Fahri: Jokowi adalah masalah, sulit dimaafkan

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Fahri: Jokowi adalah masalah, sulit dimaafkan “Saya tidak akan merapat ke Jokowi, karena Jokowi adalah masalah yang harus diselesaikan.” - Fahri Hamzah

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai bahwa Presiden Joko Widodo adalah bagian dari masalah bangsa yang harus diatasi. Oleh karena itu, dia menegaskan tidak mungkin bergabung ke dalam koalisi pimpinan PDI Perjuangan.

“Saya tidak akan merapat ke Jokowi, karena Jokowi adalah masalah yang harus diselesaikan,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (17/07/2018).

Fahri menegaskan, kesalahan terbesar Jokowi adalah melakukan pembelokan arah berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, bekas Wali Kota Solo tersebut sulit dimaafkan secara politis.

“Saat ini arah bangsa sedang terjadi pembelokan, jadi susah memaafkan Pak Jokowi,” katanya.

Sayangnya, Fahri tidak memerikan dengan lebih detil arah bernegara dan berbangsa seperti apa yang dia maksudkan.

Akan tetapi, di sisi lain, Fahri pesimistis oposisi mampu mengalahkan Jokowi di Pilpres mendatang. Hal ini terjadi karena petahana Joko Widodo sudah mengendalikan semua partai.

“Dengan mengontrol semua partai, dengan mengintimidasi ketua parpol dan sebagainya. Kalau oposisi ini ala kadarnya, ya gak bisa menanglah,” katanya.

Pemimpin yang pas untuk Indonesia

Sebelumnya, Fahri Hamzah menaytakan sosok pemimpin Indonesia untuk tahun 2019 harus bisa memajukan Indonesia, dan sosok seperti harus memiliki kapasitas intelektual seperti Presiden Soekarno.

"Yang jago, dong! Standar presiden kita itu seperti Soekarno gitu, dong, raksasa intelektual dunia," kata Fahri saat ditemui wartawan Rimanews di Kompleks Parlemen, beberapa waktu lalu.

Fahri mengatakan pemimpin Indonesia harus mampu mengangkat kejayaan negaranya. Menurutnya, pemimpin saat ini empot-empotan.

"Ini enggak, susah kita Indonesia. Gimana mau maju kalau pemimpinnya empot-empotan nggak bisa mengangkat sayap republic? Republik seharusnya bisa terbang tinggi. Kalau sekarang kan nggak bisa," ujar Fahri.

Terkait Pilpres, Fahri ingin ambang batas pengajuan calon presiden dihapus. Oleh karena itu, dia mendukung gugatan presidential threshold diatur dalam Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2019 yang sedang bergulir di Mahkamah Konstitusi.

"Saya sendiri berkepentingan supaya masyarakat banyak kandidat. Kalau saya inginya pilpres kita seperti pilpres di Amerika, wah nanti debatnya banyak," lanjut Fahri.

Fahri juga menginginkan supaya debat Presiden digelar secara lebih merata di kampus-kampus besar yang mewakili daerah tertentu.

“Kalau bisa durasi debatnya di perpanjang. Jika perlu diberikan waktu satu tahun untuk para kandidat berkeliling Indonesia dan mengadakan debat di kampus-kampus besar di seluruh Indonesia,” paparnya.

Dengan begitu, lanjutnya, kandidat akan mengetahui setiap masalah dari seluruh pelosok Indonesia dan masyarakat pun memiliki penilaian sendiri pada setiap kandidat.

" Wah kandidat partai-partai berkeliling Indonesia dari sabang sampai Merauke, berkeliling di kampus-kampus besar di daerah itu. Misalnya di Aceh, dia berdebat tentang masa depan Aceh, di Papua di Universitas Cendrawasih, kandidat dapat berdebat tentang masa depan pengelolaan Papua, masa depan tambang dan sebagainya," pungkas Fahri.

Fadli Zon ajak anggota parlemen lawan korupsi
BPN: Pindah ke Jateng terobosan brilian
Pimpinan DPR: HAM dan Demokrasi era Jokowi alami kemunduran
Saham Wallstret ditutup menguat sementara saham Eropa melemah
DPR RI kagumi perjuangan Azerbaijan raih kemerdekaan
DPR RI sambut baik kedatangan parlemen Kuwait
BPN pindah ke Jateng, ini kata Hanura
DPW Kalsel dukung Jokowi, PAN: Itu realita politik lokal
Prabowo perlu reuni 212 lagi jelang Pilpres 2019 jika ingin menang
Meluruskan cara pandang tentang pernikahan dan keluarga
Charta Politica: Pemindahan posko pemenangan BPN hanya psywar
Reforma Agraria era Jokowi dinilai di lajur yang benar
Markas BPN pindah, TKD: Apa urgensinya?
PAN akan sanksi DPD membelot ke kubu Jokowi
Cara Khabib Nurmagomedov habiskan 100 ribu dolar pertamanya
Fetching news ...