Demokrat upayakan Jokowi tak lawan kotak kosong

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Demokrat upayakan Jokowi tak lawan kotak kosong "Demokrat menolak calon tunggal." - Hinca Panjaitan

Partai Demokrat kembali menegaskan posisinya untuk menolak terjadinya calon tunggal dalam Pilpres 2019. Oleh karena itu, partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono ini akan melakukan aksi-aksi politik untuk mencegah calon tunggal.

"Aksi politik bisa melalui pernyataan dalam diskusi atau apa saja. Demokrat menolak calon tunggal," kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan dalam diskusi publik bertema "The Contender: Jokowi vs Kotak Kosong?" yang diselenggarakan Para Syndicate di Jakarta, Jumat (20/07/2018).

Sejauh ini, baru satu tokoh yang diyakini pasti akan maju sebagai capres yakni Presiden Joko Widodo. Sementara posisi pesaingnya Prabowo Subianto, meski sudah didesak partainya untuk kembali maju, namun posisinya dinilai berpeluang masih bisa berubah.

Hinca tidak mengatakan apakah sikap Demokrat menolak calon tunggal dapat diartikan sebagai langkah Demokrat akan mendukung capres selain Jokowi.

Dia hanya menyebut bahwa Demokrat sudah menyiapkan kader terbaiknya sebagai calon Wakil Presiden yakni Agus Harimurti Yudhoyono yang merupakan putra Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono.

Hinca mengatakan partai-partai politik lamban mengumumkan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilihan umum 2019 antara lain karena kelelahan memenuhi kewajiban-kewajiban politik.

"Untuk kali pertama pasca 1998, pemilu kita serentak Pilpres dan Pileg, konsekuensinya tentu banyak. Salah satunya, kami partai politik kelelahan mengikuti rentetan kewajiban politik. Ini bukan kami minta dikasihani," katanya.

Dia mengatakan bahwa bahkan ketika jejak pelaksanaan pilkada serentak 2018 belum kering, partai politik sudah harus memasukkan lebih dari 20 ribu calon anggota legislatif seluruh Indonesia ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Belum tuntas itu, baru mau verifikasi caleg, tanggal 4 Agustus juga sudah harus kau daftar pula capres kau, dikasih waktu sampai 10 Agustus. Artinya kewajiban politik kami besar sekali," ujar Hinca.

Selain itu, aturan ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen juga menjadi pemicu lambannya partai mengumumkan pasangan capres-cawapres, karena membuat partai yang bisa melenggang sendiri mengusung calon. Mereka harus membangun koalisi dengan proses yang membutuhkan waktu dan tidak mudah untuk keperluan itu.

"Koalisi itu kan harus duduk bersama dulu, menikah saja harus komunikasi dulu dengan calon mertua," kata Hinca.

Fadli Zon ajak anggota parlemen lawan korupsi
BPN: Pindah ke Jateng terobosan brilian
Pimpinan DPR: HAM dan Demokrasi era Jokowi alami kemunduran
Saham Wallstret ditutup menguat sementara saham Eropa melemah
DPR RI kagumi perjuangan Azerbaijan raih kemerdekaan
DPR RI sambut baik kedatangan parlemen Kuwait
BPN pindah ke Jateng, ini kata Hanura
DPW Kalsel dukung Jokowi, PAN: Itu realita politik lokal
Prabowo perlu reuni 212 lagi jelang Pilpres 2019 jika ingin menang
Meluruskan cara pandang tentang pernikahan dan keluarga
Charta Politica: Pemindahan posko pemenangan BPN hanya psywar
Reforma Agraria era Jokowi dinilai di lajur yang benar
Markas BPN pindah, TKD: Apa urgensinya?
PAN akan sanksi DPD membelot ke kubu Jokowi
Cara Khabib Nurmagomedov habiskan 100 ribu dolar pertamanya
Fetching news ...