DPR tanggapi penangkapan sang Wakil ketua

REPORTED BY: Insan Praditya

DPR tanggapi penangkapan sang Wakil ketua Gedung DPR-MPR-DPD RI

Wakil ketua DPR RI, Agus Hermanto menegaskan kasus korupsi yang menimpa Taufik Kurniawan dalam suap Dana Alokasi Khusus (DAK) kabupaten Kebumen tahun anggaran 2016  tidak akan mempengaruhi kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Hal tersebut karena dalam pimpinan DPR bersifat "collective kolegial", sehingga jika 1 dari 6 wakil ketua DPR berhalangan, secara otomatis dapat digantikan dan diwakili kepempimpinannya oleh wakil ketua yang lain.

"Jadi gini ya pimpinan itu kan sifatnya collective colegial ya, kita pimpinan ini kan ada banyak ya ada 6, sehingga jika satu tidak hadir ataupun satu tidak aktif tentunya bisa ditopang dengan yang lain," ujarnya di gedung DPR-MPR RI Jakarta, Selasa (06/11/2018).

"Sehingga ketidak hadiran pak Taufik sampai saat ini tidak mengganggu dari jalannya ke DPR," lanjutnya.

Berdasarkan Undang-Undang MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD) seorang pimpinan wakil rakyat dapat digantikan apabila orang tersebut berhalangan tetap (Meninggal atau Sakit keras) dan terkena kasus melawan hukum yang sifatnya sudah "inkrah".

Lebih lanjut, syarat terakhir seorang pimpinan wakil rakyat dapat digantikan jika yang bersangkutan mengundurkan diri dari lembaga dan partai pengusungnya.

"Kita ketahui bahwa pimpinan DPR itu menurut undang undang MD3 hanya bisa diganti dengan beberapa persyaratan misalnya pertama kali adalah dia berhalangan tetap, misalnya dia meninggal atau sakit keras," tegasnya.

"Kemudian yang bersangkutan terkena kasus hukum, tetapi kasus hukum ini bisa di proses apabila sudah "inkrah".Ketiga adalah mengundurkan diri," lanjutnya.

Kendati demikian, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) hingga saat ini belum bisa menggantikan posisi Taufik Kurniawan karena kasusnya masih dalam penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, belum memenuhi syarat penggantian posisi tersebut.

"Sehingga kalo dari 3 persyaratan ini tidak terpenuhi tentunya tidak ada proses dari hal yang berkaitan dengan kepemimpinan DPR. Kalau masih dalam tahap ini belum bisa diproses," tutupnya.

TKD Jabar: Suara Jokowi-Ma'ruf di Priangan Barat dan Priangan Timur masih lemah
DPR desak Kemenag efisienkan pembuatan kartu nikah
Ma'ruf Amin: Masyarakat salah paham soal orang buta dan budek
Demokrat sepakat dengan Sandiaga soal genderuwo ekonomi di pemerintahan Jokowi
Kubu Prabowo sebut penurunan kemiskinan Jokowi kalah dengan Megawati dan Gusdur
DPR nilai sudah seharusnya standar nilai CPNS tinggi
Dispotdirga sosialisasi jurnalistik dan penggunaan internet TNI AU
Bamsoet: hentikan kenaikan harga beras medium
PT Petamburan minta putusan pengadilan dihormati
Kunjungan DPR ke Selandia Baru bahas isu strategis
Bro Sandi: Di masa depan, air akan lebih berharga dari emas
Sandiaga Uno akan beri cabai mulut politisi yang kasar
DPR sebut kartu nikah lebih efisien dari buku nikah
Fadli Zon nilai Sandiaga langkahi makam tokoh NU tak berdampak bagi bangsa
Rocky Gerung: istilah politik genderuwo Jokowi dangkal dan konyol
Fetching news ...