KPK persilakan Pemkab Bekasi tinjau ulang izin Meikarta

REPORTED BY: Insan Praditya

KPK persilakan Pemkab Bekasi tinjau ulang izin Meikarta Proyek Meikarta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Juru Bicaranya, Febri Diansyah mempersilakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi meninjau ulang proses perizinan proyek pembangunan Meikarta, di Cikarang, Kabupaten Bekasi.  

KPK menilai, langkah itu perlu dilakukan setelah terbongkarnya dugaan suap pengurusan izin dalam proyek tersebut.

"Agar tidak terjadi persoalan yang berlarut-larut ke depan, KPK mengingatkan juga agar pihak Pemkab dapat melakukan review terhadap proses perizinan tersebut sesuai kewenangan yang dimiliki secara administratif," ujar Febri di gedung KPK Jakarta, Jumat (02/11/2018).

Menurut Febri,  Pemkab Bekasi bisa melakukan penegakan hukum secara administratif bila ditemukan pelanggaran dalam proses perizinan yang diajukan pihak Lippo. Saat ini, Pemkab Bekasi sudah memberikan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) seluas 84,6 hektare kepada PT Lippo Cikarang Tbk.

Lippo Cikarang merupakan induk usaha PT Mahkota Sentosa Utama, yang ditunjuk menjadi penggarap proyek Meikarta. Pemkab juga diketahui telah mengeluarkan Izin Mandirikan Bangunan (IMB) untuk beberapa tower apartemen proyek Meikarta.

"Jadi penegakan aturan administratif apakah terkait dengan perizinan, review mencabut atau tidak mencabut IMB Meikarta, atau menghentikan pembangunan Meikarta. Itu bisa berjalan secara pararel dengan proses hukum yang dilakukan oleh KPK dan koordinasi sangat dimungkinkan untuk dilakukan," terangnya.

Penegakan hukum secara administratif, lanjut Febri, pernah dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di proyek reklamasi Teluk Jakarta. Diketahui, KPK juga membongkar suap pembahasan Raperda Reklamasi yang melibatkan anggota DPRD DKI Jakarta dan petinggi PT Agung Podomoro Land.

"Jadi secara paralel itu bisa saja dilakukan. Tapi tentu melalui proses review terlebih dahulu dan dilakukan sesuai dengan kewenangan masing-masing," jelasnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja menetapkan Bupati Bekasi periode 2017-2022, Neneng Hasanah Yasin (NHY) dan Direktur Operasional (DirOps) Lippo Group, Billy Sindoro (BS) sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta.

Selain Neneng dan Billy, ‎KPK juga menetapkan tujuh orang lainnya yakni, dua konsultan Lippo Group, Taryadi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), serta Pegawai Lippo Group, Henry Jasmen (HJ).

Kemudian, Kepala Dinas PUPR Bekasi, Jamaludin (J), Kepala Dinas Damkar Bekasi, Sahat ‎MBJ Nahar (SMN), Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi, Dewi Tisnawati (DT) serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi, Neneng Rahmi (NR).

    

 

TKD Jabar: Suara Jokowi-Ma'ruf di Priangan Barat dan Priangan Timur masih lemah
DPR desak Kemenag efisienkan pembuatan kartu nikah
Ma'ruf Amin: Masyarakat salah paham soal orang buta dan budek
Demokrat sepakat dengan Sandiaga soal genderuwo ekonomi di pemerintahan Jokowi
Kubu Prabowo sebut penurunan kemiskinan Jokowi kalah dengan Megawati dan Gusdur
DPR nilai sudah seharusnya standar nilai CPNS tinggi
Dispotdirga sosialisasi jurnalistik dan penggunaan internet TNI AU
Bamsoet: hentikan kenaikan harga beras medium
PT Petamburan minta putusan pengadilan dihormati
Kunjungan DPR ke Selandia Baru bahas isu strategis
Bro Sandi: Di masa depan, air akan lebih berharga dari emas
Sandiaga Uno akan beri cabai mulut politisi yang kasar
DPR sebut kartu nikah lebih efisien dari buku nikah
Fadli Zon nilai Sandiaga langkahi makam tokoh NU tak berdampak bagi bangsa
Rocky Gerung: istilah politik genderuwo Jokowi dangkal dan konyol
Fetching news ...