Ideas

DPR tetapkan nama komisioner LPSK

REPORTED BY: Insan Praditya

DPR tetapkan nama komisioner LPSK Gedung DPR-MPR-DPD RI

Komisi III DPR RI menetapkan 7 nama komisioner baru Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) periode 2018 – 2023. Ketujuh nama itu didapatkan setelah menggelar uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) kepada 14 calon komisioner selama 2 hari.

“Berdasarkan keputusan Komisi III DPR RI telah disepakati tujuh nama yang terpilih, terlepas dari kekurangan dan kelebihan,” ungkap Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa saat memimpin rapat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Rabu (5/12/2018).

Ketujuh komisioner yang terpilih ialah  Hasto Atmojo Suroyo,  Achmadi, Antonius Prijadi Soesilo Wibowo, Edwin Partogi Pasaribu, Livia Istania DF Iskandar,  Maneger Nasution, dan Susilaningtias.

Desmond mengatakan, mereka dipilih berdasarkan pemahamannya yang komprehensif terhadap tupoksi LPSK. Menurutnya, LPSK harus mempunyai keberanian untuk melindungi keselamatan saksi dan korban, bahkan sejak proses proses peradilan pidana.

“LPSK wajahnya  harus mampu memberikan rasa aman kepada saksi dan korban untuk melindungi akibat dari kesaksiannya. LPSK juga harus mampu mengontrol penegakkan hukum yang tidak benar sehingga saksi dan korban merasa terlindungi oleh hukum, itulah standar kami dalam memilih,” jelas Desmond.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menambahkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebenarnya dari ketujuh nama tersebut tidak memenuhi dua dari enam unsur kriteria Komisioner LPSK. Kedua unsur itu adalah Kejaksaan dan Kementerian Hukum.  

“Bahwa komposisi Komisioner LPSK itu mewakili Kepolisian, Kemenkum HAM, Kejaksaan, Akademisi, Advokat dan LSM. Tetapi unsur eks Kejaksaan dan Kemenkum HAM yang dikirim Pansel kesini tidak ada,” ujar Arsul.

Kendati demikian, Arsul menjamin kurangnya dua unsur tersebut tidak akan mengganggu kinerja Komisioner LPSK yang baru. “Saya harap tidak akan mengganggu karena itu merupakan posisi ideal, bukan keharusan. Kita harus berprasangka baik juga ke pansel. Bisa saja mereka tidak kirimkan dua unsur itu karena memang tiada ada yang qualified atau tidak ada pelamarnya,” imbuh Arsul.

 

 

<span style=" saya=" "="" harap="" tidak="" akan="" mengganggu="" karena="" itu="" merupakan="" posisi="" ideal,="" bukan="" keharusan.="" kita="" harus="" berprasangka="" baik="" juga="" ke="" pansel.="" bisa="" saja="" mereka="" kirimkan="" dua="" unsur="" memang="" tiada="" ada="" yang="" qualified="" atau="" pelamarnya,&rdquo;="" imbuh="" arsul.=""

Fadli Zon nilai menteri ikut kampanye munculkan konflik kepentingan
IHSG anjlok mengikuti pelemahan saham global
Fadli Zon: Jokowi halusinasi
Kemunculan bendera Golkar di kampanye Prabowo adalah masalah pidana
Rizal Ramli sebut Prabowo-Sandi mampu tingkatkan daya beli masyarakat
TKN klaim hubungan luar negeri sebagai keunggulan pemerintahan Jokowi
Jangan lakukan ini sebelum bercinta dengan pasangan
Fahri Hamzah curiga tarif MRT akan mahal
Jerman nilai Rusia dibutuhkan dalam penyelesaian konflik Suriah
Fahri: Curhatan Jokowi persempit dukungan masyarakat
Mahathir Mohamad: Israel seperti perampok
IHSG akan terkoreksi wajar hari ini
Krakatau Steel siap kooperatif dengan KPK
Pemburuan liar semakin marak, Walhi desak pemerintah segera selamatkan Orang Utan
GARBI: Jangan golput, pilih saja figur yang berpengalaman
Fetching news ...