DPR dorong pemerintah protes Arab Saudi soal eksekusi mati Tuti Tursilawati

REPORTED BY: Insan Praditya

DPR dorong pemerintah protes Arab Saudi soal eksekusi mati Tuti Tursilawati Tuti Tursilawati

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Bambang Soesatyo mendorong pemerintah untuk melayangkan protes kepada pemerintah Arab Saudi atas hukuman mati yang dialami Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Tuti Tursilawati. Hal tersebut menyangkut tidak adanya proses Diplomasi dan pemberitahuan dari Arab Saudi.

"Kami mendorong pemerintah untuk melayangkan protes atas tindakan tersebut," ujar Bamsoet di gedung DPR-MPR RI Jakarta, Rabu (31/10/2018).

Bamsoet juga menyampaikan rasa belasungkawa dan protesnya terhadap terpidana mati yang di eksekusi melalui pidatonya pada rapat paripurna RAPBN 2019.

"Terkait TKI yang dieksekusi, yaa tadi sudah juga saya sampaikan belasungkawa," jelasnya.

Lebih lanjut, Bamsoet menegaskan bahwa pemerintah Indonesia dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) seharusnya melindungi dan memperhatikan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri,sehingga kejadian tersebut tidak dapat terulang kembali.

"Ya apapun kita berkomunikasi, dan kita sebagai negara berwajib melindungi warga negara kita dimana pun," tegasnya.

Sebelumnya, Buruh migran asal Majalengka Jawa Barat, Tuti Tursilawati dieksekusi mati di Arab Saudi pada hari Senin, (29/10/2018). Pada putusan sidang, Tuti didakwa bersalah setelah membunuh majikannya pada tahun 2010 silam.

Eksekusi mati yang dijatuhkan pada Tuti, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemerintah Republik Indonesia. Kecaman pun muncul dari berbagai pihak atas tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

Protes keras dilayangkan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Melalui komisionernya Imam Nahei, Komnas Perempuan menyebut apa yang menimpa Tuti adalah akumulasi dari persoalan kekerasan berbasis gender.

Tuti berangkat menjadi buruh migran untuk menopang ekonomi keluarganya setelah menjadi korban dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Malang bagi dia, setelah bekerja di sana pun dia mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari majikannya.

"Menurut penuturan keluarga, Tuti mengalami pelecehan seksual oleh majikan, dan ekspresi kekerasannya merupakan akumulasi kemarahan maupun pertahanan yang dapat dia lakukan," kata Imam melalui telepon, Rabu (31/10/2018).

TKD Jabar: Suara Jokowi-Ma'ruf di Priangan Barat dan Priangan Timur masih lemah
DPR desak Kemenag efisienkan pembuatan kartu nikah
Ma'ruf Amin: Masyarakat salah paham soal orang buta dan budek
Demokrat sepakat dengan Sandiaga soal genderuwo ekonomi di pemerintahan Jokowi
Kubu Prabowo sebut penurunan kemiskinan Jokowi kalah dengan Megawati dan Gusdur
DPR nilai sudah seharusnya standar nilai CPNS tinggi
Dispotdirga sosialisasi jurnalistik dan penggunaan internet TNI AU
Bamsoet: hentikan kenaikan harga beras medium
PT Petamburan minta putusan pengadilan dihormati
Kunjungan DPR ke Selandia Baru bahas isu strategis
Bro Sandi: Di masa depan, air akan lebih berharga dari emas
Sandiaga Uno akan beri cabai mulut politisi yang kasar
DPR sebut kartu nikah lebih efisien dari buku nikah
Fadli Zon nilai Sandiaga langkahi makam tokoh NU tak berdampak bagi bangsa
Rocky Gerung: istilah politik genderuwo Jokowi dangkal dan konyol
Fetching news ...