Bamsoet dukung pansus angket KPU soal eks korupsi nyaleg

REPORTED BY: Siti Dzakiyyah

Bamsoet dukung pansus angket KPU soal eks korupsi nyaleg

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menanggapi wacana Komisi II DPR tentang pansus hak angket terhadap KPU. Dirinya menilai wacana komisi II tersebut memang pantas untuk digulirkan.

Hal ini terkait dengan pengesahan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang mantan narapidana korupsi untuk maju dalam pemilihan legislatif.

"Kalau ada wacana Komisi II DPR pengguliran hak angket atas keputusan KPU yang mengeluarkan PKPU tentu harus melalui mekanisme yang ada, dan harus ada dukungan dari 2 fraksi dengan minimal 25 anggota, bagi saya silahkan saja digulirkan," kata Bamsoet  saat ditemui wartawan Rimanews di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (03/07/2018).

Bamsoet juga mengatakan sebagai juru bicara DPR, dirinya mendukung dan mempersilahkan apa yang diwacanakan oleh Komisi II DPR yang keberatan dengan peraturan baru KPU tersebut.

"Tapi memang yang saya ketahui Komisi II DPR keberatan atau tidak setuju dengan keputusan KPU mengeluarkan PKPU di mana ada dugaan pelanggaran ketentuan undang-undang tentang mantan terpidana korupsi maju dicalegkan," tambahnya.

Bamsoet menyebutkan keputusan yang telah diresmikan KPU tersebut sudah merampas hak asasi seseorang sebagai warga negara. Hal ini tertuang dalam undang-undang 45, yakni setiap orang berhak dipilih dan memilih. Selain itu, harusnya tidak ada satu lembaga pun yg mencabut hak asasi tersebut.

Ketika ditanya soal perlukah pansus angket itu, Bamsoet menyerahkan hal tersebut pada rapat yang akan dilaksanakan oleh DPR.

"Yang bisa menjawab adalah 560 anggota DPR, 10 fraksi, saya akan menyampaikan informasinya dari suara mayoritas DPR," ujar Bamsoet.

Bamsoet mengimbau agar KPU kembali ke jalan yang benar dan bekerja sesuai dengan undang-undang yang ada.

"Tentu saya mengimbau dan mendorong KPU agar kembali pada jalan yang benar, mematuhi undang-undang yang ada. Saya setuju dengan semangat KPU tapi tidak dengan melanggar undang-undang yang ada," pungkas Bamsoet.

Sebelumnya, menurut Komisi II DPR keputusan KPU dengan mengeluarkan PKPU melarang mantan narapidana korupsi nyaleg menuai polemik yang dianggap bertentangan dengan undang-undang.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI Achmad Baidowi mengatakan penolakan PKPU yang melarang mantan napi koruptor nyaleg adalah peringatan untuk KPU karena telah melanggar  undang-undang.

"Lebih prosedur hukum yang dilanggar. Tapi lebih pada prosedur hukum yang dilanggar yakni melabrak beberapa UU dan itu tidak boleh," kata Baidowi.

Achmad Baidowi mengatakan larangan mantan napi koruptor untuk nyaleg setidaknya menabrak UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Di mana pasal 240 ayat 1 huruf (g) UU Pemilu menyatakan, seorang mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih, boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan pernah berstatus sebagai narapidana kepada publik.

 

Demokrat upayakan Jokowi tak lawan kotak kosong
PKS minta kader belajar dari kemenangan Erdogan
Usir jerawat dengan kulit semangka
Gerindra daftarkan mantan koruptor di Pileg 2019
Ngabalin jadi komisaris Angkasa Pura, Fadli: BUMN amburadul
Bumi Manusia bukan sekadar cinta Minke dan Annelies
Politisi berbondong-bondong ke NasDem, ada apa?
Politisi terima uang transfer untuk pindah partai harus lapor KPK
Riza Chalid penampakan di acara NasDem, sudah aman?
Golkar ngotot daftarkan caleg mantan napi korupsi
Nikmati empat hari Festival Bunaken
Film ’22 Menit’ hadir di Anugrah Jurnalistik Polri 2018
Etika politik dan pindah partai
Dukung pilkada damai, Polri gelar Anugrah Jurnalistik 2018
Jokowi belum temukan solusi akurkan SBY-Megawati
Fetching news ...