Fahri Hamzah kritisi penanganan gempa NTB

REPORTED BY: Insan Praditya

Fahri Hamzah kritisi penanganan gempa NTB Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengkritik birokrasi penanganan gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB). Ia menilai birokrasi yang dijalankan pemerintah merupakan birokrasi normal, bukan birokrasi bencana. Karena bayak sekali alur administrasi diikuti masyarakat bila ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Setidaknya ada sebelas tahapan yang harus dilewati masyarakat korban gempa yaitu, verifikasi rumah, Surat Keputusan Kepala Daerah, buku rekening, pembagian buku rekening, sosialisasi, pemilihan minat rumah tahan gempa (Risha, Kayu, Konvensional), kelompok masyarakat, perencanaan teknis, penyusunan dokumen, pencairan serta laporan pertanggungjawaban (LPJ).

“Tahap penyiapan rumah yang kami pantau baru sampai pada persiapan dokumen. Yang ditinggali warga sekarang adalah Huntara atau rumah yang dibangun berasal dari bantuan lembaga kemanusiaan atau material yang disiapkan oleh pemerintah daerah,” terang Fahri kepada awak media di ruang kerjanya, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (10/10/2018).

Menurut Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu, sampai hari ini belum ada rumah hunian yang berasal dari bantuan stimulan yang sudah dihuni. Menurut informasi yang didapatnya, peletakan batu pertama pun bukan bersumber dari pagu anggaran bantuan stimulan.

Selain itu, Fahri juga menyampaikan bahwa rekening yang sudah terisi dari 186.090 rumah rusak yang terverifikasi baru mencapai 3,8 persen. Sedangkan realisasi rekening terisi untuk Kabupaten Lombok Utara sebagai epicentrum gempa masih sangat rendah yaitu 3,5 persen.

“Dana cash sudah ada di bank, bisa dicairkan bila birokrasi bencana diberlakukan. Kalau birokrasi berbelit harus buat LPJ dan sebagainya, bukan tidak mungkin akan menyebabkan masyarakat stres. Beri kepastian pada masyarakat, jangan dibiarkan menunggu dalam ketidakpastian,” pungkas Fahri.

PKB siap sumbang kubu Jokowi 25 juta suara
Ini kritik PDIP terhadap Kubu Jokowi
PKB akui Ma'ruf Amin benteng Jokowi dari tuduhan anti-Islam
Suku Yei Papua sambut “kado Natal” dari prajurit TNI
Penyair Singapura baca puisi di Ruang Baca Rimba Bulan
PDIP dituding rusak atribut Demokrat, Hanura: Jangan tuduh tanpa bukti
PAN sebut yang dukung Jokowi di Sumsel bukan kadernya
Sandi sebut Jateng ingin ganti presiden, Djarot: Upaya menghibur diri
TKN: Iklan kerja kerja kerja Gerindra garing dan tak inovatif
Manajer Repsol Honda: Rossi tak bisa terima masa kejayaannya habis
Rossi bingung mengapa dirinya masih populer
PKH efektif atasi kemiskinan
Rayakan HUT, BRI beri beasiswa puluhan milyar untuk ribuan orang
IHSG diprediksi menguat tunggu putusan The Fed
Jumlah BUMN berkurang 44 dalam 14 tahun, mengapa?
Fetching news ...