Ideas

Darurat terorisme, aktivis desak Jokowi pecat kepala BIN

REPORTED BY: Siti Dzakiyyah

Darurat terorisme, aktivis desak Jokowi pecat kepala BIN

Rentetan peristiwa teror bom bunuh diri yang dilakukan oleh oknum tak bertanggung jawab beberapa waktu lalu di sejumlah tempat di Indonesia membuat kondisi negara semakin genting. Ditambah tahun ini merupakan tahun politik, tentu kasus teror bom ini merupakan pola baru yang dilakukan oleh teroris.

"Pertama, teror dilakukan dengan membantai secara sadis lima polisi di dalam Rumah Tahanan Markas Komando Brigade Mobil Kepolisian RI (Mako Brimob) di Depok yang disiarkan secara langsung melalui media sosial milik para pelaku pada 8 Mei 2018," ujar Sektretaris Jendral Front Gerakan Aktivis Indonesia (FRAKSI) A.M. Awaluddin Mangantarang di Jakarta , Selasa (22/05/2018).

Selain itu, aksi teror juga dilanjutkan di tempat ibadah umat Nasrani di Surabaya di tambah lagi aksi penyerangan Polda Riau beberapa waktu lalu.  

Banyaknya pertumpahan darah ini memicu timbulnya berbagai pertanyaan di tengah-tengah masyarakat. Apakah ini aksi teror murni ataukah ada muatan sosial-politik lainnya? Mengapa kita sebagai bangsa seolah-olah tidak belajar dari peristiwa-peristiwa teror sebelumnya?

Awaluddin menyatakan, bahwa serangan di Rutan Mako Brimob tersebut menjadi sebuah pemantik dari sebuah rencana teror yang telah dipersiapkan secara matang oleh para pelaku.

Lantas timbul pertanyaan selanjutnya, apakah serangan ini digerakkan oleh satu tokoh sentral seperti Aman Abdurrahman? Bukankah Aman Abrurahman sedang mendekam di dalam penjara dan sekarang sedang menjalani persidangan kasus teror di Starbucks Thamrin pada 2016 lalu?

Tentu hal ini menjadi luka yang mendalam bagi segenap anak bangsa, sekaligus duka cita juga atas sejumlah korban baik dari aparat itu sendiri maupun masyarakat sipil tak berdosa. 

Berangkat dari itu semua, Fraksi menilai pejabat pemberantasan tidak terorisme lalai dalam menjalankan tugasnya. 

Fraksi mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengevaluasi kinerja dan bila perlu mencopot pejabat terkait pemberantasan tindak terorisme yang tidak memiliki komitmen dan kerja nyata untuk memberantas aksi teror yang belakangan ini marak terjadi.

Selain itu, Fraksi juga meminta adanya kesanggupan dari para pejabat pemberantas terorisme untuk memberantas dan menghancurkan terorisme dalam kurun waktu yang ditetapkan. 

Hal ini dinilai untuk menagih janji keseriusan dari Kabinet Kerja Jokowi, khususnya kesanggupan  pejabat baru Kepala BNPT (Badan Nasional Penaggulangan Terorisme), Kapolri, Kepala BIN (Badan Intelejen Negara), Panglima TNI dan lain sebagainya.

Awaluddin menyebut yang dibutuhkan oleh rakyat saat ini adalah kerja nyata para pejabat tersebut menyatakan siap memberantas terorisme maka bisa tetap menjabat di posisinya. 

Bahkan, para pejabat harus diberikan fasilitas yang memadai. Fraksi menilai pengangkatan sejumlah pejabat terkait khususnya Kepala BIN (Badan Intelejen Negara) beberapa waktu lalu sarat dengan kepentingan politik partai penguasa.

Alasan Politis

Selain itu adanya dugaan titipan dari partai penguasa atau dengan makna lain bagi bagi kue kekuasaan, sehingga mengabaikan persoalan kompetensi dan keahlian. 

Awaluddin mengatakan bahwa minimnya pengalaman kepala BIN Budi Gunawan di dunia intelejen menjadi suatu tanda tanya besar bagi masyarakat. 

Awaluddin mempertanyakan di mana kelebihan Budi Gunawan sehingga pantas menjadi Kepala BIN. Terlebih tidak adanya transparansi dari Presiden Jokowi terkait mengapa Budi yang ditunjuk sebagai pengganti Sutiyoso. 

Pihak Istana dianggap telah memberi tanda bahwa penunjukan Budi sebagai Kepala BIN lebih dilandasi oleh alasan politis dibandingkan alasan kinerja pada waktu itu. Masih banyak sosok lain yang dinilai lebih pantas dan jauh lebih kompeten dan bersih dibandingkan Budi Gunawan. 

 

Divonis mati, Aman pikir-pikir
Argentina di ujung tanduk dan permainan buruk Messi
Utang tembus Rp5.028 triliun, BI klaim masih sehat
Putin girang Rusia melaju ke babak knock out
Ahli nilai persepsi masyarakat terhadap rokok elektrik keliru
Risma ingatkan halalbihalal agar tak dijadikan alasan tunda pelayanan
Megawati: Bung Karno ditempatkan dalam sudut gelap sejarah
10 hal dalam RKUHP yang berpotensi lemahkan KPK
Menang di laga kedua, peluang Spanyol dan Portugal masih  bisa digagalkan Iran
Ketika negara hadir bantu korban kebakaran di suasana idul fitri
Kukuhkan dominasi di luar angkasa, Trump perintahkan bentuk pasukan antariksa
Tahun berganti dan masih punya hutang puasa Ramadhan, apa yang harus dilakukan?
Terus bertambah, korban KM Sinar Bangun hampir 200 orang
Dukun bayi Yamini baru terhenti setelah 25 tahun praktik aborsi
Berebut titipan SBY antara Gerindra dan Demokrat
Fetching news ...