Nomor urut satu di Pilpres 2019 lebih untungkan Jokowi-Ma'ruf

REPORTED BY: Insan Praditya

Nomor urut satu di Pilpres 2019 lebih untungkan Jokowi-Ma'ruf Kubu Jokowi-Ma'ruf Amin

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Lodewijk F. Paulus menilai nomor urut satu akan lebih menguntungkan pasangan calon capres dan cawapres Jokowi-Ma'ruf .

"Ya kalau umpamanya katakanlah Pak Jokowi nomor satu, Pak Jokowi dapat efek baik itu," kata Lodewijk di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (20/09/2018).

Lodewijk mengatakan jika Jokowi-Ma'ruf mendapatkan nomor urut 2 tak akan mendapat pengaruh banyak. Sebab menurutnya nomor urut 2 itu adalah nomor urut Partai Gerindra di Pemilu 2019.

"Bayangin kalau nomor dua efeknya tidak terjadi efek gitu," katanya.

Lodewijk juga mengatakan jika pasangan Prabowo-Sandi mendapat nomor urut dua, maka yang diuntungkan adalah Partai Gerindra karena mendapat nomor urut yang sama di Pemilu 2019.

"Gerindra lah sekalian kampanye sekalian untuk pasangan calon dan partai," lanjutnya.

Terkait dengan persiapan pengambilan nomor urut capres dan cawapres di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jumat (21/09/2018), Lodewijk mengatakan Koalisi Indonesia Kerja (KIK) akan mulai bergerak dari Rumah Aspirasi, Jalan Proklamasi 46, Jakarta.

"Untuk Koalisi Indonesia Kerja itu akan kita start dari Rumah Aspirasi jalam proklamasi nomor 46 itu kita akan bergerak dari sana," pungkasnya.

Bila diserang, Rusia akan respon serangan rudal dengan senjata nuklir
Puluhan kali gempa, Anak Krakatau berstatus waspada
DPR pertanyakan keengganan pemerintah naikkan harga BBM
Ini alasan Golkar setuju dana saksi pemilu jadi beban negara
Gonjang-ganjing muktamar Pemuda Muhammadiyah diintervensi
DPR akan panggil tiga lembaga terkait peluru nyasar
PAN larang kepala daerah jadi tim sukses
Polisi: Total 6 peluru nyasar ditemukan di gedung DPR
PKB bantah acungan satu jari direktur IMF sebagai kampanye Jokowi
Pelopor perdamaian bangkitkan Indonesia damai
Ada kelompok yang berupaya bunuh karakter TGB
PAN setuju dana saksi pemilu dibiayai negara
Sri Mulyani dan Luhut akan dilaporkan ke Bawaslu, Zulhas: pejabat hati-hati
DPR jelaskan alasan biaya saksi pemilu ditanggung negara
Klaim BPJS menggunung, Jokowi ajak masyarakat hidup sehat
Fetching news ...