DPR desak Kemenag efisienkan pembuatan kartu nikah

REPORTED BY: Insan Praditya

DPR desak Kemenag efisienkan pembuatan kartu nikah Ruangan Gedung DPR-MPR RI

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid mendesak Kementerian Agama agar mengefisienkan pembuatan kartu nikah dengan anggaran yang minim, yaitu dengan menerbitkan buku dan kartu nikah sekaligus. Hal tersebut menyangkut keputusan kemenag yang akan menerbitkannya pada akhir November ini.

"Asal sekali lagi kita desak Kemenag agar bekerja lebih efisien sehingga dengan biaya yang sama itu mereka mendapat buku dan kartu. Tapi sekali lagi kalau Kemenag bekerja lebih efisien, dengan harga yang sama dia dapat buku dan dapat kartu. Ya kan," ujarnya di gedung DPR-MPR RI Jakarta, Selasa (13/11/2018).

Lebih lanjut, dia menanyakan kepada Kemenag apakah orang yang sudah lebih dulu menikah akan mendapatkan kartu nikah atau tidak, mengingat kebijakan tersebut baru dijalankan akhir November ini.

"Ada persoalan lain. Bagaimana orangtua-orangtua yang sudah dapat buku. Apakah wajib dapat kartu atau tidak? Ini kita berikan kepada dia pilihan apakah cukup buku saja atau mereka juga ingin dapat buku dan seperti anak muda dapat kartu," tanyanya.

Namun,dia mengingatkan kepada Kemenag untuk mempermudah proses perolehan kartu tersebut, sehingga konsolidasi kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

"Jika ada kasus seperti ini harus dimudahkan perolehannya. Harus lebih mudah dari mendapatkan SIM seperti itu. Sekali lagi prinsipnya kita dukung Kemenag selama tadi untuk konsolidasi data tidak menambah ribet, dan tidak menambah biaya," jelasnya.

Kendati demikian, Sodik berharap kebijakan tersebut kedepannya tidak akan didukung oleh APBN, walaupun saat ini diduga akan didukung penuh.  Dia menyarankan kepada Kemenag untuk tidak menambah anggaran supaya lebih efisien.

"Tapi bisa jadi tahun ini saja disediakan oleh APBN. Dan ke depannya itu tidak didukung lagi oleh APBN. Tapi diserahkan ke yang mau nikah tapi yang tadi, kita desak Kemendag bekerja lebih efisien agar dengan harga yang sama atau beda sedikit tapi dapat dua kartu," tegasnya.

Seblumnya, Kementerian Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan akan menerbitkan kartu nikah pada akhir November ini. Dia menegaskan bahwa kartu nikah bukan untuk menggantikan buku nikah melainkan sebuah implikasi dari pengembangan sistem manajemen pernikahan.

"Keberadaan kartu nikah itu implikasi logis dari pengembangan sistem aplikasi manajemen pernikahan atau yang disebut Simkah. Kartu nikah bukan sebagai pengganti buku nikah. Buku nikah tetap terjaga dan tetap ada. Karena itu adalah dokumen resmi," ujarnya pada situs resmi Kementerian Agama, Selasa (13/11/2018).

Nasdem klaim TGB bergabung
PKB siap sumbang kubu Jokowi 25 juta suara
Ini kritik PDIP terhadap Kubu Jokowi
PKB akui Ma'ruf Amin benteng Jokowi dari tuduhan anti-Islam
Suku Yei Papua sambut “kado Natal” dari prajurit TNI
Penyair Singapura baca puisi di Ruang Baca Rimba Bulan
PDIP dituding rusak atribut Demokrat, Hanura: Jangan tuduh tanpa bukti
PAN sebut yang dukung Jokowi di Sumsel bukan kadernya
Sandi sebut Jateng ingin ganti presiden, Djarot: Upaya menghibur diri
TKN: Iklan kerja kerja kerja Gerindra garing dan tak inovatif
Manajer Repsol Honda: Rossi tak bisa terima masa kejayaannya habis
Rossi bingung mengapa dirinya masih populer
PKH efektif atasi kemiskinan
Rayakan HUT, BRI beri beasiswa puluhan milyar untuk ribuan orang
IHSG diprediksi menguat tunggu putusan The Fed
Fetching news ...