Indonesia minta Saudi beri notifikasi terkait pekerja migran

REPORTED BY: Insan Praditya

Indonesia minta Saudi beri notifikasi terkait pekerja migran Arab Saudi

Wakil Tetap RI untuk PBB, WTO dan Organisasi Internasional Lainnya di Jenewa, Duta Besar Hasan Kleib, minta Saudi Arabia memberikan notifikasi konsuler yang sesuai dan tepat waktu kepada negara pengirim tenaga kerja migran jika terjadi kasus hukum.

Ia menyampaikan hal tersebut di hadapan Presiden Dewan HAM, Presiden Komisi Nasional (Komnas) HAM Saudi Arabia, H.E. Dr. Bandar Al-Aiban, serta peserta sidang Universal Periodic Review (UPR) untuk mengkaji implementasi HAM Saudi Arabia, di Jenewa, Swiss (05/11/2018).

“Indonesia merekomendasikan agar Saudi Arabia mengambil langkah lebih lanjut untuk memastikan agar seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya mendapat akses terhadap keadilan dan kompensasi, serta dapat memberikan consular notification yang sesuai tepat waktu kepada negara pengirim pekerja migran jika terjadi kasus hukum yang menimpa pekerja migran dari negara tersebut" ujar Dubes Kleib dalam pernyataannya di PBB.

Kleib mencatat perkembangan baik oleh Saudi Arabia terkait situasi HAM setelah sesi UPR Saudi Arabia siklus sebelumnya, tahun 2013, termasuk implementasi Traffic Act yang mempromosikan hak-hak perempuan serta pengesahan Protection against Abuse Acts dan perundangan teknisnya.

Namun demikian, ditegaskannya bahwa untuk meningkatkan implementasi HAM-nya, Saudi Arabia harus berupaya untuk meningkatkan perlindungan terhadap seluruh migran perempuan di Saudi Arabia. Dalam hal ini, Indonesia meminta Saudi Arabia untuk mengambil langkah-langkah lanjutan guna melindungi pekerja migran wanita dari berbagai tindak kekerasan.

Indonesia juga mendesak Saudi Arabia untuk mempertimbangkan aksesi terhadap Konvensi Internasional untuk Perlindungan terhadap Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya.

UPR merupakan mekanisme Dewan HAM PBB guna mengkaji implementasi HAM suatu negara. Mekanisme ini dimanfaatkan oleh semua negara untuk memberikan rekomendasi kepada negara yang di-review dalam memperbaiki situasi HAM-nya.

​Pada kesempatan UPR tersebut, sebagai tanggapan terkait rekomendasi agar Saudi Arabia melakukan investigasi yang transparan mengenai kasus pembunuhan Jamal Khasoggi, Presiden Komnas HAM Saudi Arabia menegaskan bahwa Pemerintah Saudi Arabia berkomitmen untuk melakukan investigasi terhadap kasus tersebut berdasarkan hukum domestik.

Archandra beber strategi jual blok migas Indonesia
Mengingat 3 horor perkosaan di Indonesia
Fahri Hamzah: Pilpres lebih banyak perang gimmick, rakyat lapar bos
Agung Laksono nilai dukungan Soetrisno Bachir dongkrak suara Jokowi
Popularitas Habieb Rizieq turun, Golkar: masyarakat ingin kelembutan
TKN: Ustad Abdul Somad tak berpihak pada Prabowo
Demokrat ke Prabowo-Sandi: Apa yang menjadi janji harus ditepati
Demokrat tuding Sekjen Gerindra beri informasi tak utuh ke publik
Isi pembicaraan Jokowi dengan Putin
Sederet dampak buruk jika Anda miskin
PAN nilai Sandiaga Uno lebih tingkatkan elektabilitas dibanding Prabowo
Kubu Jokowi nilai kampanye negatif tak haram
Kubu Prabowo ingin lakukan taubat nasional
DPR RI kutuk serangan Israel atas warga Palestina
Sete Gibernau kembali balap Gran Prix setelah 10 tahun pensiun
Fetching news ...