Fadli Zon nilai pemerintahan Jokowi gagal

REPORTED BY: Insan Praditya

Fadli Zon nilai pemerintahan Jokowi gagal Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon

Wakil ketua DPR RI Fadli Zon menyebut  pemerintahan Jokowi selama 4 tahun ini telah gagal. Fadli mengatakan banyak janji-janji Jokowi yang tidak berhasil memenuhi target.

"Ini emang pemerintahan yang gagal menjalankan janji-janjinya, menjalankan amanah, menjalankan target yang dia setting juga gagal. Pertumbuhan dulu janjinya 7 persen jauh dari terpenuhi, tidak terpenuhi sama sekali," kata Fadli saat ditemui wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (22/10/2018).

Fadli mengatakan selama empat tahun pemerintahan Jokowi masih amburadul. Sebab, menurutnya antar menteri kabinet kerja Jokowi terdapat banyak hal-hal yang bertentangan satu sama lain.

"Belum lagi koordinasi antar menteri kabinet gak ada koordinasi, soal impor pangan antara Mentan dan Menteri Perdagangan gak singkron, antara Bulog juga gak sinkron jadi ini menunjukkan pemerintahan amburadul tidak ada kepemimpinan," ujarnya.

Fadli mengatakan kekurangan pemerintahan Jokowi masih banyak, misalnya kata Fadli harga-harga pokok naik, daya beli masyarakat rendah.Tak hanya itu, Ia mengatakan ketersediaan lapangan kerja saat ini masih kecil.

"secara ekonomi pemerintah nggak mampu mengendalikan rupiah kita terhadap mata uang asing dalam hal ini terutama dolar Amerika. Di bidang ekonomi luar biasa terjadi ketidakadilan ekonomi, di bidang hukum terjadi ketidakadilan hukum, di bidang politik terjadi ketidakadilan, di bidang sosial terjadi ketidakadilan sosial. Jadi nyari lebihnya (pemerintahan Jokowi) agak susah," tuturnya.

Fadli mempertanyakan pembangunan infrastruktur yang sering dibanggakan Jokowi memiliki pengaruh pada perkembangan ekonomi rakyat. Sebab, menurutnya setiap pemerintah pasti di dalam pembangunan infrastruktur pasti akan mempertimbangkan stimulus ekonomi rakyat.

"Kalau pembangunan infrastruktur, semua presiden pasti bangun, cuma infrastruktur yang dibangun punya stimulus ekonomi nggak? pembangunan infrastruktur kalau jalan tol ya bayar juga, kalau saya lihat negara lain itu sebagai fasilitas yang kembali pada rakyat, jadi kalau bangun jalan ya highway, highway itu ya gratis, itu bagian fasilitas ke rakyat karena rakyat bayar pajak, terus di bidang kesehatan, kacau tuh BPJSnya, jadi saya nggak tahu bidang mana yang bagus," pungkasnya.

Selama empat tahun pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi dan Jusuf Kalla keduanya selalu mendorong banyak proyek infrastruktur. Namun, banyaknya Proyek Strategis Nasional (PSN) belum mampu mendatangkan banyak investor.

Jokowi pernah mengatakan pembangunan infrastruktur tersebut dianggap mampu meningkatkan konektivitas dan merangsang daya saing antardaerah di seluruh Indonesia. Selain itu, Jokowi sering mengatakan program infrastruktur itu bagian dari implementasi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat.

TKD Jabar: Suara Jokowi-Ma'ruf di Priangan Barat dan Priangan Timur masih lemah
DPR desak Kemenag efisienkan pembuatan kartu nikah
Ma'ruf Amin: Masyarakat salah paham soal orang buta dan budek
Demokrat sepakat dengan Sandiaga soal genderuwo ekonomi di pemerintahan Jokowi
Kubu Prabowo sebut penurunan kemiskinan Jokowi kalah dengan Megawati dan Gusdur
DPR nilai sudah seharusnya standar nilai CPNS tinggi
Dispotdirga sosialisasi jurnalistik dan penggunaan internet TNI AU
Bamsoet: hentikan kenaikan harga beras medium
PT Petamburan minta putusan pengadilan dihormati
Kunjungan DPR ke Selandia Baru bahas isu strategis
Bro Sandi: Di masa depan, air akan lebih berharga dari emas
Sandiaga Uno akan beri cabai mulut politisi yang kasar
DPR sebut kartu nikah lebih efisien dari buku nikah
Fadli Zon nilai Sandiaga langkahi makam tokoh NU tak berdampak bagi bangsa
Rocky Gerung: istilah politik genderuwo Jokowi dangkal dan konyol
Fetching news ...