut Komisi II DPR keputusan KPU dengan mengeluarkan PKPU melarang mantan narapidana korupsi nyaleg menuai polemik yang dianggap bertentangan dengan undang-undang.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI Achmad Baidowi mengatakan penolakan PKPU yang melarang mantan napi koruptor nyaleg adalah peringatan untuk KPU karena telah melanggar  undang-undang.

"Lebih prosedur hukum yang dilanggar. Tapi lebih pada prosedur hukum yang dilanggar yakni melabrak beberapa UU dan itu tidak boleh," kata Baidowi.

Achmad Baidowi mengatakan larangan mantan napi koruptor untuk nyaleg setidaknya menabrak UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Di mana pasal 240 ayat 1 huruf (g) UU Pemilu menyatakan, seorang mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih, boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan pernah berstatus sebagai narapidana kepada publik.

 

PKB siap sumbang kubu Jokowi 25 juta suara
Ini kritik PDIP terhadap Kubu Jokowi
PKB akui Ma'ruf Amin benteng Jokowi dari tuduhan anti-Islam
Suku Yei Papua sambut “kado Natal” dari prajurit TNI
Penyair Singapura baca puisi di Ruang Baca Rimba Bulan
PDIP dituding rusak atribut Demokrat, Hanura: Jangan tuduh tanpa bukti
PAN sebut yang dukung Jokowi di Sumsel bukan kadernya
Sandi sebut Jateng ingin ganti presiden, Djarot: Upaya menghibur diri
TKN: Iklan kerja kerja kerja Gerindra garing dan tak inovatif
Manajer Repsol Honda: Rossi tak bisa terima masa kejayaannya habis
Rossi bingung mengapa dirinya masih populer
PKH efektif atasi kemiskinan
Rayakan HUT, BRI beri beasiswa puluhan milyar untuk ribuan orang
IHSG diprediksi menguat tunggu putusan The Fed
Jumlah BUMN berkurang 44 dalam 14 tahun, mengapa?
Fetching news ...