PKB bantah acungan satu jari direktur IMF sebagai kampanye Jokowi

REPORTED BY: Insan Praditya

PKB bantah acungan satu jari direktur IMF sebagai kampanye Jokowi Ketua DPP PKB, Abdul Kadir Karding

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Kadir Karding mengatakan koreksi acungan dua jari Managing Director IMF (Internasional Monetary Fund) Chistitine Lagarde oleh Sri Mulyani dan Luhut Panjaitan bukan terkait kampanye.

Menurutnya, acungan angka satu mempunyai makna juara dalam hal pelaksanaan dan penyelenggaraan IMF di Indonesia. Meskipun begitu, ia tetap menerima jika koreksi jari tersebut diprotes oleh kubu Prabowo-Sandi.

"Ya namanya dilaporkan ya harus dihadapi dan ikuti proses yang ada. Saya tahu dan dengar bahwa pak Luhut mengatakan itu, satunya itu adalah maknanya juara satu dalam pelaksanaan dan penanganan, juara satu Indonesia, kira kira gitu," ujarnya di Jakarta, Kamis (18/10/2018).

Dia mengatakan pelaporan tersebut harus berdasarkan pada niat dasarnya, karena bisa saja Luhut Binsar Pandjaitan dan Sri Mulayani tidak bermaksud melakukan kampanye terselubung di acara tersebut. Menurutnya, jika hal tersebut dilakukan hanya satu kali tanpa kesengajaan, Bawaslu tidak akan memberikan sanksi tegas, melainkan hanya diberikan peringatan saja.

"Kan hukum itu tergantung niat, misalnya "means-react", ya tahapan awal di beritahu kan , kalo sudah berkali kali baru di beri sanksi ,itu solusinya saya kira," jelasnya.

Karding mengatakan perlu adanya sosialisasi secara teknis dan spesifik oleh Bawaslu kepada tim sukses. Hal itu menurutnya untuk mencegah kejadian gimik yang diduga salah tersebut oleh kedua kubu.

"Oleh karena itu butuh sosialiasi yang mendalam, terutama pejabat pejabat yang terlalu memperhatikan hal teknis tersebut, atau bagi para pejabat saya harus berhati hati," tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno mengatakan Tim advokasi hukum dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi sudah melaporkan ke Bawaslu terkait gimik politik kedua menteri tersebut. Terlebih lagi, tim advokasi BPN sudah mempunyai bukti yang kuat.

"Hari ini tim advokasi hukum dari badan pemenangan Prabowo-Sandi, sudah melaporkan hal tersebut ke Bawaslu, karena secara jelas rekaman nya ada dan audio nya ada, sehingga tidak ada keraguan dari kami untuk melaporkan hal tersebut," ujarnya di Jakarta, Kamis (18/10/2018).

Eddy menegaskan seharusnya pada ajang IMF (Internasional Monetary Fund) digunakan secara baik oleh pemerintah dari kubu petahana untuk melakukan kerjasama dalam bidang Ekonomi.

Dia menyayangkan pada acara tersebut seharusnya tidak digunakan sebagai ajang kampanye gratisan oleh kedua menteri, karena biaya penyelenggaraan acara ditanggung oleh negara sepenuhnya bukan dari dana partai politik.

"Jadi hal tersebut sangat penting agar kita betul betul ber-demokrasi secara yang baik dan beretika dan mendidik pada masyarakat, karena perhelatan IMF itu ajang bukan untuk kampannye,apalagi ajang tersebut kan di biayai oleh APBN , sehingga menurut kami harus bebas dari kepentingan politik apapun," tutupnya.

TKD Jabar: Suara Jokowi-Ma'ruf di Priangan Barat dan Priangan Timur masih lemah
DPR desak Kemenag efisienkan pembuatan kartu nikah
Ma'ruf Amin: Masyarakat salah paham soal orang buta dan budek
Demokrat sepakat dengan Sandiaga soal genderuwo ekonomi di pemerintahan Jokowi
Kubu Prabowo sebut penurunan kemiskinan Jokowi kalah dengan Megawati dan Gusdur
DPR nilai sudah seharusnya standar nilai CPNS tinggi
Dispotdirga sosialisasi jurnalistik dan penggunaan internet TNI AU
Bamsoet: hentikan kenaikan harga beras medium
PT Petamburan minta putusan pengadilan dihormati
Kunjungan DPR ke Selandia Baru bahas isu strategis
Bro Sandi: Di masa depan, air akan lebih berharga dari emas
Sandiaga Uno akan beri cabai mulut politisi yang kasar
DPR sebut kartu nikah lebih efisien dari buku nikah
Fadli Zon nilai Sandiaga langkahi makam tokoh NU tak berdampak bagi bangsa
Rocky Gerung: istilah politik genderuwo Jokowi dangkal dan konyol
Fetching news ...