Eksekusi Tuti, Arab Saudi tak hormati etika diplomasi

REPORTED BY: Insan Praditya

Eksekusi Tuti, Arab Saudi tak hormati etika diplomasi Direktur Amnesti Internasional Indonesia, Usman Hamid

Direktur Amnesti Internasional Indonesia, Usman Hamid menyatakan bahwa pemerintah Arab Saudi tidak menghormati etika diplomasi. Ia sangat menyayangkan sikap arogan pemerintah Arab Saudi terhadap eksekusi mati yang dialami Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Tuti Tursilawati.

"Kita menyayangkan, karena ini untuk kesekian kalinya pemerintahan saudi arabia tidak menghormati etika diplomasi untuk memberitahukan pemerintah indonesia bahwa warganya dieksekusi," ujarnya di gedung KPK Jakarta, Kamis (01/11/2018).

Menurutnya, perlu adanya bantuan dari negara lain untuk menekan Arab Saudi dalam menghapus hukuman mati di negara tersebut. Menurut Usman, hukuman mati merupakan suatu tindakan yang tidak manusiawi dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM)

"Mungkin pemerintah Indonesia bisa bersama sama dengan negara lain yang jumlahnya lebih dari 120 negara telah menghapuskan hukuman mati, yaitu untuk menekan saudi arabia agar tidak lagi mengeksekusi orang apalagi dengan cara yg tidak beretika secara diplomatik," jelasnya.

"Karena bagi kami merupakan hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat," lanjutnya.

Lebih lanjut, Usman menduga tidak adanya bantuan hukum dan diplomasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Arab Saudi. Ia menduga hal itu yang membuat negara tersebut langsung mengambil tindakan tanpa penimbangan terlebih dahulu.

"Apalagi berkali-kali yg yerjadi sebenarnya orang kita yang secara sosial ekonomi sangat lemah, mungkin nggak punya akses ke pengacara gak punya akses kepada penerjemah. Ini sebenarnya yang harus jadi perhatian pemerintah agar tidak terulang lagi di masa depan," terangnya.

Kendati demikian, hal tersebut tidak hanya tanggung jawab dari Kementerian Luar Negeri saja, melainkan tanggung jawab bersama seperti Menkopolhukam, DPR dan Jaksa Agung. Menurutnya, lembaga-lembaga tersebut bertanggungjawab dalam menyelesaikan setiap kasus diplomasi kepada Warga Negara Indonesia (WNI) yang mengalami masalah hukum di luar negeri.

"Kasihan kementrian luar negeri, karena sudah seolah olah ini tanggung jawab dia semua, padahal itu harus ada koherensi keputusan dari kementerian yang lain," katanya.

"Seperti Menkopolhukam,jaksa agung bahkan dari lembaga lain seperti DPR untuk memberikan semacam dukungan politik atas diplomasi indonesia dalam membebaskan warganya dari hukuman mati," tutupnya.

Sebelumnya,Tuti Tursilawati asal Cikeusik Majalengka, Jawa Barat telah dieksekusi mati pada 29 Oktober 2018 tanpa pemberitahuan pemerintah RI.Tuti yang tengah bekerja di Arab Saudi sejak 5 September 2009 di kota Thaif, Mekkah Barat telah divonis hukuman sejak Juni 2011 lalu.

Tuti dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Arab Saudi karena melakukan tindakan yang membuat majikannya meninggal dunia pada 11 Mei 2011.

TKD Jabar: Suara Jokowi-Ma'ruf di Priangan Barat dan Priangan Timur masih lemah
DPR desak Kemenag efisienkan pembuatan kartu nikah
Ma'ruf Amin: Masyarakat salah paham soal orang buta dan budek
Demokrat sepakat dengan Sandiaga soal genderuwo ekonomi di pemerintahan Jokowi
Kubu Prabowo sebut penurunan kemiskinan Jokowi kalah dengan Megawati dan Gusdur
DPR nilai sudah seharusnya standar nilai CPNS tinggi
Dispotdirga sosialisasi jurnalistik dan penggunaan internet TNI AU
Bamsoet: hentikan kenaikan harga beras medium
PT Petamburan minta putusan pengadilan dihormati
Kunjungan DPR ke Selandia Baru bahas isu strategis
Bro Sandi: Di masa depan, air akan lebih berharga dari emas
Sandiaga Uno akan beri cabai mulut politisi yang kasar
DPR sebut kartu nikah lebih efisien dari buku nikah
Fadli Zon nilai Sandiaga langkahi makam tokoh NU tak berdampak bagi bangsa
Rocky Gerung: istilah politik genderuwo Jokowi dangkal dan konyol
Fetching news ...