Gagal Paham Prabowo-Sandi soal Hak Azasi Manusia

REPORTED BY: Insan Praditya

Gagal Paham Prabowo-Sandi soal Hak Azasi Manusia Capres dan Cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno

Setelah pada bagian sebelumnya membicarakan kegagalan pemahaman Jokowi-Ma'ruf Amin, kali ini Prabowo-Sandiaga Uno yang akan ditelaah pemahamannya soal Hak Azasi Manusia. Untuk mengembalikan ingatan kita mengenai Hak Azasi Manusia, maka tulisan ini akan kembali memaparkan mengenai asal-usul Hak Azasi Manusia, yang pada tulisan sebelumnya sempat dibahas.

HAM berasal dari pemikiran natural rights, yakni sebuah hak alamiah universal yang dimiliki manusia sejak lahir. HAM melekat dengan eksistensi manusia. Karena sifatnya yang melekat sejak lahir, maka HAM tidak dapat dikurangi maupun ditambah oleh siapapun. Karena sifatnya yang universal, maka tidak bergantung  kepada hukum maupun kebiasaan masyarakat tertentu. Setiap hukum yang berlaku di suatu negara atau masyarakat harus menyesuaikan dengan hak azasi manusia yang merupakan hak alamiah manusia 

Menurut PBB, HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia terlepas dari ras,jenis kelamin, bangsa,etnisitas,bahasa,agama dll. HAM mencakup hak untuk hidup dan hak untuk bebas dan merdeka dari penyiksaan dan perbudakan,bebas berpendapat dan berekspresi, hak untuk memperoleh pendidikan dan pekerjaan dll 

Hak Azasi Manusia sendiri pada era pencerahan dilihat sebagai hak yang melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan negara/ penguasa/raja, yang kala itu mengklaim memiliki divine rights yang berasal dari tuhan untuk mengatur masyarakat semaunya.

Tiga komponen penting dari Hak Azasi Manusia yang merupakan hak alamiah menurut John Locke adalah hak untuk hidup, hak kebebasan dan hak atas kepemilikan. Ketiga hal ini yang sering dirampas dari masyarakat oleh penguasa, atas nama kekuasaan raja. Jadi, sebab kemunculan awal atau asbabunnuzul dari HAM itu ada untuk menghadang ekspansi kekuasaan dan arogansi raja/ negara yang mengklaim memiliki hak langsung dari tuhan. 

Contoh paling gampang adalah arogansi Louis XIV yang mengatakan l'etat c'est moi (Negara adalah saya). Pada tahun 1215, Magna Charta membatasi kekuasaan raja John dari Inggris yang memerintah dengan otoriter dan memposisikan raja berada di atas segalanya.

Jadi, kalau kita lihat dari asbabunnuzulnya, HAM itu ada untuk melindungi masyarakat dari tirani. HAM ada untuk membatasi kesewenang-wenangan penguasa.

Pada debat capres pertama, Prabowo  dalam pidato pembukaannya samasekali tidak menyinggung masalah HAM. Prabowo lebih fokus pada penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi dengan perspektif yang menekankan kepada determinisme ekonomi. Prabowo berargumen bahwa segala masalah dapat diselesaikan dengan menyelesaikan masalah utama yakni kemakmuran 

Prabowo Subianto tidak samasekali menunjukkan keseriusan pada penindakan HAM masa lalu, mungkin ini karena ia juga bagian dari masa lalu itu sendiri. Ia terlihat lebih memanfaatkan isu HAM untuk menyerang lawan politiknya yakni Jokowi yang membungkam kebebasan berpendapat para kepala daerah yang menyatakan dukungan terhadap Prabowo.

Hal yang mengecewakan ketika Sandiaga Uno mengatakan bahwa HAM adalah “definisi-definisi besar”, dan yang dibutuhkan rakyat kecil adalah lapangan pekerjaan. Ia juga menyebut UUD 45 pasal 27 ayat 2 sebagai rujukan. Hal ini memperlihatkan kalau Sandiaga Uno kurang memahami HAM, karena HAM bukan sekedar definisi tetapi lahir dari pengalaman pahit penindasan manusia oleh kekuasaan berabad-abad. Hak untuk memperoleh lapangan pekerjaan memang bagian dari HAM, namun Sandi tampak lebih memikirkan bagaimana mendulang simpati “rakyat kecil” dengan kata sakti “lapangan pekerjaan”. 

Terlebih lagi, membicarakan HAM di Indonesia tidak sah tanpa membicarakan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu yang hingga kini belum dituntaskan. Berbicara soal rakyat kecil, HAM lahir dari perjuangan rakyat-rakyat yang tertindas oleh tirani kekuasaan, yang kondisinya bahkan lebih buruk dari kemiskinan dan pengangguran.

Terlihat hal yang mirip di Jokowi-Ma’ruf maupun Prabowo-Sandi. Keduanya melihat persoalan dengan pandangan determinisme ekonomi dan developmentalisme, bahwa ekonomi dan modernisasi adalah inti menyelesaikan semuanya. Pantas apabila Komnas Ham menyatakan kedua capres tak paham konteks HAM.

Deklarasi HAM PBB pasal 22-27 memang menyatakan bahwa berhak mendapatkan jaminan keamanan sosial, hak mendapatkan pekerjaan yang diinginkan dan bergabung dengan serikat buruh, hak untuk bersenang-senang, hak untuk mendapatkan standar kehidupan yang layak. Tapi harus diingat bahwa itu semua berasal dari ide hak untuk hidup dan hak atas kebebasan, yang dalam sejarah bangsa ini telah berkali-kali direnggut dari rakyat oleh Negara. 

Dalam sejarah kita tahu beberapa kasus pelanggaran HAM diantaranya:

1) Pembantaian 1965 (sekitar 3 juta orang tewas)

2) Petrus 1982-1985 (Tempo, 2012 menyebut sekitar 10ribu tewas)

3) Peristiwa Talangsari 1989 (130-250 orang tewas

4) Penculikan aktivis 97-98

5) Pemerkosaan Massal Perempuan Tionghoa 1998 (152 pemerkosaan, 20 orang tewas).

Mereka yang dilanggar Hak Azasinya oleh Negara di masa lalu ini lebih menderita dari penderitaan menganggur dan miskin. Karena hak alamiah mereka untuk hidup dan memiliki kebebasan direnggut oleh Negara.

Seharusnya ada pembahasan konkret dari segenap pelanggaran HAM yang belum selesai maupun yang sedang terjadi dan bagaimana masing-masing Capres memiliki visi dan misi untuk menyelesaikannya. 

Apa yang membuat membuat mereka gagal memahami konteks penegakan HAM? Apakah benar-benar gagal paham atau memang mereka menghindari pembahasan ini karena pengaruh pihak-pihak yang terlibat di masa lalu? Waktu yang akan menjawabnya.

 

 

 

TKN sebut Ma'ruf Amin akan pakai ayat Alquran di debat ketiga
 Jelang debat ketiga, Ma'ruf Amin dapat masukan dari asosiasi profesi
Kubu Prabowo tepis tudingan politisasi munajat 212
Demokrat minta Jokowi buka dokumen dengan bos Freeport
Ma'ruf Amin bakal ikut dampingi Jokowi
PWJ desak polisi tangkap anggota FPI penganiaya wartawan
Bela Enembe, pendukung aksi tari adat di KPK
AJI kecam tindakan brutal FPI terhadap wartawan
TKN: Pidato Jokowi bukan untuk tandingi Prabowo
Bansos PKH upaya Jokowi kembangkan ekonomi digital
Anak sarapan bernutrisi  memiliki nilai akademis empat kali lebih tinggi
Jokowi akan gelar pidato di Konvensi Rakyat
Kubu Jokowi: Munajat 212 bagian dari politisasi agama
Fadli Zon: Jokowi berdebat seperti manajer
Kubu Jokowi: Tim debat Ma'ruf Amin sudah disiapkan
Fetching news ...