Pernyataan Gerindra soal skema bagi-bagi kursi menteri dengan PKS

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Pernyataan Gerindra soal skema bagi-bagi kursi menteri dengan PKS "Power sharing itu pasti. Kan tidak mungkin bekerja sendiri-sendiri; bekerja harus bersama-sama." - Fadli Zon

Wakil ketua DPR RI Fadli Zon membantah ucapan Ketua DPP PKS Madani Ali Sera soal skema posisi stategis kursi kementrian jika kandidat yang diusung Gerindra yaitu ketum Prabowo Subianto menang dalam Pilpres 2019.

"Belum ada, ya kalau bagi-bagi kursi pasti bersama-sama. Kalau power sharing nanti dululah," kata Fadli saat ditemui Rimanews di Gedung Nusantara III DPR, Jakarta, Senin, (9/07/2018).

Fadli mengatakan jika pembicaraan tentang bagi-bagi kekuasaan pasti akan dilakukan, tetapi hingga kini  belum ada pembicaraan yang serius dengan PKS terkait bagi-bagi kursi menteri. Ia mengatakan saat ini partainya masih membicarakan formasi awal Pilpres.

"Belum ada. Gampang kalau itu. kita bicarakan formasi di awalnya dululah. Nanti baru soal meng-handle-nya," lanjut Fadli.

Fadli menambahkan bahwa bagi-bagi kursi akan disesuaikan dengan bidang para kader partai.

"Power sharing itu pasti. Kan tidak mungkin bekerja sendiri-sendiri; bekerja harus bersama-sama. Tinggal siapa yang duduk di mana untuk mengerjakan apa dan di bidang apa," kata Fadli.

Sebelumnya, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera telah menyampaikan tawarannya soal power sharing kepada Ketua Tim Pemenangan Gerindra, Sandiaga Uno pada Jumat (6/07/2018). Ia menyebutkan skemanya adalah posisi Cawapres dikonversikan ke tiga pos kementerian strategis, alasannya untuk menghindari polemik Cawapres yang diusung partai yang berkoalisi sehingga partai yang lain masih dapat berlapang dada dengan  mendapat kursi menteri.

"Capres gampangannya sekarang setara 5 menteri, cawapres setara 3 menteri. Jadi kalau PKS sudah mengambil cawapres berarti jatah 3 menteri PAN nambah, dan Sandi setuju untuk hal kaya begini,” ujar Mardani.

Mardani menambahkan pembagian kursi tersebut baru bisa dilakukan dengan mengurangi jatah menteri bagi kalangan profesional, sehingga kinerja kabinet tetap terjamin.

"Tentu kementerian utama yang dibagi seperti Keuangan, tiga Menko, Kemendagri, Kemenlu, Pertahanan, nanti ada Pendidikan; ada Kemenkumham, nanti bisa Kesehatan. Kementerian grade A semua," pungkas Mardani.

Korban kekerasan seksual di institusi pendidikan jauh dari keadilan
TKD Jabar: Suara Jokowi-Ma'ruf di Priangan Barat dan Priangan Timur masih lemah
DPR desak Kemenag efisienkan pembuatan kartu nikah
Ma'ruf Amin: Masyarakat salah paham soal orang buta dan budek
Demokrat sepakat dengan Sandiaga soal genderuwo ekonomi di pemerintahan Jokowi
Kubu Prabowo sebut penurunan kemiskinan Jokowi kalah dengan Megawati dan Gusdur
DPR nilai sudah seharusnya standar nilai CPNS tinggi
Dispotdirga sosialisasi jurnalistik dan penggunaan internet TNI AU
Bamsoet: hentikan kenaikan harga beras medium
PT Petamburan minta putusan pengadilan dihormati
Kunjungan DPR ke Selandia Baru bahas isu strategis
Bro Sandi: Di masa depan, air akan lebih berharga dari emas
Sandiaga Uno akan beri cabai mulut politisi yang kasar
DPR sebut kartu nikah lebih efisien dari buku nikah
Fadli Zon nilai Sandiaga langkahi makam tokoh NU tak berdampak bagi bangsa
Fetching news ...