Tjahjo nilai reaksi Bupati Boyolali untuk jaga harga diri

REPORTED BY: Insan Praditya

Tjahjo nilai reaksi Bupati Boyolali untuk jaga harga diri Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo

Politisi PDIP yang juga Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan makian yang dilontarkan Seno merupakan bentuk membela harga diri dan kehormatan masyarakat Boyolali sebagai daerah yang dipimpin. Hal itu menanggapi  kasus Bupati Boyolali Seno Samodro yang dilaporkan ke kepolisian dan Bawaslu karena diduga memaki calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dengan sebutan binatang.

"Saya kira kalau mau melaporkan silakan, tapi bupati kan punya hak menjaga kehormatan dan harga diri daerah dan masyarakat. Siapapun ya, saya kira enggak bisa disalahkan dia," ujar Thahjo di gedung Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Rabu (07/11/2018).

Seno disebut telah mengucapkan kalimat makian tidak pantas kepada Prabowo saat berorasi dalam aksi 'Save Tampang Boyolali' yang dilaksanakan di kota penghasil susu tersebut, pada Minggu (04/11/2018).

Tjahjo mempersilakan apabila masyarakat ingin melaporkan hal itu. Namun, Tjahjo sekali lagi menegaskan bahwa hal itu adalah aksi membela harga diri masyarakat Boyolali

"Soal protes ya silakan memprotes. Tapi dia bela harga diri. Itu saja intinya," tegasnya.

Kendati demikian, politisi PDIP itu menilai laporan ke polisi maupun Bawaslu merupakan hak masing-masing orang. Ia pun mempersilakan bagi siapapun pihak yang tidak setuju dapat melaporkan ke Bawaslu selama masa jelang pemilu.

"Ya kalau melaporkan itu hak, silakan saja," katanya.

Selain ke Bareskrim, Seno juga dilaporkan ke Bawaslu oleh advokat pendukung Prabowo atas tindakannya mengajak dan menyerukan kepada warganya agar tidak memilih Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga Uno. Bawaslu menyatakan masih mengkaji laporan tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Direktorat Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandi lainnya, Habiburokhman menambahkan Bupati Boyolali diduga telah melanggar aturan dirinya sebagai pejabat negara. Hal tersebut tercantum pada Undang-Undang tahun 2017 tentang pemilu.

"UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu melarang seorang pejabat melakukan membuat kebijakan, melakukan tindakan yang menguntungkan atau yang merugikan salah satu pasangan calon. Soal penyebaran kebencian jadi ada beberapa kalimat yang menurut bukti dan rekaman yang kami dapat, ada dugaan penggunaan kalimat yang sangat-sangat keterlaluan yang sangat kasar," ujarnya di Jalan Kartanegara IV Jakarta, Rabu (07/11/2018).

Dia berharap kepada pihak kepolisian dan Bawaslu persoalan ini bisa diusut tuntas secara hukum. Tujuannya agar semua pihak tidak sembarang menuding dan menyebarkan kebencian.

"Pihak-pihak yang nanti terbukti bersalah bisa mempertanggungjawabkannya, sama-sama kita lihat nanti secara hukum itu bagaimana," jelasnya.

Sebelumnya, Prabowo melontarkan pernyataan yang mengaitkan masalah kesejahteraan warga, tarif hotel berbintang di Jakarta dan tampang Boyolali.

"Kalian kalau masuk [hotel] mungkin kalian diusir karena tampang kalian tidak tampang orang kaya, tampang kalian, ya, tampang-tampang orang Boyolali," ujar Prabowo, Selasa (30/10/2018).

Ketika pernyataan 'tampang boyolali' ini dipersoalkan, Prabowo mengaku bingung. Padahal, ia mengaku pernyataan itu cuma gurauan. Prabowo juga sudah meminta maaf terhadap pihak-pihak yang tersinggung atas candaan terkait Boyolali tersebut.

TKD Jabar: Suara Jokowi-Ma'ruf di Priangan Barat dan Priangan Timur masih lemah
DPR desak Kemenag efisienkan pembuatan kartu nikah
Ma'ruf Amin: Masyarakat salah paham soal orang buta dan budek
Demokrat sepakat dengan Sandiaga soal genderuwo ekonomi di pemerintahan Jokowi
Kubu Prabowo sebut penurunan kemiskinan Jokowi kalah dengan Megawati dan Gusdur
DPR nilai sudah seharusnya standar nilai CPNS tinggi
Dispotdirga sosialisasi jurnalistik dan penggunaan internet TNI AU
Bamsoet: hentikan kenaikan harga beras medium
PT Petamburan minta putusan pengadilan dihormati
Kunjungan DPR ke Selandia Baru bahas isu strategis
Bro Sandi: Di masa depan, air akan lebih berharga dari emas
Sandiaga Uno akan beri cabai mulut politisi yang kasar
DPR sebut kartu nikah lebih efisien dari buku nikah
Fadli Zon nilai Sandiaga langkahi makam tokoh NU tak berdampak bagi bangsa
Rocky Gerung: istilah politik genderuwo Jokowi dangkal dan konyol
Fetching news ...