PSI minta Sandiaga tidak nyinyir soal dana kelurahan

REPORTED BY: Insan Praditya

PSI minta Sandiaga tidak nyinyir soal dana kelurahan Sekretaris Jendral PSI Raja Juli Antoni

Sekjen Partai Solidaritas Indonesia, Raja Juli Antoni meminta cawapres Sandiaga Uno tidak 'nyinyir' terhadap kebijakan Dana Kelurahan yang dibuat oleh presiden. Menurutnya, Sandiaga harus bersikap solitif jika tidak sepakat dengan kebijakan tersebut.

"Menurut saya Mas Sandi jangan nyinyir, tapi solutif," ujarnya di Jakarta, Senin (22/10/2018).

Antoni mengatakan Sandiaga harus menghentikan kecurigaan terhadap Dana Kelurahan jika menyatakan sepakat. Sebaliknya, Sandiaga dituntut untuk memberikan alternatif solusi atas kebutuhan dana keluarahan yang diajukan sejak lama.

Menurutnya,Sandiaga harus belajar menjadi pemimpin yang konstruktif dengan cara memberikan solusi, bukan nyinyir jika menolak sebuah kebijakan.

"Tidak susah menjadi pemimpin yang konstruktif," tegasnya.

Senada dengan Antoni, Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ,Arteria meminta Sandiaga menghentikan polemik dana Kelurahan. Sebab, ia menyebut kebijakan tersebut bentuk komitmen Jokowi merealisasikan program Nawacita ke-3, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah.

"Jadi jangan lihat kelurahan seperti kelurahan di Jakarta. Banyak juga kelurahan yang di kota-kota yang masih butuh perhatian khusus," ujarnya di Jakarta, Senin (22/10/2018).

Arteria menuturkan dana kelurahan untuk mendukung pembangunan dan pengingkatan perekonomian masyarakat. Dana itu akan disalurkan langsung ke rekening keluarahan. Jika dana itu berjalan dengan optimal, ia menyebut Wali Kota dan lurah yang akan mendapat apresiasi dari masyarakat.

"Rakyat tidak tahu itu karena presidennya yang hebat. Lantas bagaimana pula caranya kok sampai dikaitkan ke Pilpres? Ke Pak Jokowi? Wong Wali Kotanya saja belum tentu Wali Kotanya berasal dari partai pengusung Pak Jokowi," jelasnya.

Lebih dari itu, Arteria membeberkan dana kelurahan sudah diajukan sejak lama oleh Asosiasi Wali Kota se-Indonesia. Dana itu diusulkan karena biaya operasional daerah untuk pelayanan publik terbatas.

"Kalau tujuannya untuk membantu masyarakat, dengan nalar dan dirasakan langsung manfaatnya, terlepas kapan waktunya, harusnya didukung, disupport. Bukan dinegasikan tanpa menghadirkan alternatif solusi," tutupnya.
    

 

TKD Jabar: Suara Jokowi-Ma'ruf di Priangan Barat dan Priangan Timur masih lemah
DPR desak Kemenag efisienkan pembuatan kartu nikah
Ma'ruf Amin: Masyarakat salah paham soal orang buta dan budek
Demokrat sepakat dengan Sandiaga soal genderuwo ekonomi di pemerintahan Jokowi
Kubu Prabowo sebut penurunan kemiskinan Jokowi kalah dengan Megawati dan Gusdur
DPR nilai sudah seharusnya standar nilai CPNS tinggi
Dispotdirga sosialisasi jurnalistik dan penggunaan internet TNI AU
Bamsoet: hentikan kenaikan harga beras medium
PT Petamburan minta putusan pengadilan dihormati
Kunjungan DPR ke Selandia Baru bahas isu strategis
Bro Sandi: Di masa depan, air akan lebih berharga dari emas
Sandiaga Uno akan beri cabai mulut politisi yang kasar
DPR sebut kartu nikah lebih efisien dari buku nikah
Fadli Zon nilai Sandiaga langkahi makam tokoh NU tak berdampak bagi bangsa
Rocky Gerung: istilah politik genderuwo Jokowi dangkal dan konyol
Fetching news ...