PSI dukung penghentian gaji anggota DPR

REPORTED BY: Insan Praditya

PSI dukung penghentian gaji anggota DPR Kunjungan PSI ke DPR

Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI)  Tsamara Amany mengatakan PSI mendukung wacana penghentian pemberian gaji anggota DPR jika kinerja legislasi mereka jeblok. Menurutnya, sudah seharusnya pemberian gaji anggota DPR disandarkan pada prinsip meritokrasi.

"Jika diberi amanat sebagai wakil rakyat kelak, sebagai wujud konsistensi, kami juga bersedia tidak digaji jika terbukti berkinerja buruk," ujar Tsamara dalam keterangan tertulis, Jumat (07/12/2018).

"Kami (PSI) mendukung sepenuhnya wacana ini, mengingat kinerja DPR selama ini sangat buruk. Sama seperti kebanyakan orang yang bekerja untuk memperoleh gaji," imbuhnya

Tsamara menegaskan menggaji anggota dewan yang tidak mampu merampungkan Undang-Undang sama saja dengan menghamburkan uang negara. Dia berharap praktik tersebut segera dihentikan.

"Praktik penghamburan uang rakyat dalam bentuk menggaji anggota dewan yang bahkan tidak mampu menyelesaikan UU yang menjadi tugas pokok harus segera dihentikan. Masak kita terus-menerus diwakili anggota DPR semacam itu? " Tegasnya.

Sejak Agustus 2018, PSI telah menginisiasi gerakan "Bersih-Bersih DPR" untuk menghentikan praktik penghamburan uang rakyat. Salah satu hal yang dipersoalkan PSI adalah tidak adanya kewajiban melaporkan perjalanan dinas anggota DPR, termasuk dalam rangka menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU).

Seperti diketahui, wacana penghentian gaji ini pertama kali dilontarkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang. Wacana ini ditujukan untuk membentuk anggota DPR yang berintegritas.

"Integritas sesuatu sebuah given di setiap orang, hari ini kita bicara seperti apa anggota DPR, wakil rakyat perform di DPR, integritas itu being honest," ujar Saut saat diskusi di Hotel Bidakara, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (04/12/2018).

"Jadi kalau ada Undang-undang disahkan DPR itu honest nggak sih? Orang yang nggak berintegritas itu nggak bisa digaji. Jadi, kalau DPR nggak selesai-selesai bahas UU, jangan digaji pak ketua," imbuhnya.

Pernyataan yang digulirkan Saut menuai respons dan pro-kontra dari berbagai pihak. Terutama, pimpinan dan sejumlah anggota DPR.

 

Prabowo ungkit impor beras, ini pembelaan kubu Jokowi
BPN: Jateng vs Malaysia hanya majas
Begini keseruan debat Jokowi dan Prabowo soal caleg mantan napi korupsi
Ruhut nilai SBY setengah hati dukung Prabowo
Fadli Zon sebut Jokowi terlalu dominan dalam debat
Kubu Jokowi nilai Prabowo gagal paham isu terorisme
Kubu Prabowo nilai dapat serangan pribadi saat debat
Tak dibahas di debat Pilpres, ini kata kubu Prabowo soal kasus Novel
TKN: Jokowi beri pukulan telak ke Prabowo
KPU akan evaluasi pelaksanaan debat pilpres
Legislator minta pemerintah perhatikan disabilitas rungu
PPP: Jokowi menang 3-1 atas Prabowo di debat pertama
Ini komentar AHY soal penampilan Prabowo-Sandi dalam debat
Kubu Prabowo dan Kubu Jokowi saling kritik penampilan Capres-Cawapres dalam debat
Ma'ruf Amin tak banyak bicara dalam debat, ini kata kubu Jokowi
Fetching news ...