Kubu Jokowi: Mendagri tidak perbolehkan kampanye di pesantren

REPORTED BY: Insan Praditya

Kubu Jokowi: Mendagri tidak perbolehkan kampanye di pesantren Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN), Arsul Sani

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Arsul Sani mengatakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tidak memperbolehkan kampanye di lembaga pendidikan. Namun, menurutnya Mendagri hanya memperbolehkan mendatangi lembaga pendidikan untuk bersilaturahmi.

"Kalau yang saya tahu pak Mendagri bukan mengatakan bahwa di pesantren dan lembaga pendidikan itu boleh untuk kampanye. Boleh didatangi untuk silaturahmi tapi nggak boleh kampanye," kata Arsul saat ditemui di wartawan, di kompleks parlemen, Jakarta Kamis (11/10/2018).

Arsul mengatakan jika pasangan calon presiden atau wakil presiden berkampanye di lembaga pendidikan, maka akan disertai dengan atribut partai. Namun, jika paslon datang ke lembaga pendidikan hanya untuk berdialog, maka itu bukan termasuk kampanye.

"Tapi kalau misalnya datang bersilturahmi dan menerima masukan keluhan bahwa mestinya pemerintah memberi anggaran lebih baik dan kemudian justru memberi konsep-komsep dan terjadi dialog ya enggak kampanye," ujarnya.

Arsul juga memberikan contoh ketika ia mempermasalahkan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyebut Sandiaga Uno sebagai cawapres saat kunjungan ke salah satu universitas. Ia mengatakan hal itu termasuk membangun citra atau berkampanye.

"Karena disebut di situ bahwa yang bersangkutan ini cawapres. Ada upaya untuk membangun citra diri," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tak mempermasalahkan jika kampanye di Pemilu 2019 dilakukan di lembaga pendidikan, termasuk pesantren. Sebab, menurutnya para siswa khususnya di jenjang Sekolah Menengat Atas (SMA), sudah memiliki hak untuk memilih.

"Enggak ada masalah, kan sekolah-sekolah, pondok pesantren, punya hak pilih, SMA kan punya hak pilih," kata Tjahjo beberapa waktu yang lalu.

Tjahjo mengatakan berkampanye di lembaga pendidikan juga sebagai tempat sosialisasi dan menyukseskan Pemilu 2019. Namun, Ia juga mengatakan kepala daerah tak mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara atau ASN dalam berkampanye.

Merayakan kemerdekaan diri versi Kishimi dan Koga
Mari rayakan 16 hari kampanye antikekerasan terhadap perempuan
Pengampunan sejati
Budiman: Pengetahuan Rocky Gerung so old, sudah kedaluarsa!
PSI usulkan debat capres dan cawapres di desa
PKB nilai Banser ingin bakar bendera HTI bukan bendera tauhid
Bamsoet pimpin peluncuran aplikasi DPR Now
DPR RI minta penjelasan parlemen Myanmar di forum internasional soal Rohingnya
PDIP: pelemahan rupiah sudah sejak Indonesia merdeka
DPR usul aturan pidana atas bea materai
PSI minta Sandiaga tidak nyinyir soal dana kelurahan
Menegakkan prinsip good governance
Selain di perguruan tinggi, PKS usul debat capres di pasar dan gedung olahraga
Fadli Zon nilai Jokowi sindir diri sendiri
Massa ingatkan KPK dengan obat anti masuk angin
Fetching news ...