Fahri nilai KPK sudah jadi lembaga politik

REPORTED BY: Insan Praditya

Fahri nilai KPK sudah jadi lembaga politik Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah

Wakil ketua DPR-RI Fahri Hamzah menuding Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah bertransformasi menjadi lembaga politik dalam menyelesaikan kasus korupsi. Fahri mencontohan kasus Bank Century yang diduga melibatkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di balik pencucian uang pembayaran pajak dan Bail out bank  Century.

"Ini skandalnya juga ada di KPK karena dia ada conflict of interest , dia udah jadi lembaga politik bukan lembaga hukum,karena dia selalu memilih-milih siapa yang ingin dilindungi siapa yang ingin dihancurkan," ujarnya di gedung DPR-MPR RI, Rabu (19/09/2018)

Menurutnya, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) melindungi kasus tersebut terkait kasus korupsi yang akan ditanganinya, hal tersebut dilakukan karena pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai kepentingan politik didalamnya.

"Tapi sesudah masuk ke KPK, oleh KPK itu diputar kembali dan kesan saya itu ada mafia yang melindungi kasus ini. Jelas saya walk out dari panitia khusus Century, gara gara saya mengatahui bahwa pimpinan KPK itu waktu memiliki conflict and interest," tegasnya.

Fahri menilai ada permainan antara KPK dengan Mafia yang terlibat kasus Century, sehingga tidak ada transparansi kepada publik dalam menyelesaikan kasus tersebut.

"Bank Century itu skandal nya itu ada dua, pertama skandal pada bank Century nya, dimana ada pembobolan uang dengan argumen yang ngawur dan akhirnya menggunakan uang negara  dan kedua skandal pada penutupan kasusnya," ujarnya.

Fahri menyebutkan bahwa Negar mengalami kerugin sebesar rp.6,7 triliun, akan tetapi hal itu tidak ditindaklanjuti.

"Kerugian negara terakhir, ada dua, waktu diaudit pertama rp.6,7 triliun, lalu setelah peristiwa terjadi namun gak diurusi," lanjutnya.

Sebelumnya, media asing asal Hongkong, Asia Sentinel mempublikasikan artikel investigasi terkait konspirasi pada kasus Bank Century. Dalam tulisan tersebut dikatakan bahwa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama 30 pejabat lain melakukan pencucian uang sebesar 12 Miliar Dolar atau setara rp.177 triliun.

"Kenapa terjadi seperti itu karena ada banyak aset yang pindah ke tangan orang lain padahal punya negara , yang itu membuat kerugiannya bertambah dan sampai sekarang tak ada kejelasan karena tak ada komitmen untuk menyelesaikan kasus ini," tutupnya.

 

TKD Jabar: Suara Jokowi-Ma'ruf di Priangan Barat dan Priangan Timur masih lemah
DPR desak Kemenag efisienkan pembuatan kartu nikah
Ma'ruf Amin: Masyarakat salah paham soal orang buta dan budek
Demokrat sepakat dengan Sandiaga soal genderuwo ekonomi di pemerintahan Jokowi
Kubu Prabowo sebut penurunan kemiskinan Jokowi kalah dengan Megawati dan Gusdur
DPR nilai sudah seharusnya standar nilai CPNS tinggi
Dispotdirga sosialisasi jurnalistik dan penggunaan internet TNI AU
Bamsoet: hentikan kenaikan harga beras medium
PT Petamburan minta putusan pengadilan dihormati
Kunjungan DPR ke Selandia Baru bahas isu strategis
Bro Sandi: Di masa depan, air akan lebih berharga dari emas
Sandiaga Uno akan beri cabai mulut politisi yang kasar
DPR sebut kartu nikah lebih efisien dari buku nikah
Fadli Zon nilai Sandiaga langkahi makam tokoh NU tak berdampak bagi bangsa
Rocky Gerung: istilah politik genderuwo Jokowi dangkal dan konyol
Fetching news ...