PKS minta pemerintah fokus perhatikan pertahanan pulau-pulau terluar

REPORTED BY: Insan Praditya

PKS minta pemerintah fokus perhatikan pertahanan pulau-pulau terluar Bendera Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI Sukamta menegaskan bahwa perhatian terhadap dimensi pertahanan pulau-pulau terluar harus menjadi salah satu fokus pemerintah Indonesia. Hal ini terkait dengan kedaulatan bangsa kita karena berbatasan dengan wilayah negara lain.

Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) RUU Daerah Kepulauan yang dipimpin Ketua Pansus RUU Daerah Kepulauan Edison Betaubun di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Senin (08/10/2018).

Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan menekankan perlunya memberikan perhatian yang lebih terhadap daerah-daerah kepulauan, karena pembangunan daerah kepulauan sangat penting. RUU ini diharapkan dapat meningkatkan pembangunan serta mengurangi kesenjangan yang ada di daerah-daerah kepulauan, terutama pulau-pulau terluar.

Beberapa contoh di antaranya adalah persoalan Pulau Sebatik yang berbatasan dengan Malaysia, atau ‘lepas’-nya pulau Sipadan-Ligitan dari Indonesia berdasarkan putusan Mahkamah Internasional beberapa tahun lalu. Bahkan di Sebatik, warga negara Indonesia dengan Malaysia berbaur, tapi secara sosial menjadi tidak jelas batas kedua negara.

“Misalkan rumah bagian teras masuk wilayah Republik Indonesia, tapi bagian dapur masuk wilayah Malaysia. Beli barang pakai Rupiah, kembalian bisa pakai Ringgit,” kata Sukamta.

Anggota Komisi I DPR RI itu menilai pembangunan di wilayah Malaysia lebih maju, sehingga banyak Warga Negara Indonesia (WNI) di Sebatik yang lebih memilih bekerja di wilayah Malaysia karena gajinya berlipat. Sedangkan persoalan lepasnya Sipadan-Ligitan salah satunya karena pembangunan di daerah tersebut tidak berjalan baik.

“Secara de facto, Malaysia-lah yang lebih membangun wilayah itu. Hal-hal ini harus menjadi perhatian serius dalam RUU Daerah Kepulauan. F-PKS memandang bahwa perluasan kewenangan dan usulan Dana Khusus Kepulauan merupakan isu yang harus benar-benar diperjuangkan,” ujar Sukamta.

Menurut Sukamta, ketetapan minimal 5 persen dari dalam atau luar pagu Dana Transfer Daerah, tidak perlu disebutkan besaran persentasenya dalam RUU, tetapi cukup disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah kepulauan melalui peraturan pelaksana.

“Hal tersebut perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut bersama dengan pemerintah pada pembahasan tingkat I,” Lanjutnya.

Draf RUU Daerah Kepulauan merupakan usulan dari DPD RI kepada DPR RI. Terdapat dua isu utama yang mengemuka yaitu persoalan perluasan kewenangan pemerintah daerah serta Dana Khusus Kepulauan.

Merayakan kemerdekaan diri versi Kishimi dan Koga
Mari rayakan 16 hari kampanye antikekerasan terhadap perempuan
Pengampunan sejati
Budiman: Pengetahuan Rocky Gerung so old, sudah kedaluarsa!
PSI usulkan debat capres dan cawapres di desa
PKB nilai Banser ingin bakar bendera HTI bukan bendera tauhid
Bamsoet pimpin peluncuran aplikasi DPR Now
DPR RI minta penjelasan parlemen Myanmar di forum internasional soal Rohingnya
PDIP: pelemahan rupiah sudah sejak Indonesia merdeka
DPR usul aturan pidana atas bea materai
PSI minta Sandiaga tidak nyinyir soal dana kelurahan
Menegakkan prinsip good governance
Selain di perguruan tinggi, PKS usul debat capres di pasar dan gedung olahraga
Fadli Zon nilai Jokowi sindir diri sendiri
Massa ingatkan KPK dengan obat anti masuk angin
Fetching news ...