PAN nilai penandaan eks-koruptor pada caleg diskriminatif

REPORTED BY: Insan Praditya

PAN nilai penandaan eks-koruptor pada caleg diskriminatif Politisi PAN, Eddy Suparno

Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Suparno mengaku tidak setuju dengan usulan eks-koruptor harus ditandai pada kertas suara dalam pemilu 2019 mendatang. Menurutnya, eks-koruptor sudah menjalani  masa hukumannya,sehingga hal tersebut tidak perlu dilakukan karena diskriminatif.

"Kalau kita konsekuen mengizinkan mantan napi itu untuk menjadi caleg, silahkan saja, tidak perlu ada perlakuan diskriminatif (penandaan).karena sudah diputus dan itu sudah sah diputusnya. Ada kepastian hukum terkait hal itu," ujarnya, di Jalan Kertanegara IV, Kebayoran baru-Jakarta, Rabu (19/09/2018).

Eddy menilai hal tersebut tidak perlu dilakukan karena masyarakat sudah bisa menilai dan menimbang dalam memilih wakil rakyat nya pada pemilu 2019 mendatang, sehingga harus diperlakukan sama pada caleg lainnya.

"Jadi menurut saya tidak perlu ada perlakuan diskriminatif seperti itu. Toh masyarakat sudah cerdas untuk menilai," tegasnya.

Jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap menjalankan kebijakannya penandaan nama eks-koruptor pada surat suara, hal tersebut akan memicu gugatan dari berbagai pihak yang menyangkut pada Hak Asasi.

"Nanti akan ada gugatan lagi, gitu loh, karena ini menyangkut hak asasi, yang hak asasinya dilanggar karena ada diskriminasi. Nanti panjang lagi kita,"  jelasnya.

Jika Eddy Suparno membela eks-koruptor sebagai caleg pada pemilu 2019. Hal yang berbeda dikatakan oleh Ketua DPP PKS (Partai Keadilan Sejahtera), Mardani Ali Sera mengatakan tidak setuju jika eks-koruptor harus dimasukkan sebagai peserta pada pemilu,sebab Mardani menghargai keputusan yang dibuat oleh PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum). Dengan begitu, diharapkan pemilu dimasa mendatang akan menghadirkan pemilu yang maju dan berkualitas.

"Dari awal PKS menolak, tidak memasukkan napi koruptor sebagai caleg. Karena kami menghargai PKPU, karena PKPU ini merupakan langkah maju untuk menghasilkan pemilu yang berkualitas, kami setuju dengan PKPU," ujar Mardani Ali Sera, Sabtu (15/09/2018).

Gerindra tak masalah PKS lebih optimalkan Sandiaga daripada Prabowo
Merayakan kemerdekaan diri versi Kishimi dan Koga
Mari rayakan 16 hari kampanye antikekerasan terhadap perempuan
Pengampunan sejati
Budiman: Pengetahuan Rocky Gerung so old, sudah kedaluarsa!
PSI usulkan debat capres dan cawapres di desa
PKB nilai Banser ingin bakar bendera HTI bukan bendera tauhid
Bamsoet pimpin peluncuran aplikasi DPR Now
DPR RI minta penjelasan parlemen Myanmar di forum internasional soal Rohingnya
PDIP: pelemahan rupiah sudah sejak Indonesia merdeka
DPR usul aturan pidana atas bea materai
PSI minta Sandiaga tidak nyinyir soal dana kelurahan
Menegakkan prinsip good governance
Selain di perguruan tinggi, PKS usul debat capres di pasar dan gedung olahraga
Fadli Zon nilai Jokowi sindir diri sendiri
Fetching news ...