News

Respon PDIP terkait OTT 3 kadernya oleh KPK

REPORTED BY: Siti Dzakiyyah

Respon PDIP terkait  OTT 3 kadernya oleh KPK "Siapa pun yang terjerat OTT KPK otomatis langsung dipecat" - Ahmad Basarah

Dalam waktu sepekan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tiga kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) diantaranya Bupati Purbalingga Tasdi, Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar dan Bupati Tulungagung Syahri Mulyono.

Tertangkapnya pemimpin daerah kader PDIP ini dalam kasus yang berbeda-beda, namun masih terkait dengan kasus korupsi.

Dalam Aksi Operasi Tangkap Tangan (OTT) ini, KPK menangkap Bupati Purbalingga Tasdi terkait kasus suap proyek Islamic Center, Senin (04/06/2018).

KPK sudah menetapkan Tasdi menjadi  tersangka dalam proyek pembangunan Islamic Center tahap 2 tahun 2018.

Menurut KPK, Tasdi menerima uang suap sebanyak Rp. 100 juta dari proyek dengan nilai Rp. 2 Miliar.

Tak hanya menangkap Tasdi, KPK juga menangkap pihak-pihak swasta sebagai tersangka pemberi suap. KPK menduga Bupati Purbalingga tersebut telah melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Setelah tertangkapnya Bupati Purbalingga Tasdi, KPK juga menetapkan dua kader PDIP daerah lainnya yaitu Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar dan Bupati Tulungaagung.

Samanhudi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penerimaan suap ijon proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama di Blitar.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Blitar, Rabu (06/06/2018), KPK menyita sejumlah barang bukti diantaranya uang sekitar 1,5 miliar dan catatan proyek.

Samanhudi diduga menerima suap dari pihak swasta yang bernama Susilo Prabowo sebesar 8 persen yaitu Rp. 1,5 Miliar dari proyek dengan nilai Rp 23 miliar.

KPK juga menangkap dua pihak swasta yakni Bambang Purnomo selaku pihak swasta dan kontraktor Susilo Prabowo.

Keduanya diduga sebagai penerima suap melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf batau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Mantan Bupati Tulungagung Syahri Mulyono periode 2013-2018 ditetapkan sebagai tersangka dugaan menerima suap sekitar Rp 2,5 miliar terkait proyek-proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulung Agung.

Dalam OTT tersebut KPK juga menangkap 3 tersangka lainnya yakni Agus Prayitno dari pihak swasta, Sutrisno selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung  dan Susilo Prabowo selaku kontraktor.

“Diduga pemberian suap itu dilakukan oleh Susilo Prabowo kepada Bupati Tulungagung sebesar Rp 1 Miliar dan itu bukan kali pertama Syahri menerima uang tersebut,” papar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

KPK menetapkan Syahri Mulyo, Agung Prayitno dan Sutrisno telah melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

 

Nasdem klaim TGB bergabung
PKB siap sumbang kubu Jokowi 25 juta suara
Ini kritik PDIP terhadap Kubu Jokowi
PKB akui Ma'ruf Amin benteng Jokowi dari tuduhan anti-Islam
Suku Yei Papua sambut “kado Natal” dari prajurit TNI
Penyair Singapura baca puisi di Ruang Baca Rimba Bulan
PDIP dituding rusak atribut Demokrat, Hanura: Jangan tuduh tanpa bukti
PAN sebut yang dukung Jokowi di Sumsel bukan kadernya
Sandi sebut Jateng ingin ganti presiden, Djarot: Upaya menghibur diri
TKN: Iklan kerja kerja kerja Gerindra garing dan tak inovatif
Manajer Repsol Honda: Rossi tak bisa terima masa kejayaannya habis
Rossi bingung mengapa dirinya masih populer
PKH efektif atasi kemiskinan
Rayakan HUT, BRI beri beasiswa puluhan milyar untuk ribuan orang
IHSG diprediksi menguat tunggu putusan The Fed
Fetching news ...